Download template surat perjanjian pelunasan hutang, lengkapi, dan tandatangani secara online

Anda bisa membuat surat hutang piutang di hadapan notaris. Surat dan saksi dapat memberikan bukti yang kuat, jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Surat perjanjian hutang bisa dibuat dengan adanya saksi. Saksi bisa digunakan sebagai alat bukti hutang piutang dan panduan pelaksanaan hukum perjanjian bagi kedua belah pihak.

Namun karena sudah memasuki era digitalisasi, pembuatan surat perjanjian bisa dilakukan sendiri dengan mengunduh template surat perjanjian hutang di Mekari Sign. Selain menyediakan surat hutang, Mekari Sign juga menyediakan template surat lain seperti kontrak NDA, BAST, dan paklaring.

Berikut beberapa fungsi surat perjanjian penulasan hutang:

• Menerangkan Pihak yang Terlibat — sehingga menghindari kesalahpahaman atau pengelakan dari salah satu pihak nantinya.
• Nominal Hutang Jelas — supaya jumlah yang dibayarkan memang sesuai, tak kurang dan tak lebih.
• Jangka Waktu yang Jelas — sehingga para pihak tahu kapan perjanjian ini dimulai dan berakhir.
• Menjelaskan Metode Pembayaran — apakah harus dibayar langsung tunai sekali saja? Atau dengan cara dicicil setiap bulan?
• Mengurangi Risiko Konflik — di surat ini, terdapat keterangan hak, kewajiban, dan sanksi yang jelas, sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya sengketa atau konflik.

Berikut komponen surat pelunasan hutang:

• Biodata Para Pihak — Anda harus menuliskannya dengan lengkap, mulai dari nama, umur, pekerjaan, nomor KTP, dan sebagainya.
• Nominal Uang — berapa jumlah uang yang dihutangkan harus tercantum dengan rinci dan tepat.
• Tujuan Hutang — biasanya, tujuan hutang ini untuk keperluan bisnis, konsumsi, personal, dan sebagainya.
• Mekanisme Pembayaran — agar jelas, mekanisme pembayaran juga harus tertulis. Seperti apakah tunai atau kredit dalam jangka waktu tertentu.
• Jaminan Hutang — komponen ini cukup penting, karena bila gagal bayar, maka jaminan ini bisa menjadi penggantinya.
• Sanksi — merupakan konsekuensi yang terjadi bila para pihak tak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, terutama yang berhutang.
• Penyelesaian Masalah — selain sanksi, Anda juga harus mencantumkan cara penyelesaian masalah, misalnya melalui musyawarah mufakat, ke meja hijau, dan semacamnya.