Download template faktur pajak, lengkapi, dan tandatangani secara online dengan Mekari Sign

Syarat dan ketentuan dalam pembuatan Faktur Pajak meliputi:

• Pengisian lengkap dan benar: Faktur harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan, termasuk identitas penjual dan pembeli, rincian transaksi, dan informasi lainnya.
• Memuat keterangan wajib: Meliputi nama, alamat, dan NPWP penjual dan pembeli, jenis barang/jasa, nilai transaksi, PPN, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur, serta tanda tangan yang berhak.
• Format sesuai ketentuan: Penggunaan format dan nomor seri yang benar serta mengikuti aturan dari Dirjen Pajak.
• Penggunaan aplikasi resmi: Untuk e-Faktur, harus menggunakan aplikasi resmi dan sertifikat elektronik yang valid.

Bersama dengan syarat dan ketentuan, ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan faktur pajak

• Faktur yang tidak memenuhi syarat dapat dikenai sanksi administratif dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
• Pembuatan faktur harus dilakukan pada saat transaksi terjadi, sesuai ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Berikut adalah langkah-langkah cara membuat Faktur Pajak yang lengkap dan sesuai ketentuan:

1. Persiapkan dokumen dan data yang diperlukan
   • Pastikan Anda terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
   • Siapkan NPWP, identitas pembeli, dan data transaksi (jenis barang/jasa, harga, jumlah, PPN, dll).
   • Jika menggunakan e-Faktur, pastikan sudah memiliki Sertifikat Elektronik dan perangkat yang mendukung.
2. Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
   • Ajukan permohonan NSFP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem online DJP.
   • Setelah disetujui, nomor seri akan otomatis ter-generate saat pembuatan faktur.
3. Pembuatan Faktur Pajak secara manual atau elektronik
   • Secara manual: Isi kolom sesuai format standar, mulai dari identitas penjual dan pembeli, rincian barang/jasa, PPN, nomor seri, tanggal, dan tanda tangan.
     Secara elektronik (e-Faktur):
     • Login ke aplikasi e-Faktur atau sistem online seperti Pajak.go.id, OnlinePajak, Coretax, atau Mekari.
     • Pilih menu “Buat Faktur Pajak” atau “Create Output Invoice”.
     • Isi data transaksi: tanggal, identitas lawan transaksi, rincian barang/jasa, harga, PPN, dan kode transaksi.
     • Pastikan nomor seri otomatis ter-generate dan data lengkap.
     • Verifikasi dan tanda tangani digital (jika diperlukan).
4. Simpan dan kirim faktur
   • Setelah lengkap, simpan faktur dan lakukan proses tanda tangan digital (untuk e-Faktur).
   • Jika melalui sistem online, klik “Submit” atau “Kirim” untuk mengirimkan ke DJP.
5. Cetak dan distribusikan
   • Jika diperlukan, cetak faktur pajak dan berikan kepada pembeli sebagai bukti transaksi resmi.

Ya, template faktur pajak yang disediakan Mekari Sign sudah disesuaikan dengan aturan terbaru dari DJP sehingga aman dan valid untuk digunakan dalam pencatatan pajak.

Faktur komersial dapat berfungsi sebagai Faktur Pajak dalam kondisi tertentu, terutama dalam rezim Faktur Pajak kertas. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, bentuk atau format Faktur Pajak kertas tidak ditentukan secara ketat sehingga faktur komersial dapat difungsikan sebagai Faktur Pajak selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, untuk e-Faktur (Faktur Pajak elektronik) atau faktur komersial bisa berfungsi sama dengan Faktur Pajak jika memenuhi syarat utama menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022

Proses pengganti Faktur Pajak yang salah atau perlu revisi dilakukan dengan membuat Faktur Pajak pengganti melalui aplikasi e-Faktur, sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut langkah-langkah umum yang harus dilakukan:

1. Identifikasi Kesalahan
   Kesalahan yang dapat diperbaiki melalui faktur pengganti meliputi data transaksi seperti jumlah barang, harga, nama pembeli, alamat, dan data lain yang terkait. Kesalahan dalam pengisian identitas lawan transaksi (NPWP/NIK, nama, alamat) tidak bisa diperbaiki dengan faktur pengganti, harus dibatalkan terlebih dahulu.
2. Pengajuan Faktur Pajak Pengganti
   • Masuk ke aplikasi e-Faktur dan pilih menu “Faktur” lalu “Pajak Keluaran” dan “Administrasi Faktur”.
   • Pilih faktur pajak yang akan diganti dan klik opsi “Pengganti” atau “Buat Pengganti”.
   • Jika ada kesalahan data, lakukan perubahan pada data yang benar, seperti harga, jumlah, atau data transaksi lainnya.
3. Isi Data Perbaikan
   • Pada formulir pengganti, isi data yang diperbaiki dan pastikan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang sama dengan faktur yang diganti.
   • Untuk faktur pajak keluaran, lakukan revisi melalui menu “Penjualan”, klik “Buat Pengganti”, dan perbaiki data yang salah.
4. Upload dan Verifikasi
   • Setelah data diperbaiki, lakukan upload faktur pengganti dan pastikan statusnya menjadi “Replaced”.
   • Jika terjadi error seperti “diunggah melebihi batas waktu”, lengkapi tanggal dan waktu yang sesuai sebelum mengunggah ulang.
5. Lakukan Pembetulan SPT Masa PPN jika diperlukan

Jika faktur pajak tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, terdapat beberapa sanksi yang harus ditanggung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik penjual maupun pembeli:

• Sanksi bagi PKP Penjual:
  PKP yang menerbitkan faktur pajak tidak lengkap wajib membuat faktur pajak pengganti. Jika tidak membuat faktur pengganti, PKP akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai Pasal 14 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain denda, PKP penjual juga wajib menyetor PPN yang terutang sebagaimana tercantum dalam faktur tersebut.
• Sanksi bagi PKP Pembeli:
  Faktur pajak yang tidak lengkap menyebabkan PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur tersebut. Jika PKP tetap mengkreditkan faktur tidak lengkap dan ditemukan dalam pemeriksaan, maka PKP harus membayar kekurangan PPN beserta sanksi administratifnya