Perkuat keputusan dengan
pembubuhan stempel
elektronik sah & legal

Berikut adalah beberapa manfaat stempel elektronik:

• Menghemat Waktu dan Biaya: Tidak perlu mencetak, mengirim, atau menandatangani dokumen secara fisik. Proses verifikasi dan pengesahan dokumen menjadi lebih cepat dan murah.
• Meningkatkan Efisiensi Kerja: Dokumen dapat distempel secara otomatis dalam sistem digital tanpa keterlibatan manual, sehingga mempercepat alur kerja.
• Meningkatkan Keamanan Dokumen: Dengan teknologi kriptografi, stempel elektronik membantu mencegah pemalsuan dan manipulasi dokumen.
• Mendukung Kepatuhan Hukum: Stempel elektronik yang sah secara hukum membantu organisasi dan individu mematuhi regulasi yang berlaku, seperti UU ITE di Indonesia.
• Mudah Dilacak dan Diaudit: Stempel elektronik menyimpan jejak digital (log) yang dapat digunakan untuk pelacakan dan audit jika diperlukan.
• Ramah Lingkungan (Paperless): Mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan alat cetak, sehingga mendukung program digitalisasi dan pelestarian lingkungan.
• Meningkatkan Kepercayaan Digital: Dengan jaminan keaslian dan integritas dokumen, pengguna dapat merasa lebih yakin saat melakukan transaksi atau pertukaran dokumen secara online.
• Skalabilitas Tinggi: Cocok digunakan baik untuk skala kecil (perorangan) maupun besar (perusahaan dan instansi pemerintah), serta dapat diterapkan pada berbagai jenis dokumen elektronik.

Setelah membuat e-Stempel, Anda dapat membubuhkannya pada dokumen seperti proses penandatanganan:

• Buka dokumen yang ingin dibubuhkan e-Stempel
• Klik pada field e-Stempel yang telah diatur sebelumnya
• Pilih e-Stempel yang ingin digunakan, lalu klik “Sign”
• e-Stempel telah dibubuhkan pada dokumen

Ya, stempel elektronik sah secara hukum di Indonesia, asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disempurnakan oleh UU No. 19 Tahun 2016, yang mengakui keabsahan dokumen dan tanda elektronik (termasuk stempel elektronik) jika memenuhi persyaratan tertentu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Secara umum banyak dokumen menggunakan keduanya: stempel elektronik untuk menunjukkan legalitas institusi, dan tanda tangan digital untuk menunjukkan persetujuan dari pihak tertentu (perorangan). Ini memberikan tingkat keabsahan dan keamanan yang lebih tinggi.