icon

Apa Itu Legalisir? Fungsi, Syarat, dan Prosedurnya

Ditulis oleh:
Mekari Sign Author Fadillah Rafli Anwari
Diperbarui
Ditinjau oleh:
Notaris dan PPAT Alifa Dewi Djoyosugito Alifa Dewi Djoyosugito
Share
WhatsApp X LinkedIn Facebook
featured image legalisir
Apa Itu Legalisir? Fungsi, Syarat, dan Prosedurnya
Mekari Sign Highlights

  • Legalisir adalah proses pengesahan salinan dokumen untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen asli oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
  • Dokumen yang sering diminta untuk dilegalisir meliputi ijazah, transkrip nilai, akta, dan dokumen perusahaan sesuai persyaratan lembaga penerima.
  • Kewenangan legalisir bergantung pada jenis dokumen. Lembaga penerbit, notaris, dan instansi pemerintah memiliki kewenangan pengesahan yang berbeda.
  • Dokumen kependudukan berformat digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir berdasarkan Permendagri No. 104 Tahun 2019.
  • Untuk kebutuhan administrasi bisnis, perusahaan juga dapat mengelola kontrak dan dokumen elektronik melalui Intelligent Contract Management Software (ICMS) Mekari Sign dengan fitur template dokumen, approval, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan e-Meterai.

Salinan ijazah, akta, atau dokumen perusahaan terkadang harus melalui proses pengesahan sebelum digunakan untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun administrasi. Persyaratan ini biasanya muncul ketika lembaga penerima perlu memastikan bahwa salinan yang diserahkan sesuai dengan dokumen aslinya.

Proses tersebut dikenal sebagai legalisir atau pengesahan salinan dokumen. Namun, pihak yang berwenang dan prosedurnya dapat berbeda bergantung pada jenis dokumen serta tujuan penggunaannya.

Legalisir adalah proses pengesahan salinan dokumen dengan mencocokkannya terhadap dokumen asli oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Simak fungsi, jenis dokumen, syarat, prosedur, dan perbedaan legalisir dengan legalisasi notaris serta Apostille berikut ini.

Apa Itu Legalisir?

Legalisir adalah proses pengesahan salinan dokumen dengan mencocokkannya terhadap dokumen asli yang ditunjukkan kepada lembaga atau pejabat berwenang. Dalam praktik administrasi, pengesahan dapat dibuktikan melalui cap, tanda tangan, keterangan tertulis, atau mekanisme elektronik sesuai ketentuan instansi terkait.

Tujuan legalisir adalah memastikan bahwa salinan yang diserahkan sesuai dengan dokumen aslinya. Pengesahan ini tidak otomatis membuktikan kebenaran seluruh isi dokumen atau mengubah dokumen yang tidak sah menjadi sah.

Contoh dokumen yang sering diminta dalam bentuk salinan terlegalisasi meliputi ijazah, transkrip nilai, sertifikat, akta, dan dokumen perusahaan. Namun, kebutuhan pengesahannya tetap mengikuti ketentuan lembaga penerima serta aturan yang berlaku untuk setiap jenis dokumen.

Apa Fungsi Legalisir Dokumen?

Legalisir membantu penerima dokumen memeriksa kesesuaian salinan dengan dokumen asli. Dalam administrasi pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan urusan hukum, pengesahan ini dapat dibutuhkan ketika lembaga tujuan meminta bukti salinan yang telah diperiksa.

Secara umum, legalisir memiliki beberapa fungsi berikut:

  • Memastikan kesesuaian salinan: Pengesahan menunjukkan bahwa fotokopi atau salinan telah dicocokkan dengan dokumen asli yang ditunjukkan.
  • Mendukung verifikasi administrasi: Lembaga penerima dapat menggunakan salinan yang disahkan untuk memeriksa informasi sesuai prosedur mereka.
  • Mengurangi risiko penggunaan salinan yang tidak sesuai: Pemeriksaan oleh pihak berwenang membantu mendeteksi perbedaan antara salinan dan dokumen asli.

Legalisir tidak selalu menjadi syarat untuk setiap urusan. Anda perlu memeriksa ketentuan lembaga penerima karena kebutuhan pengesahan bergantung pada jenis dokumen dan tujuan penggunaannya.

Dasar Hukum Legalisir Dokumen Resmi

Ketentuan pengesahan dokumen di Indonesia bergantung pada jenis dokumen dan tujuan penggunaannya. Beberapa regulasi berikut menjadi rujukan untuk pengesahan salinan, layanan legalisasi dokumen publik, dokumen pendidikan, dan administrasi kependudukan.

1. Permenkum No. 8 Tahun 2025

Peraturan Menteri Hukum No. 8 Tahun 2025 mengatur layanan legalisasi dokumen publik pada Kementerian Hukum. Layanan ini mencakup pengesahan kesesuaian tanda tangan pejabat serta cap atau segel resmi pada dokumen publik yang akan digunakan lintas negara, baik dokumen yang diterbitkan di Indonesia maupun dokumen dari luar negeri yang digunakan di Indonesia.

Peraturan ini berlaku sejak 23 Maret 2025 dan mencabut Permenkumham No. 19 Tahun 2020. Karena itu, Permenkumham No. 19 Tahun 2020 tidak lagi tepat digunakan sebagai dasar hukum terkini untuk layanan tersebut.

2. Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024

Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024 mengatur ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk penatausahaan serta pengesahan fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Ketentuan ini menjadi rujukan untuk dokumen pendidikan pada jenjang tersebut.

3. Permendikbudristek No. 50 Tahun 2024

Untuk pendidikan tinggi, Permendikbudristek No. 50 Tahun 2024 mengatur ijazah, transkrip nilai, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi. Peraturan ini juga mencakup ketentuan penatausahaan dan pengesahan fotokopi dokumen akademik.

4. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU No. 2 Tahun 2014

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan beberapa kewenangan terkait dokumen di bawah tangan dan salinannya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2), notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan melalui pendaftaran dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan, serta mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

5. Permendagri No. 104 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019 mengatur pendokumentasian administrasi kependudukan. Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa dokumen kependudukan berformat digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Baca juga: Pemalsuan Dokumen: Bagaimana Hukumnya di Indonesia?

Perbedaan Legalisir, Legalisasi Notaris, Waarmerking, dan Apostille

Istilah legalisir, legalisasi notaris, waarmerking, dan Apostille sama-sama berkaitan dengan pemeriksaan atau pengesahan dokumen. Namun, objek yang diperiksa, kewenangan pejabat, dan tujuan penggunaannya berbeda.

Istilah Pengertian Pihak Berwenang Tujuan
Legalisir Pengesahan salinan dengan mencocokkannya terhadap dokumen asli. Lembaga penerbit atau pejabat yang memiliki kewenangan, termasuk notaris untuk mengesahkan kecocokan fotokopi dengan dokumen asli. Memastikan salinan sesuai dengan dokumen asli yang diperiksa.
Legalisasi Notaris Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus. Notaris. Memastikan tanda tangan dilakukan atau diakui di hadapan notaris dan tanggal pengesahannya tercatat.
Waarmerking Pencatatan surat di bawah tangan dalam buku khusus notaris. Notaris. Mencatat bahwa surat tersebut telah disampaikan dan dibukukan oleh notaris pada tanggal pencatatan.
Apostille Sertifikat yang mengesahkan tanda tangan pejabat, kapasitas penandatangan, serta cap atau segel resmi pada dokumen publik untuk digunakan di negara yang mengakui Apostille. Otoritas berwenang yang ditunjuk negara penerbit dokumen. Di Indonesia, layanan dilakukan melalui Kementerian Hukum. Menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk penggunaan lintas negara yang menerima Apostille.
Geser tabel

Perbedaan utamanya terletak pada hal yang diperiksa. Legalisir memeriksa kesesuaian salinan dengan dokumen asli, legalisasi notaris memeriksa tanda tangan dan kepastian tanggal, sedangkan waarmerking mencatat dokumen di bawah tangan. Apostille digunakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat dan cap atau segel resmi pada dokumen publik untuk penggunaan internasional.

Baca juga: 15 Contoh Surat Kuasa: Definisi, Jenis, dan Cara Membuatnya

Jenis Dokumen yang Bisa Dilegalisir

Permintaan legalisir biasanya bergantung pada jenis dokumen dan persyaratan lembaga yang menerimanya. Berikut beberapa kelompok dokumen yang salinannya dapat diminta untuk disahkan:

  • Dokumen pendidikan: Ijazah, transkrip nilai, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan surat keterangan lulus. Pengesahan biasanya dilakukan oleh lembaga pendidikan penerbit atau pejabat yang ditunjuk.
  • Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil: Akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya apabila lembaga penerima mensyaratkannya.
  • Dokumen hukum dan perusahaan: Akta pendirian badan usaha, surat kuasa, keputusan pengadilan, serta dokumen lain yang memerlukan pengesahan sesuai tujuan penggunaan.
  • Dokumen pekerjaan dan kepegawaian: Surat pengalaman kerja, surat keputusan, sertifikat profesi, dan dokumen pendukung administrasi pegawai sesuai persyaratan perusahaan atau instansi.
  • Dokumen untuk keperluan luar negeri: Ijazah, akta pencatatan sipil, surat keterangan, dan dokumen publik lain yang perlu dilegalisasi atau mendapatkan Apostille sesuai ketentuan negara tujuan.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua dokumen kependudukan membutuhkan legalisir fisik. Berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Permendagri No. 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan berformat digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Penting!
Tidak semua dokumen memerlukan legalisir manual. Dokumen yang memiliki tanda tangan elektronik pejabat berwenang melalui sistem resmi pemerintah sudah sah tanpa cap tambahan. Contohnya: KTP elektronik (KTP-el) dan KK digital dari Dukcapil dengan QR code atau tanda tangan elektronik resmi.

Baca juga: Contoh Surat Pernyataan Bermaterai yang Sah dan Tepat

Siapa yang Berwenang Mengesahkan Dokumen?

Pihak yang berwenang mengesahkan dokumen ditentukan berdasarkan jenis dokumen dan tujuan penggunaannya. Tidak semua fotokopi dapat dilegalisir oleh instansi yang sama.

  • Lembaga pendidikan penerbit: Sekolah, universitas, atau perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pendidikan.
  • Instansi penerbit dokumen kependudukan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan administrasi kependudukan.
  • Notaris: Memiliki kewenangan mengesahkan kecocokan fotokopi dengan dokumen asli, mengesahkan tanda tangan pada surat di bawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan sesuai UU Jabatan Notaris.
  • Kementerian Hukum: Menyelenggarakan layanan legalisasi dokumen publik dan Apostille untuk kebutuhan penggunaan dokumen lintas negara sesuai persyaratan layanan.

Sebelum mengajukan legalisir, periksa persyaratan dari lembaga penerima dan tanyakan kepada instansi penerbit mengenai pejabat yang berwenang. Langkah ini membantu Anda menghindari pengesahan oleh pihak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dokumen.

Syarat Legalisir Dokumen

Persyaratan legalisir bergantung pada jenis dokumen dan kebijakan lembaga yang berwenang. Meski demikian, ada beberapa berkas yang umumnya perlu disiapkan sebelum mengajukan pengesahan salinan:

  • Dokumen asli: Digunakan sebagai bahan pencocokan dengan fotokopi atau salinan yang akan disahkan. Untuk dokumen digital, siapkan file atau akses verifikasi sesuai ketentuan instansi.
  • Fotokopi atau salinan dokumen: Siapkan jumlah salinan sesuai kebutuhan lembaga penerima.
  • Identitas pemohon: KTP, paspor, atau identitas lain sesuai persyaratan instansi.
  • Surat kuasa: Siapkan apabila pengurusan diwakilkan dan lembaga penerbit memperbolehkan perwakilan.
  • Formulir permohonan: Lengkapi formulir jika diwajibkan oleh instansi terkait.
  • Dokumen pendukung dan biaya administrasi: Beberapa layanan dapat meminta bukti pembayaran, terjemahan tersumpah, atau dokumen tambahan sesuai tujuan penggunaan.

Sebelum datang ke instansi penerbit, periksa daftar persyaratan dan jumlah salinan yang diminta. Untuk dokumen yang akan digunakan di luar negeri, pastikan juga persyaratan penerjemahan, legalisasi, atau Apostille dari negara tujuan.

Baca juga: Apa Itu Audit Trail? Ini Pengertian, Jenis & Dasar Hukumnya!

Apakah Legalisir Memiliki Masa Berlaku?

Tidak ada satu ketentuan masa berlaku yang berlaku untuk semua hasil legalisir. Penerimaan salinan yang telah disahkan bergantung pada jenis dokumen, tujuan penggunaan, dan persyaratan lembaga penerima.

Beberapa hal berikut perlu diperhatikan:

  • Dokumen pendidikan: Ijazah umumnya tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Namun, lembaga penerima dapat meminta salinan yang baru disahkan atau menerapkan persyaratan administrasi tertentu.
  • Dokumen dengan masa berlaku: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan contoh dokumen yang memiliki masa berlaku tersendiri. Pengesahan atau Apostille tidak memperpanjang masa berlaku dokumen tersebut.
  • Sertifikat Apostille: Berdasarkan FAQ resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sertifikat Apostille tidak memiliki masa kedaluwarsa. Namun, dokumen yang dilekatinya tetap dapat memiliki masa berlaku.

Sebelum menyerahkan dokumen, periksa apakah lembaga tujuan mensyaratkan tanggal pengesahan tertentu atau dokumen yang diterbitkan dalam periode terbaru. Dengan begitu, Anda tidak perlu melakukan legalisir ulang jika sebenarnya tidak diwajibkan.

Baca Juga: Panduan Lengkap Tanda Tangan Elektronik di Indonesia


Bagaimana Mengelola Dokumen Perusahaan Secara Digital?

Proses legalisir tetap perlu mengikuti jenis dokumen dan persyaratan lembaga yang menerimanya. Sementara itu, perusahaan juga perlu memastikan dokumen operasional seperti kontrak, perjanjian kerja sama, dan dokumen vendor tersimpan serta dapat ditelusuri dengan baik.

Mekari Sign sebagai Intelligent Contract Management Software (ICMS) membantu perusahaan mengelola siklus hidup kontrak melalui template dokumen, approval, pengarsipan, pengingat kontrak, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan e-Meterai resmi. Dengan pengelolaan dokumen secara digital, perusahaan dapat mengatur proses persetujuan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen bisnis dalam satu platform.

Gunakan tanda tangan digital bersertifikat untuk dokumen legalisasi Anda!

CTA Banner Tanda Tangan Digital

Referensi

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Pemerintahan
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Legalisasi Dokumen Publik
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2014 tentang Legalisasi Ijazah dan Sertifikat
  • Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
WhatsApp WhatsApp Sales