454 Ribu SP2DK Terbit, Konsultan Pajak Ingatkan Waktu Menjawab Hanya 14 Hari

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 454.377 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terbit sepanjang Januari hingga September 2026. Sebanyak 384.396 surat dikirim ke email wajib pajak, sedangkan 69.981 surat lainnya diterbitkan melalui akun Coretax.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa dominasi email terjadi karena sebagian data yang mendasari surat itu berasal dari periode sebelum Coretax berlaku.

Setiap surat membawa tenggat. Sejak 1 Januari 2026, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) memberi wajib pajak terdaftar 14 hari untuk menanggapi SP2DK, dihitung dari peristiwa yang lebih dahulu terjadi, misalnya tanggal penerbitan di Coretax atau tanggal email dikirim. Perpanjangan paling lama 7 hari tersedia, asalkan pemberitahuannya diterima kantor pajak sebelum tenggat berakhir.

Dok. Mekari Sign

Tenggat itulah yang menjadi benang merah webinar “Tax Compliance Playbook: Building a More Reliable Tax Document Workflow” yang digelar Mekari Sign bersama Inatax pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Webinar ini menghadirkan Project Leader of Tax Compliance & Accounting Inatax Edi Witoko dan Business Development Consultant Mekari Sign Mumtaz Hidayatullah.

Gambar 1 – Hampir 85 Persen dari 454 Ribu SP2DK Masih Dikirim lewat Email

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak via DDTCNews, (2026)

DJP sendiri menyebut kurang dari 1 persen SP2DK yang berujung pemeriksaan. Bagi kebanyakan perusahaan, risiko yang lebih dekat justru waktu 14 hari yang habis untuk mencari kontrak, invoice, dan bukti persetujuan yang tersebar di berbagai divisi. Penjelasan yang terlambat atau tidak didukung bukti adalah salah satu jalan menuju tahap berikutnya.

Mengapa 14 hari terasa sempit?

PMK 111/2025 menetapkan lima peristiwa yang bisa memulai hitungan 14 hari, dan yang dipakai adalah peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Kelimanya adalah tanggal penerbitan di Coretax, tanggal pengiriman ke email wajib pajak yang terdaftar, tanggal bukti pengiriman faksimile, tanggal bukti pengiriman pos atau kurir, serta tanggal penyerahan langsung kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarganya yang sudah dewasa.

Konsekuensinya sederhana tetapi sering terlewat. Jika surat dikirim ke alamat email lama yang tidak lagi dipantau, hitungan tetap berjalan sejak tanggal kirim. Sisa waktu yang benar-benar dimiliki tim bisa jauh lebih pendek dari 14 hari.

Gambar 2 – Tenggat SP2DK 14 Hari, Perpanjangan Hanya 7 Hari dan Harus Diajukan Lebih Awal

Sumber: PMK 111/2025, (2025)

Edi membuka paparannya dengan mengingatkan bahwa pajak tidak berhenti pada menghitung, membayar, dan melaporkan. Menurutnya, perusahaan juga harus mampu membuktikan bahwa proses dan transaksinya memang terjadi.

Ia menekankan bahwa tim pajak tidak bisa menjawab SP2DK sendirian. Bukti sebuah transaksi tersebar di tangan bagian keuangan, SDM, legal, dan unit bisnis. Dalam waktu sekitar dua minggu, semuanya harus terkumpul dan saling cocok.

Tekanan waktu itu datang di kuartal yang sibuk. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meminta account representative dan pemeriksa pajak mempercepat pengawasan serta pemeriksaan hingga akhir Desember 2026. DJP memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini Rp2.310,8 triliun, atau kurang Rp46,9 triliun dari target Rp2.357,7 triliun.

Apa yang sebenarnya diuji saat SP2DK datang?

Data yang dipertanyakan semakin jarang lahir dari penelusuran manual. Kementerian Keuangan menyebut sistem compliance risk management (CRM) di Coretax memetakan profil risiko wajib pajak dari rekam jejak pelaporan, transaksi bisnis, data pihak ketiga, dan perilaku kepatuhan historis.

Pedoman pengawasan terbaru DJP, SE-8/PJ/2026 yang ditetapkan 15 Juli 2026, juga mengenal penelitian otomatis di samping penelitian komprehensif dan penelitian sederhana.

Ketika satu angka ditandai sistem, yang harus dijelaskan perusahaan adalah seluruh cerita transaksinya. Edi menyebut cerita itu sebagai rantai kepatuhan pajak.

Gambar 3 – Tujuh Mata Rantai yang Menentukan Kuat Lemahnya Posisi Pajak

Sumber: Insight webinar Mekari Sign dan Inatax, (2026)

Menurut Edi, satu mata rantai yang hilang cukup untuk melemahkan posisi pajak. Transaksinya bisa ada, buktinya lengkap, dan persetujuannya jelas, tetapi tanpa analisis pajak perusahaan bisa lupa memotong pajak.

Sebaliknya, pajak sudah dihitung, dibayar, dan dilaporkan, tetapi buktinya tidak tersedia ketika diminta. Karena itu, ia memandang kepatuhan sebagai proses menyeluruh dari ujung ke ujung, bukan satu peristiwa pelaporan.

Pilihan untuk tidak menanggapi juga punya konsekuensi. Dalam ketentuan yang dirujuk DJP, wajib pajak dapat diusulkan untuk diperiksa bila tidak memberi penjelasan, menyampaikan penjelasan yang tidak sesuai hasil penelitian, atau tidak bersedia membetulkan SPT. Menjawab tepat waktu belum cukup bila isi jawabannya tidak dapat dicocokkan dengan data yang dipegang kantor pajak.

Dokumen lengkap belum tentu siap diperiksa

Edi menilai banyak perusahaan berhenti pada tahap “dokumennya ada”. Ketersediaan memang perlu, tetapi baginya itu baru satu dari lima ukuran yang harus terpenuhi bersamaan.

• Dokumennya tersedia. Tanpa ini, pembahasan tidak bisa berlanjut.
• Bukti relevan yang diminta pemeriksa tersedia seluruhnya.
• Transaksi disetujui oleh pejabat atau bagian yang berwenang.
• Riwayat transaksi dapat ditelusuri dari awal.
• Kemudahan ditemukan kembali. Dokumen bisa diambil saat dibutuhkan, bukan dicari ulang.

Ia juga mengingatkan bahwa siap diperiksa tidak menjamin hasil pemeriksaan. Kesiapan berarti bukti dan prosesnya lebih siap ditinjau. Yang dibutuhkan perusahaan adalah evidence yang menjelaskan transaksi, bukan tumpukan file berlabel audit-ready.

Edi memakai contoh biaya jasa konsultasi untuk menunjukkan di mana celah biasanya muncul. Bagian legal memegang kontrak dan lingkup pekerjaan. Pengadaan memegang permintaan penawaran hingga purchase order.

Keuangan memegang invoice. Pengguna jasa harus bisa menunjukkan bukti bahwa jasa itu benar-benar diterima, misalnya ringkasan atau catatan hasil konsultasi. Di sisi pajak, pajaknya dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan, sementara manajemen memberi persetujuan yang jelas.

Mata rantai yang paling sering terlupa adalah bukti jasa. Menurut Edi, dokumentasi bisa terlihat rapi padahal jasanya tidak pernah dimanfaatkan, dan biaya seperti itu sulit dipertahankan.

Putusan sengketa pajak memperlihatkan pola serupa. Dalam satu perkara peninjauan kembali yang dirangkum DDTCNews, otoritas pajak meragukan keberadaan jasa manajemen karena pembayarannya dinilai tidak didukung bukti memadai, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai bukti wajib pajak tidak cukup untuk koreksi senilai Rp7.505.680.000.

Pada perkara lain, majelis justru menilai wajib pajak berhasil membuktikan bahwa jasa manajemen benar-benar diterima. Dua putusan ini tidak mewakili seluruh sengketa, tetapi keduanya bertumpu pada pertanyaan yang sama, yaitu apakah jasa itu ada.

Baca juga: Apa itu Bukti Transaksi? Jenis, Manfaat, dan Contohnya

Di mana bukti biasanya tercecer?

Mumtaz membawa diskusi ke sisi operasional. Ia menyebut dokumen yang tercecer sebagai risiko pajak, karena setiap titik sebarannya punya dampak ganda, yaitu memperlambat kerja tim dan melemahkan pembuktian.

Tabel 1 – Empat Kondisi Dokumen Tercecer yang Paling Sering Ditemui

Sumber: Insight webinar Mekari Sign dan Inatax, (2026)

Bagi Mumtaz, approval informal adalah titik paling rawan karena tidak meninggalkan jejak waktu.

Edi melihat persoalan yang sama dari kacamata pemeriksaan.

Secara hukum, percakapan digital tidak otomatis gugur sebagai bukti. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Namun, Pasal 11 UU ITE mengaitkan kekuatan tanda tangan elektronik dengan keterkaitan data pada penanda tangan dan kemampuan mendeteksi perubahan setelah penandatanganan. Di titik inilah chat persetujuan lemah, karena sulit menunjukkan siapa pemberinya, dokumen versi mana yang disetujui, dan apakah isinya berubah sesudahnya. Uraian syaratnya ada di artikel alat bukti elektronik dan kekuatan hukumnya menurut UU ITE.

Masalah sebaran juga punya dimensi waktu. Pasal 28 ayat (11) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mewajibkan buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan, termasuk yang dikelola secara elektronik, disimpan selama 10 tahun.

UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menetapkan jangka yang sama untuk bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Artinya, kemudahan ditemukan kembali harus bertahan melewati pergantian staf dan pergantian sistem. Data DJP memperlihatkan hal itu sudah terjadi. Sebagian besar SP2DK tahun ini masih dikirim lewat email karena sebagian data yang mendasarinya berasal dari periode sebelum Coretax berlaku. Perusahaan yang sedang membenahi penyimpanan dapat memulai dari prinsip arsip digital yang tertata.

Bagaimana menyiapkan bukti sebelum SP2DK datang?

Edi menggambarkan peran konsultan pajak di sepanjang siklus transaksi. Kerangka yang sama bisa dipakai tim internal tanpa menunggu sistem baru.

1. Petakan implikasi pajak sebelum transaksi

Sebelum transaksi berjalan, tim perlu tahu implikasi pajaknya dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk analisis. Daftar dokumen per jenis transaksi yang disepakati sejak awal memudahkan setiap divisi mengetahui bagian bukti yang harus mereka simpan.

2. Kunci bukti dan persetujuan selama transaksi

Selama transaksi, Edi menekankan identifikasi perlakuan pajak, termasuk apakah transaksi harus dipotong pajak, pemantauan apakah bukti sudah benar dan lengkap, serta pengendalian kepatuhan agar pelaporan tepat waktu dan perhitungannya benar. Mumtaz menambahkan bahwa alur persetujuan perlu punya urutan yang jelas dan timestamp, sehingga persetujuan tercatat di tempat yang sama dengan dokumennya.

3. Rekonsiliasi dan arsipkan setelah transaksi

Setelah transaksi, tim menelaah apakah biaya yang dibebankan secara komersial dapat dibiayakan secara fiskal, dan apakah masih ada pajak yang belum disetor atau dilaporkan. Dokumennya langsung diarsipkan sebagai satu berkas. Menurut Edi, kesiapan pemeriksaan dimulai pada tahap ini, bukan pada hari SP2DK terbit.

Untuk mengukur jarak antara kondisi saat ini dan tujuan tersebut, tujuh pertanyaan berikut dapat menjadi titik awal evaluasi.

Tabel 2 – Tujuh Pertanyaan untuk Menguji Kesiapan Bukti Sebelum SP2DK Tiba

Sumber: Kerangka editorial Mekari Sign, (2026)

Empat belas hari dimulai jauh sebelum surat tiba

Edi menempatkan kepatuhan pajak sebagai soal pembuktian. Satu transaksi harus utuh dari kontrak sampai arsip, dan dokumennya harus memenuhi lima ukuran kesiapan sekaligus. Mumtaz menunjukkan di mana keutuhan itu biasanya retak, yaitu dokumen yang tersebar di banyak kanal dan persetujuan yang tidak meninggalkan jejak waktu.

Ketika pengawasan semakin bertumpu pada pencocokan data, pertanyaan dari kantor pajak bisa datang untuk transaksi yang sudah lama selesai. Yang membedakan perusahaan saat itu adalah berapa cepat mereka bisa menyajikan cerita transaksi yang lengkap dan konsisten dengan data DJP.

Satu pertanyaan bisa menjadi titik awal, yaitu berapa hari tim Anda butuhkan untuk merakit berkas satu transaksi besar tahun lalu jika SP2DK datang besok.

Bagi perusahaan yang ingin memindahkan persetujuan dan dokumen ke satu alur yang tercatat, Mekari Sign menyediakan alur persetujuan dokumen, template, manajemen pengguna, tanda tangan elektronik tersertifikasi, e-Meterai dari Peruri, dan verifikasi identitas melalui eKYC.

Setiap aktivitas terekam dalam jejak audit yang mencatat waktu akses, identitas dan alamat IP penandatangan, verifikasi, waktu penandatanganan, serta perubahan dokumen. Pelajari bagaimana alur tersebut dapat menyesuaikan dengan proses persetujuan di perusahaan Anda.

Referensi

• “Gencarkan Pengawasan, DJP Sudah Sebar 454.000 SP2DK“
• “PMK Baru! Jangka Waktu Tanggapi SP2DK Bisa Diperpanjang 7 Hari“
• com. “Penting Diketahui! 17 Kemungkinan Hasil SP2DK setelah Wajib Pajak Beri Tanggapan“
• Media Keuangan Kementerian Keuangan. “Coretax: Lompatan Strategis Dorong Peningkatan Penerimaan Negara“
• “Terbit, Pedoman Baru DJP untuk Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak“
• “Sengketa Koreksi Biaya Jasa Manajemen dan Kerugian Selisih Kurs“
• Universitas Gadjah Mada. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik“
• SIP Law Firm. “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi Elektronik berdasarkan UU 1/2024“
• “DJP Ingatkan WP untuk Simpan Dokumen Pembukuan, Ternyata Ini Alasannya“
• “Alasan Dokumen Dasar Pembukuan Wajib Disimpan selama 10 Tahun“
• com. “Ketahui Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai“