UU ITE: Fungsi, Perbuatan yang Dilarang, dan Contoh Kasusnya

Featured Image UU ITE - Fungsi, Perbuatan yang Dilarang dan Contoh Kasus — UU ITE: Fungsi, Perbuatan yang Dilarang, dan Contoh Kasusnya

Seberapa sering Anda mendengar istilah UU ITE?

Bagi Anda yang cukup aktif di internet, pasti sudah sering mendengar UU ITE dilontarkan. Entah itu dari teman, followers, berita, atau orang yang tak Anda kenal. Tak heran, karena UU ITE memang banyak membahas mengenai teknologi dan digitalisasi di Indonesia, seperti cyber crime, digital signature, dan sebagainya.

Lalu sebenarnya, apa itu UU ITE?

Anda sudah datang ke tempat yang tepat. Di artikel ini, Anda akan belajar UU ITE dengan lengkap. Mulai dari pengertian, fungsi, hingga apa saja perbuatan yang dilarang di UU ITE. Simak sampai akhir ya!

Daftar isi

Apa Itu UU ITE?

Sumber gambar: Pixabay

UU ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi, transaksi elektronik, dan teknologi informasi secara umum. UU ITE merupakan singkatan dari Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. UU ITE telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini: Menilik Perubahan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang Baru Saja Disahkan

UU ITE mempunyai yurisdiksi yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dan merugikan Indonesia sesuai yang diatur di undang-undang ini. Dengan kata lain, tak peduli dimana posisi orang tersebut, UU ITE tetap berlaku untuk dirinya.

UU ITE ini pertama kali dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Kominfo. Setelah melewati beberapa proses pengolahan dan didiskusikan, UU ITE akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI.

Apa Fungsi UU ITE?

Tujuan atau fungsi UU ITE sudah dijabarkan Pasal 4, yaitu:

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Apa Saja Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE?

Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yaitu:

1. Pencemaran Nama Baik

Akhir-akhir ini, cukup banyak kasus pencemaran nama baik yang malang melintang di media sosial. Salah satu alasannya tentu saja karena pencemaran nama baik diatur di UU ITE, tepatnya pada Pasal 45 ayat 3:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

2. Menyebarkan Hoax atau Berita Bohong

Penyebaran berita bohong menjadi fenomena yang menakutkan di kalangan netizen. Bila Anda hendak menyebarkan suatu berita, sebaiknya Anda lakukan riset terlebih dahulu ya! Sebab, menyebarkan hoax akan dikenai Pasal 45A ayat 1:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau hate speech memang tak terpisahkan dari jagat maya. Efeknya pun tak bisa dipandang remeh. Untungnya, ujaran kebencian ini juga dilarang berdasarkan Pasal 45A ayat 2:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4. Pengancaman dan Pemerasan

Pengancaman dan pemerasan juga tak jarang terjadi di internet. Tujuannya bermacam-macam, seperti meminta uang, merusak reputasi, dan sebagainya. Hal ini juga dilarang dan sudah diatur pada Pasal 45 ayat 4:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

5. Teror Online

Menurut KBBI, teror adalah usaha menciptakan ketakutan. Di dunia online, teror ini sering berbentuk dalam spam pesan, menelpon tak jelas, mengirimkan gambar menjijikan, dan semacamnya. Untungnya, teror online ini juga diatur pada Pasal 45B:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

6. Menyebarkan Video Asusila

Penyebaran video asusila juga sempat menjadi kasus yang menggemparkan di Indonesia. Dalam UU ITE, larangan ini diatur pada Pasal 45 ayat 1:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Meretas Akun Media Sosial Orang lain

Apakah akun media sosial Anda pernah diretas? Laporkan saja ke pihak berwajib! Sebab, hal ini sudah diatur pada Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 ayat 1 UU ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

8. Judi Online

Terakhir, hal yang dilarang di UU ITE adalah judi online. Hal ini diatur pada Pasal 45 ayat 2 sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apa Saja Materi dan Cakupan UU ITE?

Cakupan UU ITE bisa Anda lihat dari struktur undang-undangnya itu sendiri, yaitu:

BAB I : Ketentuan Umum
BAB II : Asas dan Tujuan
BAB III : Informasi, Dokumentasi, dan Tanda Tangan Elektronik
BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
BAB V : Transaksi Elektronik
BAB VI : Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak Pribadi
BAB VII : Perbuatan Yang Dilarang
BAB VIII : Penyelesaian Sengketa
BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
BAB X : Penyidikan
BAB XI : Ketentuan Pidana
BAB XII : Ketentuan Peralihan
BAB XIII : Ketentuan Penutup

Contoh Kasus Pelanggaran UU ITE

Sumber gambar: Pixabay

Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran UU ITE yang sempat viral di Indonesia:

– Kasus Pelanggaran UU ITE oleh Jerinx SID

Jerinx Superman is Dead (SID) dijadikan tersangka setelah disebut mengancam selebgram Adam Deni. Kasus ini bermula saat keduanya saling berbalas komentar di Instagram, kemudian Jerinx menelpon Adam Deni dan mengancamnya.

Penyelesaian Kasus Jerinx SID

Pada kasus ini, Jerinx dilaporkan atas pelanggaran Pasal 335 KUHP dan Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19 Tahun 2016.

– Pelanggaran UU ITE Florence Sihombing

Pada bulan Agustus 2014, Florence Sihombing dinilai menghina warga Yogyakarta melalui unggahan di media sosial Path. Penyebabnya, karena ia menyelonong memotong antrian di salah satu SPBU Lempuyangan dan tetap ditolak oleh petugas.

Penyelesaian Kasus Florence Sihombing

Florence dijerat dua pasal sekaligus, yaitu Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 1 serta Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE.

– Kasus UU ITE oleh Ervani Handayani

Ervani Handayani membuat status di media sosial Facebook mengenai mutasi kerja suaminya. Status ini dianggap mencemarkan nama baik bos suaminya tersebut.

Penyelesaian Kasus Ervani Handayani

Ervani dijerat oleh pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE, serta Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Bagaimana Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE?

Ternyata, UU ITE juga mengatur mengenai kekuatan hukum dan keabsahan tanda tangan elektronik, lho. Tepatnya, tanda tangan elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 1 Angka 12. Jadi, tanda tangan elektronik sah secara hukum di Indonesia.

Namun, agar tanda tangan elektronik sah, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

Data pembuatan tanda tangan hanya diketahui pemiliknya
Hanya pemilik tanda tangan yang berhak menggunakan tanda tangan elektronik tersebut
Semua perubahan yang terjadi setelah pembuatan tanda tangan bisa diketahui
Kemudian, semua perubahan terkait informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan tersebut juga bisa diketahui
Mempunyai suatu cara untuk mengetahui pemilik tanda tangan elektronik tersebut
Ada suatu cara untuk mengetahui kalau pemilik tanda tangan telah menyetujui informasi elektronik terkait

Untuk penjelasan lengkap mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, Anda bisa membacanya di → Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia

Sudah Paham Apa itu UU ITE?

Itulah penjelasan mengenai UU ITE. Dari artikel ini Anda sudah belajar apa itu UU ITE, fungsinya, hal-hal yang dilarang, hingga contoh kasusnya. Harapannya, setelah membaca artikel ini Anda bisa lebih bijak di dunia maya. Dan tak perlu takut untuk melaporkan pelanggaran bila Anda merasa dirugikan.

Oh ya, aplikasi pembuat tanda tangan Mekari Sign sudah memenuhi syarat sah UU ITE, lho! Jadi, Anda tak perlu khawatir saat menggunakan e-Signature Mekari Sign karena tanda tangan kami berinduk ke Kominfo dan PSrE. Yuk, coba!

Coba Mekari Sign Sekarang!