Fill and Sign Document

Keabsahan digital signature diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga digital signature sudah diakui sebagai alat bukti yang sah di mata hukum

Fungsi utama digital signature adalah untuk memastikan keaslian identitas penandatangan dan dokumen yang ditandatangani. Jadi, walaupun para pihak berjauhan dan dokumen ditandatangani tanpa bertatap muka, dokumen tersebut tetap asli dan mengikat para pihak. Alhasil, dokumen tersebut bisa menjadi alat bukti elektronik yang kuat di mata hukum bila terjadi hal tak diinginkan nantinya. Anda juga bisa menggambar tanda tangan digital sendiri dengan fitur aplikasi pembuat tanda tangan Mekari Sign.

Menurut peraturan eIDAS, digital signature dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Simple Digital Signature: tanda tangan dalam bentuk paling sederhana karena tidak dilindungi dengan metode enkripsi apa pun. Contohnya adalah tanda tangan basah yang di-scan menggunakan perangkat elektronik dan dimasukkan ke dalam dokumen.
2. Basic Digital Signature: Digital signature ini sudah menggunakan metode asymmetric cryptography, tapi jenis ini tidak melakukan proses verifikasi identitas penggunanya. Proses penandatanganan juga tidak melalui 2-factor authentication. Akibatnya, dokumen yang ditandatangani dengan digital signature ini belum memiliki kekuatan hukum yang sah.
3. Advanced & Qualified Digital Signature: tanda tangan yang paling aman dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah di atas kertas. Di level ini, teknologi asymmetric cryptography serta public key infrastructure digunakan untuk menjamin keamanan dan keabsahan dokumen.

Tanda tangan elektronik mengharuskan Anda untuk melakukan eKYC agar keamanan terjamin. Bagi sebagian orang, hal ini kurang praktis dan memakan waktu.

Berikut beberapa komponen digital signature:

1. Fungsi Hash
Algoritma yang membentuk barisan huruf dan angka unik yang disematkan pada dokumen. Berfungsi selayaknya “sidik jari” dari dokumen Anda, sehingga bisa menjamin keasliannya.

2. Sistem Kriptografi
Sistem keamanan yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk mengenkripsi data. Lalu, kunci satunya yaitu kunci privat untuk membuka enkripsi tersebut.

3. Public Key Infrastructure
Keseluruhan infrastruktur, yaitu kebijakan, aturan, orang, dan sistem yang mendukung pembagian kunci publik ke pihak yang relevan.

4. Certificate Authority
Pihak yang memvalidasi identitas para pihak, lalu menerbitkan sertifikat elektronik yang berisi publik key ke para pihak.

5. Sertifikat Elektronik
Berfungsi selayaknya Kartu Tanda Penduduk yang menjamin keaslian identitas para pihak.

Tanda tangan dapat disalahgunakan melalui pemalsuan tanda tangan dan dapat memberikan dampak berupa kerugian besar pada suatu pihak. Penyalahgunaan tersebut telah lengkap diatur pada Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pihak yang melakukan pemalsuan surat dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, maka dapat dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.