Beli e-Meterai resmi Peruri dalam hitungan detik

Ikuti tahapan berikut untuk memeriksa keaslian e-Meterai:

• Kunjungi website resmi Peruri
• Unggah dokumen dengan e-Meterai yang ingin diperiksa
• Klik centang “i’m not a robot”, lalu selesaikan CAPTCHA
• Tunggu proses pengecekan berjalan, hingga muncul verifikasi

Berikut adalah beberapa poin penting dalam penempatan posisi e-meterai dengan tanda tangan digital:

• Jangan menumpuk: Tanda tangan digital tidak boleh menutupi bagian mana pun dari e-Meterai.
• Jaga Kejelasan QR Code: e-Meterai memiliki QR code yang berisi data validasi yang penting. Jika tanda tangan menutupi QR code ini, proses verifikasi keaslian dokumen bisa gagal.
• Posisi Umum: Praktik yang umum dan disarankan adalah menempatkan e-Meterai di satu sisi (misalnya, kiri) dan tanda tangan digital di sisi lainnya (misalnya, kanan).
• Urutan: Dianjurkan untuk menandatangani dokumen terlebih dahulu, baru kemudian membubuhkan e-Meterai. Ini untuk memastikan tidak ada lagi perubahan pada dokumen setelah e-Meterai ditempelkan.

e-Meterai sah dan diakui sebagai alat bukti hukum di pengadilan Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa regulasi resmi yang menegaskan legalitas e-Meterai untuk dokumen elektronik.

e-Meterai tidak bisa digunakan dua kali. Setelah e-Meterai dibubuhkan ke sebuah kontrak elektronik, meterai tersebut tidak bisa dilepas atau dipindahkan ke dokumen lain. Dengan kata lain, satu e-Meterai hanya berlaku untuk satu kali penggunaan pada satu dokumen final.

Berikut adalah perbedaan e-Meterai dan meterai fisik:

• Bentuk: Meterai fisik berbentuk kertas stiker persegi panjang, ditempel pada dokumen fisik. eMeterai berbentuk digital, berupa data elektronik dengan kode unik (QR code) yang dibubuhkan pada dokumen elektronik.
• Media Penggunaan: Meterai fisik untuk dokumen kertas/cetak. e-Meterai digunakan untuk dokumen elektronik (PDF, digital).
• Cara Pembelian: Meterai fisik dibeli di kantor pos, toko, atau agen resmi. e-Meterai dibeli secara online melalui platform resmi atau distributor e-meterai.
• Cara Pembubuhan: Meterai fisik ditempel manual pada dokumen fisik, lalu ditandatangani. e-Meterai ditempel secara digital pada dokumen elektronik, tidak perlu dicetak atau ditandatangani manual.
• Keamanan: Meterai fisik rentan pemalsuan, karena bentuk fisik bisa dipalsukan. e-Meterai lebih aman, memiliki kode unik, enkripsi, dan sistem verifikasi digital.
• Kepraktisan: Meterai fisik membutuhkan waktu dan tenaga, harus beli dan tempel fisik. e-Meterai lebih praktis, proses cepat, dan sepenuhnya online, cocok untuk transaksi digital.
• Legalitas: Meterai fisik diakui secara hukum untuk dokumen fisik. e-Meterai diakui secara hukum untuk dokumen elektronik, sesuai regulasi pemerintah.

Penggunaan e-Meterai di Indonesia telah diatur secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur penggunaan e-Meterai:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
   Merupakan payung hukum utama yang mendefinisikan meterai sebagai label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang memiliki ciri dan unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021
   Mengatur secara teknis mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai, termasuk e-Meterai.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.03/2021
   Mengatur lebih rinci mengenai pembayaran bea meterai, ciri umum dan khusus pada meterai elektronik, kode unik, serta tata cara pembubuhan e-Meterai pada dokumen elektronik.
4. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
   Pada Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga penggunaan e-Meterai pada dokumen digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen kertas bermeterai tempel.

Harga e-Meterai resmi yang berlaku di Indonesia adalah Rp10.000 per keping sesuai dengan ketentuan pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.03/2021.

Berikut adalah jenis dokumen yang wajib menggunakan e-Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan penjelasan dari berbagai sumber terpercaya:

• Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain sejenis beserta rangkapnya
• Akta notaris, termasuk grosse, salinan, dan kutipannya
• Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya
• Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun
• Dokumen transaksi surat berharga, termasuk kontrak berjangka, dalam bentuk apa pun
• Dokumen lelang, seperti kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang
• Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000, yang menyebutkan penerimaan uang atau pengakuan pelunasan utang seluruhnya/sebagian
• Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
• Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Berikut adalah kesalahan umum dalam penggunaan e-Meterai yang sering terjadi dan perlu dihindari agar dokumen tetap sah:

• Menggunakan tanda tangan basah setelah pembubuhan e-Meterai
• Mengubah e-Meterai menjadi QR Code
• Mencetak e-Meterai secara mandiri
• Mengabaikan validitas tanda tangan digital
• Menggunakan e-Meterai yang sudah kadaluarsa
• Data e-Meterai tidak sinkron dengan data e-KTP
• Menggunakan e-Meterai pada dokumen yang tidak sesuai
• Salah memilih jenis e-Meterai
• Ukuran dan format file dokumen tidak sesuai saat pembubuhan
• Koneksi internet tidak stabil saat pembubuhan
• Pembubuhan e-Meterai dilakukan sebelum dokumen ditandatangani