e-Meterai asli Peruri untuk semua dokumen digital Anda

Berikut 3 alasan utama mengapa dokumen Anda memerlukan e-Meterai:

1. Memenuhi Kewajiban Hukum (Syarat Sahnya Dokumen)
   Menurut Undang-Undang Bea Meterai di Indonesia, dokumen-dokumen tertentu yang bersifat perdata wajib dikenai bea meterai. Penggunaan e-Meterai pada dokumen digital adalah cara untuk memenuhi kewajiban hukum ini. Jika tidak, dokumen tersebut dianggap “tidak sempurna” di mata hukum.
2. Menjadi Alat Bukti yang Kuat di Pengadilan
   Fungsi terpenting dari meterai adalah menjadikan dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah. Jika suatu saat terjadi perselisihan dan Anda perlu membawa dokumen tersebut ke pengadilan (misalnya, perjanjian wanprestasi), hakim akan mengakuinya sebagai bukti yang valid. Dokumen tanpa meterai bisa ditolak atau Anda akan diminta membayar denda terlebih dahulu sebelum dokumen itu bisa diterima.
3. Menunjukkan Dokumen Telah Final dan Mengikat
   Pembubuhan e-Meterai sering kali menjadi langkah terakhir dalam sebuah proses, yang menandakan bahwa semua pihak telah setuju dan dokumen tersebut sudah final. Ini memberikan kepastian dan menunjukkan keseriusan dari para pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut.

Ikuti tahapan berikut untuk memeriksa keaslian e-Meterai:

• Kunjungi website resmi Peruri
• Unggah dokumen dengan e-Meterai yang ingin diperiksa
• Klik centang “i’m not a robot”, lalu selesaikan CAPTCHA
• Tunggu proses pengecekan berjalan, hingga muncul verifikasi

Prosesnya sangat mudah melalui platform terintegrasi seperti Mekari Sign:

• Unggah Dokumen: Unggah dokumen PDF yang ingin Anda tandatangani.
• Beli Kuota: Pastikan Anda memiliki kuota e-Meterai di akun Anda.
• Bubuhkan e-Meterai: Letakkan (drag-and-drop) e-Meterai di posisi yang diinginkan pada dokumen.
• Bubuhkan TTD: Lanjutkan proses untuk membubuhkan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Anda. Posisi TTD tidak boleh menimpa e-Meterai.
• Selesai: Dokumen Anda kini sah secara hukum dan pajak.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam penempatan posisi e-meterai dengan tanda tangan digital:

• Jangan menumpuk: Tanda tangan digital tidak boleh menutupi bagian mana pun dari e-Meterai.
• Jaga Kejelasan QR Code: e-Meterai memiliki QR code yang berisi data validasi yang penting. Jika tanda tangan menutupi QR code ini, proses verifikasi keaslian dokumen bisa gagal.
• Posisi Umum: Praktik yang umum dan disarankan adalah menempatkan e-Meterai di satu sisi (misalnya, kiri) dan tanda tangan digital di sisi lainnya (misalnya, kanan).
• Urutan: Dianjurkan untuk menandatangani dokumen terlebih dahulu, baru kemudian membubuhkan e-Meterai. Ini untuk memastikan tidak ada lagi perubahan pada dokumen setelah e-Meterai ditempelkan.

e-Meterai sah dan diakui sebagai alat bukti hukum di pengadilan Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa regulasi resmi yang menegaskan legalitas e-Meterai untuk dokumen elektronik.

e-Meterai tidak bisa digunakan dua kali. Setelah e-Meterai dibubuhkan ke sebuah kontrak elektronik, meterai tersebut tidak bisa dilepas atau dipindahkan ke dokumen lain. Dengan kata lain, satu e-Meterai hanya berlaku untuk satu kali penggunaan pada satu dokumen final.

Harga e-Meterai resmi yang berlaku di Indonesia adalah Rp10.000 per keping sesuai dengan ketentuan pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.03/2021.

Menurut UU, e-Meterai wajib digunakan untuk dokumen elektronik yang bersifat perdata dan memiliki nilai transaksi di atas Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Contohnya seperti:

• Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain sejenis beserta rangkapnya
• Akta notaris, termasuk grosse, salinan, dan kutipannya
• Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya
• Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun
• Dokumen transaksi surat berharga, termasuk kontrak berjangka, dalam bentuk apa pun
• Dokumen lelang, seperti kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang
• Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
• Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah