Download template surat keterangan hibah tanah, lengkapi, dan tandatangani secara online dengan Mekari Sign

Untuk membuat surat keterangan hibah tanah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima hibah.
Syarat yang harus dipenuhi adalah:

• Pemberi Hibah: Warga Negara Indonesia (WNI), sudah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah), berakal sehat dan melakukan hibah atas kemauan sendiri tanpa paksaan, merupakan pemilik sah atas tanah yang akan dihibahkan.
• Penerima Hibah: Warga Negara Indonesia (WNI), identitas yang jelas.
• Objek Hibah (Tanah): Data tanah yang jelas (lokasi, luas, batas-batas, dan nomor sertifikat jika ada), tanah tidak dalam sengketa atau jaminan utang.
• Saksi: Minimal dua orang saksi yang sudah dewasa dan cakap hukum.

Prosedur Pembuatan di Kelurahan/Desa:

• Pengantar RT/RW: Langkah pertama adalah meminta surat pengantar dari Ketua RT dan/atau RW setempat.
• Menuju Kantor Kelurahan/Desa: Pemberi dan penerima hibah bersama para saksi datang ke kantor kelurahan atau desa dengan membawa dokumen persyaratan.
• Melengkapi Dokumen: Dokumen yang umumnya diperlukan antara lain: Fotokopi KTP pemberi dan penerima hibah, fotokopi Kartu Keluarga (KK) kedua belah pihak, bukti kepemilikan tanah asli (Sertifikat Hak Milik, Girik, atau Letter C). surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan beserta bukti lunasnya, materai yang cukup.
• Pembuatan Surat Keterangan Hibah: Pihak kelurahan/desa akan membantu membuatkan draf surat keterangan hibah tanah.
• Penandatanganan: Surat tersebut kemudian ditandatangani oleh pemberi hibah, penerima hibah, para saksi, dan disahkan dengan tanda tangan serta stempel oleh Kepala Desa/Lurah.

Surat keterangan hibah tanah yang baik dan jelas harus memuat beberapa poin penting berikut:

• Judul: “Surat Keterangan Hibah Tanah”.
• Identitas Para Pihak: Nama lengkap, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor KTP dari pemberi hibah (Pihak Pertama) dan penerima hibah (Pihak Kedua).
• Data Objek Tanah: Informasi yang sangat detail mengenai tanah yang dihibahkan, meliputi status kepemilikan tanah (misalnya, Hak Milik No. xxx), lokasi persis tanah (jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota), luas tanah, batas-batas tanah di sebelah utara, selatan, timur, dan barat.
• Pernyataan Hibah: Kalimat yang dengan tegas menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menghibahkan tanah tersebut kepada Pihak Kedua secara sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa imbalan.
• Klausul Penyerahan: Pernyataan bahwa sejak ditandatanganinya surat tersebut, hak atas tanah beralih kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut.
• Tanda Tangan: Tanda tangan pemberi hibah, penerima hibah, dan minimal dua orang saksi.
• Saksi dan Pengesahan: Nama dan tanda tangan para saksi serta pengesahan (tanda tangan dan stempel) dari pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah).
• Tempat dan Tanggal: Tempat dan tanggal surat tersebut dibuat.

Dasar hukum yang mengatur mengenai hibah secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian di mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sementara itu, untuk peralihan hak atas tanah, termasuk melalui hibah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berikut perbedaan fundamental antara surat keterangan hibah tanah dan akta hibah tanah:

• Pembuat: Surat hibah tanah dibuat di bawah tangan, diketahui oleh pejabat desa/kelurahan. Akta tanah dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
• Bentuk: Surat hubah tanah berbentuk akta di bawah tangan, sedangkan akta hibah berbentuk akta otentik.
• Kekuatan Hukum: Surat hibah tanah sebagai bukti permulaan, kekuatannya tidak sekuat akta otentik. Akta hibah tanah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum.
• Peralihan Hak: Surat hibah tanah belum secara sah memindahkan hak milik tanah di mata hukum pertanahan nasional. Akta hibah tanah menjadi dasar yang sah untuk proses balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan.
• Fungsi Utama: Surat hibah tanah menjadi bukti awal dan syarat administrasi di tingkat lokal. Akta hibah tanah menjadi alat bukti hukum yang sah untuk peralihan hak atas tanah.

Berikut adalah poin krusial yang wajib Anda pahami untuk menghindari sengketa dan kerugian.

• Fungsi Utama: Surat hibah adalah bukti niat atau janji untuk menghibahkan.Akta hibah PPAT adalah bukti otentik peralihan hak milik tanah secara hukum.
• Kekuatan Hukum: Surat hibah bersifat lemah dan tidak memindahkan hak milik secara hukum. Sedangkan akta hibah PPAT bersifat sangat kuat dan mengikat secara hukum dan diakui negara.
• Proses Balik Nama: Surat hibah tidak bisa digunakan untuk balik nama sertifikat di BPN. Akta hibah PPAT menjadi syarat WAJIB untuk proses balik nama sertifikat.
• Pihak Pembuat: Surat hibah dibuat sendiri oleh para pihak. Sedangkan Akta PPAT wajib dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Secara hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, surat keterangan hibah tanah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan peralihan hak (balik nama sertifikat) di Kantor Pertanahan tanpa adanya Akta Hibah dari PPAT. PP No. 24 Tahun 1997 secara tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, termasuk hibah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT.

Proses yang benar dan aman adalah sebagai berikut:

• Persiapan Dokumen: Pemberi dan Penerima Hibah datang ke kantor PPAT dengan membawa dokumen asli (KTP, KK, NPWP, Buku Nikah, dan Sertifikat Tanah Asli).
• Pengecekan Sertifikat: PPAT akan melakukan pengecekan keaslian sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
• Pembayaran Pajak (BPHTB): Penerima Hibah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena hibah.
• Penandatanganan Akta Hibah: Setelah semua syarat terpenuhi, para pihak (beserta saksi) akan menandatangani Akta Hibah di hadapan PPAT.
• Proses Balik Nama: PPAT akan mendaftarkan Akta Hibah ke BPN untuk memulai proses perubahan nama (balik nama) pada sertifikat.

Pajak utama yang harus dibayarkan adalah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) oleh Penerima Hibah. Namun, ada pengecualian, hibah antara orang tua kandung ke anak kandung atau suami ke istri (hubungan sedarah dalam garis lurus satu derajat) mendapatkan pengurangan atau pembebasan BPHTB sebesar 50% hingga 100% tergantung peraturan daerah setempat.