icon
Kepatuhan & Regulasi
11 min read

2 Juta Klaim Sehari, Setiaji Ungkap Tantangan Digitalisasi BPJS Kesehatan

Ditulis oleh:
Mekari Sign Author Fadillah Rafli Anwari
Tayang
Ditinjau oleh:
Setiaji, ST, M.Si
Share
WhatsApp X LinkedIn Facebook
Featured image SME Setiaji, S.T., M.Si.
2 Juta Klaim Sehari, Setiaji Ungkap Tantangan Digitalisasi BPJS Kesehatan

Mekari Sign Highlights

BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan JKN sepanjang 2025, sementara beban jaminan kesehatan Rp191,33 triliun melampaui pendapatan iuran Rp176,72 triliun. Bagi Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, ukuran keberhasilan digitalisasi adalah klaim yang dapat dibaca mesin dan dipakai memperbaiki mutu layanan. Data Kemenkes menunjukkan 96,9 persen rumah sakit sudah menerapkan RME, tetapi 495 di antaranya belum mencakup enam layanan inti.

Keberhasilan digitalisasi rumah sakit dapat dilihat dari kemampuan sistem menghasilkan data klaim yang lengkap, terstandar, dan dapat diperiksa secara elektronik. Menurut Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, kepemilikan aplikasi dan penerapan rekam medis elektronik (RME) belum cukup jika data pelayanan masih harus dicetak menjadi PDF dan diperiksa secara manual.

Kualitas data dan interoperabilitas menjadi fondasi agar proses klaim dapat mendukung ketepatan pembayaran serta peningkatan mutu layanan.

Sepanjang 2025, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta setiap hari. Pada tahun yang sama, BPJS Kesehatan membayar beban jaminan kesehatan Rp191,33 triliun, lebih besar daripada pendapatan iuran yang terkumpul sebesar Rp176,72 triliun.

Setiap layanan itu berujung pada klaim yang harus diperiksa sebelum dibayar. Ketika volume terus naik dan dana makin ketat, cara klaim diperiksa ikut menentukan apakah uang peserta dibelanjakan dengan tepat.

Di atas kertas, rumah sakit di Indonesia sudah sangat digital. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes mencatat 3.138 dari 3.239 rumah sakit telah menerapkan rekam medis elektronik (RME). Namun, banyak klaim masih tiba di meja verifikator sebagai PDF hasil pindaian.

Celah itu yang dibaca Setiaji dari posisinya sekarang. Sebelum memimpin teknologi informasi BPJS Kesehatan, ia memimpin Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan ketika SATUSEHAT diperkenalkan pada 2022. Dari kursi pembayar, ia menaruh ukuran keberhasilan digitalisasi di ujung proses, yaitu apakah klaim bisa dibaca, diperiksa, dan dipakai.

Mengapa dua juta klaim sehari mengubah cara rumah sakit bekerja?

Setiaji tidak memulai dari teknologi. Menurutnya, terlalu banyak energi selama ini dihabiskan untuk membangun aplikasi yang berdiri sendiri di tiap kementerian dan institusi, sampai esensi digitalisasi untuk memudahkan layanan justru terlupakan.

Dalam wawancara bersama Mekari Sign, Setiaji menjelaskan bahwa transformasi digital perlu dilihat dari hubungan antarsistem dan dampaknya terhadap layanan publik.

“Transformasi digital bukan sekadar membuat banyak aplikasi, tapi bagaimana sistem-sistem itu terintegrasi dan ujungnya memberikan layanan publik yang lebih efisien,” jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan tersebut, Selasa (10/11/2026).

Mekari Sign reviewer
Setiaji,Mekari Sign Setiaji, ST, M.Si Reviewer
Direktur Teknologi Informasi di BPJS Kesehatan

Ukuran itu menjadi konkret ketika dilihat dari skala klaim. BPJS Kesehatan kini menerima sekitar dua juta klaim per hari, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan. Pemanfaatan layanan JKN juga terus naik, dari 502,8 juta pada 2022 menjadi 725,3 juta pada 2025.

Gambar 1 – Pemanfaatan Layanan JKN Naik 44,3 Persen dalam Tiga Tahun

Gambar 1. Tren Pemanfaatan Layanan JKN Naik 44,3 (2022-2025)

Sumber: BPJS Kesehatan, (2026)

Dalam skala tersebut, proses pemeriksaan membutuhkan dukungan data yang dapat diproses lebih cepat. Setiaji menyebut BPJS Kesehatan menerima sekitar dua juta klaim sehari, sementara jumlah verifikator yang tersedia sekitar 1.500 orang. Data ini menjadi salah satu alasan mengapa proses pemeriksaan perlu didukung sistem yang mampu membaca informasi secara terstruktur.

Di titik ini, format data menjadi persoalan. Banyak rumah sakit sudah memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dan RME, tetapi data digital itu dicetak ulang menjadi PDF sebelum dikirim ke BPJS Kesehatan.

Kepada GovInsider, Setiaji menyebut kondisi tersebut sebagai tanda ada sesuatu yang terputus. Data yang sudah digital kembali dibaca manusia, berkas demi berkas.

Jangan Biarkan PDF Menjadi Ujung Digitalisasi

Rumah sakit perlu memeriksa alur data sejak pencatatan pelayanan hingga pengajuan klaim. Jika informasi dari SIMRS dan RME masih harus dicetak atau dimasukkan ulang ke sistem lain, proses digitalisasi belum menghilangkan pekerjaan manual di tahap verifikasi.

Apakah tekanan dana JKN membuat ketepatan klaim kian penting?

Tekanan skala datang bersamaan dengan tekanan dana. Pada 2022, pendapatan iuran JKN sebesar Rp144,04 triliun masih jauh di atas beban jaminan kesehatan Rp113,47 triliun. Sejak 2023, posisinya berbalik dan selisihnya terus melebar.

Gambar 2 – Sejak 2023, Beban Jaminan JKN Melampaui Pendapatan Iuran

Gambar 2. Sejak 2023, Beban Jaminan JKN Melampaui Pendapatan Iuran

Sumber: BPJS Kesehatan, (2026)

Pada 2025, rasio klaim JKN mencapai 108,27 persen. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut pembayaran klaim kini sekitar Rp16 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan.

Angka ini perlu dibaca dengan hati-hati. BPJS Kesehatan menyebut penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, dan kanker sebagai salah satu beban utama klaim. Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty juga menilai defisit Dana JKN tidak mencerminkan buruknya efisiensi BPJS Kesehatan.

Artinya, klaim elektronik tidak akan menutup selisih itu. Yang dijaganya adalah ketepatan, yakni memastikan dana yang terbatas dibayarkan untuk layanan yang benar-benar diberikan dan tercatat dengan benar.

Baca juga: Tanda Tangan Digital dalam RME: Tips Klaim BPJS Lancar

Jika sudah punya RME, mengapa rumah sakit belum tentu siap klaim?

Bagi Setiaji, koneksi teknis hanyalah langkah pertama. Ia menekankan bahwa integrasi perlu dinilai dari kualitas data dan kesiapan setiap institusi untuk saling bertukar informasi.

“Interoperabilitas tidak akan selesai kalau kualitas datanya tidak baik, standardisasinya tidak pas, dan tidak ada komitmen tiap institusi untuk saling berbagi data,” jelas Setiaji.

Mekari Sign reviewer
Setiaji,Mekari Sign Setiaji, ST, M.Si Reviewer
Direktur Teknologi Informasi di BPJS Kesehatan

Data BKPK Kemenkes memperlihatkan jarak yang ia maksud. Sebanyak 3.138 dari 3.239 rumah sakit, atau 96,9 persen, telah menerapkan RME. Namun, 495 rumah sakit di antaranya belum mencakup enam layanan inti, yaitu pendaftaran, instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, layanan penunjang, dan farmasi.

Gambar 3 – 96,9 Persen RS Sudah Pakai RME, 495 Belum Mencakup Enam Layanan Inti

Gambar 3. Adopsi 96,9 RME, 495 RS Belum Mencakup Enam Layanan Inti

Sumber: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, (2025)

Tenggat kewajiban rekam medis elektronik pun sempat bergeser. Kemenkes semula menargetkan integrasi RME rampung pada 31 Desember 2023, lalu mengundurnya ke akhir 2025 karena berbagai hambatan. Hingga Mei 2026, KPK mencatat 2.400 rumah sakit telah mengirimkan data enam layanan RME ke SATUSEHAT.

Setiaji menjelaskan mengapa koneksi saja tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, interoperabilitas tidak akan berjalan bila NIK pasien tidak valid, klasifikasi tidak seragam, kualitas data buruk, kamus data tidak memadai, dan tiap institusi belum berkomitmen untuk berbagi data. Sebagian besar hambatan itu adalah persoalan tata kelola dan disiplin pencatatan, bukan perangkat.

Dua studi kasus memperlihatkan dua kemungkinan hasil. Di RS Bhayangkara Balikpapan, penerapan RME rawat inap menurunkan klaim pending dari 18,7 persen menjadi 14,3 persen.

Di RSIA Permata Bunda Solok, klaim rawat inap berstatus pending justru meningkat setelah RME diterapkan, karena pelatihan dan integrasi sistem belum memadai. Keduanya studi satu rumah sakit, tetapi memberi gambaran bahwa RME baru berdampak pada klaim ketika datanya lengkap dan konsisten.

Audit Alur Kerja, Bukan Cuma Fitur RME

Evaluasi RME sebaiknya mencakup kelengkapan data pada setiap unit pelayanan, konsistensi identitas pasien, keseragaman klasifikasi, dan kesiapan pertukaran data. Rumah sakit juga perlu mengevaluasi apakah staf memahami prosedur pencatatan dan penggunaan sistem. Implementasi teknologi tanpa kesiapan proses kerja berisiko memindahkan masalah administrasi ke tahap pengajuan klaim.

Bisakah AI memeriksa klaim tanpa menggantikan verifikator?

Ketika data sudah terstandar, pemeriksaan klaim bisa berubah bentuk.

“Selama ini tulisan tangan dokter sulit dibaca AI. RME menstandarkannya, sehingga AI bisa membaca lebih cepat,” ungkapnya.

Mekari Sign reviewer
Setiaji,Mekari Sign Setiaji, ST, M.Si Reviewer
Direktur Teknologi Informasi di BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menyiapkan pembandingan 18 jenis data, termasuk kunjungan, diagnosis, pemberian obat, radiologi, dan rawat inap, untuk menandai selisih antara pelayanan yang tercatat dan klaim yang diajukan. Setiaji menyebut AI dapat membaca satu dokumen dalam waktu kurang dari satu detik.

Gambar 4 – Dua Juta Klaim Sehari Mendorong Verifikasi Berbasis Data

Gambar 4. Skala 2 Juta Klaim Sehari Mendorong Verifikasi Berbasis Data (AI)

Sumber: GovInsider, (2026)

Kebutuhan itu punya latar yang nyata. Pada 2024, tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN yang melibatkan KPK, Kemenkes, BPKP, dan BPJS Kesehatan mengungkap dugaan klaim fiktif di tiga rumah sakit dengan nilai sekitar Rp35 miliar.

Klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan (phantom billing) dan manipulasi diagnosis menjadi dua modus terbanyak dari delapan modus yang teridentifikasi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan bahwa RME berbasis NIK menghubungkan identitas pasien, diagnosis, tindakan, obat, tenaga kesehatan, dan waktu pelayanan dalam satu jejak digital. Jejak itu membantu mendeteksi pola klaim yang tidak wajar.

Setiaji tetap menahan diri dari klaim kecanggihan. Ia menegaskan bahwa temuan yang ditandai sistem belum tentu kecurangan yang terbukti, karena setiap temuan masih perlu diperiksa lebih lanjut. Efektivitas pemanfaatan AI, menurutnya, juga masih harus dibuktikan lewat evaluasi.

Pola ini sudah lama berjalan di negara lain. Di Korea Selatan, 99,7 persen klaim asuransi kesehatan diajukan secara elektronik ke Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA), lembaga yang meninjau klaim nasional. Sistem pembayarannya berbeda dari JKN, tetapi prinsipnya sama, yaitu pemeriksaan skala nasional hanya mungkin jika klaim datang sebagai data.

Apa yang berubah ketika klaim tidak lagi berorientasi pada volume?

Nilai terbesar klaim yang terstandar, menurut Setiaji, justru muncul setelah klaim dibayar. Data klaim bisa memperlihatkan pengobatan mana yang menghasilkan kesembuhan lebih cepat.

Setiaji memberi contoh bagaimana informasi dari klaim dapat digunakan untuk mengevaluasi prosedur pengobatan yang diterapkan rumah sakit.

“Contohnya, jika ternyata pasien lebih cepat sembuh dengan cara Y, prosedur pengobatan bisa diperbarui. Sekarang treatment masih beragam, ada yang cepat sembuh, ada yang tidak. Jadi bukan berbasis volume, tapi berbasis value,” paparnya.

Mekari Sign reviewer
Setiaji,Mekari Sign Setiaji, ST, M.Si Reviewer
Direktur Teknologi Informasi di BPJS Kesehatan

Arah itu sejalan dengan peluncuran SATUSEHAT RME oleh Kemenkes pada 1 September 2026. Kemenkes menyebut data RME dapat dipakai membandingkan hasil suatu tindakan medis di berbagai rumah sakit, sehingga fasilitas kesehatan bisa mempelajari praktik dengan hasil terbaik. BPJS Kesehatan menyambutnya sebagai penguat pembiayaan berbasis nilai.

Di jalur paralel, Kemenkes dan BPJS Kesehatan sedang menguji coba sistem pengelompokan penyakit Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG), Kelas Rawat Inap Standar, dan rujukan berbasis kemampuan pelayanan di empat daerah.

Apa pun hasil uji coba itu, sistem pembayaran yang lebih rinci membutuhkan satu prasyarat yang sama, yaitu data klaim yang lengkap dan terstandar.

Apa yang perlu disiapkan rumah sakit menjelang kebijakan ‘No RME No Claim’?

Pada 30 Juli 2026, BPJS Kesehatan, Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan Badan Siber dan Sandi Negara menandatangani Surat Edaran Bersama tentang percepatan RME terintegrasi SATUSEHAT dalam pengelolaan klaim JKN. Rumah sakit didorong beralih dari klaim berbasis PDF hasil pindaian menuju klaim elektronik berbasis data RME.

Masa transisi dimulai Agustus 2026. Pada tahap ini, rumah sakit menyesuaikan sistem, menguji pengiriman data, menerapkan tanda tangan elektronik, dan mensimulasikan klaim elektronik tanpa mengganggu pembayaran layanan. Jika evaluasi nasional menyatakan siap, kebijakan No RME No Claim ditargetkan berlaku penuh pada 2027.

Setiaji tidak memasang target yang mustahil. “Target kami mungkin tidak bisa 100 persen,” katanya. Baginya, yang lebih penting adalah data yang cukup berkualitas untuk menekan fraud dan menjaga mutu layanan.

Ia juga mengakui satu hambatan yang belum selesai, terutama bagi rumah sakit swasta. Menurut Setiaji, layanan penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) publik melalui BSrE hanya melayani instansi pemerintah, sehingga rumah sakit swasta perlu memakai PSrE privat yang berbayar. Padahal, jumlah rumah sakit swasta lebih banyak daripada rumah sakit pemerintah.

“Kami terus memperjuangkan agar rumah sakit swasta tetap bisa memakai TTE yang didukung negara, karena basisnya program untuk masyarakat,” ungkapnya.

Mekari Sign reviewer
Setiaji,Mekari Sign Setiaji, ST, M.Si Reviewer
Direktur Teknologi Informasi di BPJS Kesehatan

Bagi rumah sakit, pernyataan itu memberi sinyal bahwa kesiapan tanda tangan elektronik tersertifikasi perlu masuk perencanaan sejak sekarang, sambil memantau arah kebijakan yang sedang dibahas.

Baca juga: Pentingnya TTE pada Rekam Medis Elektronik

Bagaimana direksi bisa mengukur digitalisasi dari kualitas klaim?

Cara pandang Setiaji membawa pertanyaan praktis bagi pimpinan rumah sakit yang sedang menyusun rencana 2027. Ukuran yang selama ini dipakai untuk menilai kemajuan digital perlu diuji ulang dari sisi klaim.

Tabel 1 – Dari Ukuran Digitalisasi ke Kesiapan Klaim

Yang perlu dievaluasi Pertanyaan untuk rumah sakit Mengapa penting?
Proses pengajuan klaim Apakah data RME bisa dikirim sebagai data elektronik tanpa dicetak menjadi PDF? Agar proses klaim tidak kembali bergantung pada pemeriksaan dokumen secara manual.
Kelengkapan RME Apakah RME sudah mencakup pendaftaran, IGD, rawat jalan, rawat inap, layanan penunjang, dan farmasi? Keenam layanan ini menjadi bagian dari data inti yang perlu tersedia.
Konsistensi data Apakah identitas pasien, diagnosis, tindakan, dan obat sesuai antara catatan pelayanan dan klaim? Ketidaksesuaian data dapat memunculkan temuan yang perlu diperiksa verifikator.
Pemanfaatan data Apakah data klaim dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pengobatan? Data dapat membantu rumah sakit membandingkan hasil layanan dan memperbaiki prosedur pengobatan.
Geser tabel

Sumber: Kerangka editorial Mekari Sign, diolah dari wawancara dengan Setiaji, (2026)

Pertanyaan di kolom tengah tidak dijawab oleh teknologi saja. Ia menyentuh kebiasaan dokter mencatat, disiplin pengodean, dan cara data berpindah antarunit.

Selama ini, rumah sakit bisa merasa sudah digital karena sistemnya terpasang. Menjelang 2027, ukuran itu berpindah ke tempat yang lebih sulit dipenuhi, yaitu apakah klaim yang keluar dari rumah sakit dapat dibaca dan dipercaya tanpa harus dicetak ulang.

Bagi Setiaji, di situlah digitalisasi diuji, karena di situ pula pelayanan, pembayaran, dan mutu pengobatan bertemu.

Referensi

WhatsApp WhatsApp Sales