10 Contoh Surat Keputusan: Praktis, Lengkap, Tinggal Tiru!

Ditulis oleh:
Diperbarui
Ditinjau oleh:
Reviewer Yocky Muhammad Fajri Yocky Muhammad Fajri Reviewer Badge Yocky Muhammad Fajri
Pada
Bagikan artikel ini
WhatsApp X LinkedIn Facebook
Download Contoh SK Pengangkatan Jabatan

Ringkasan
  • Surat Keputusan (SK) adalah dokumen resmi yang berisi keputusan final dari pihak berwenang mengenai suatu hal, misalnya pengangkatan karyawan atau penetapan kebijakan.
  • Fungsi utamanya adalah sebagai landasan hukum, bukti tertulis, dan untuk memberikan kepastian atas suatu status atau tindakan yang ditetapkan.
  • Format SK yang benar memiliki tiga unsur utama: Konsiderans (pertimbangan), Desideratum (dasar hukum), dan Diktum (isi keputusan).

Saat sekolah, kuliah, aktif berorganisasi, atau bekerja, Anda mungkin pernah menerima atau bahkan harus membuat Surat Keputusan (SK). SK bukan sekadar surat pemberitahuan biasa. SK adalah dokumen resmi yang berisi keputusan penting dari pihak yang berwenang (perorangan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah) yang memiliki dampak bagi penerimanya atau pihak yang terkait.

Pernah menerima SK pengangkatan sebagai karyawan? SK kenaikan pangkat? SK pembentukan panitia kegiatan? Atau malah Anda yang ditugaskan membuatnya? Artikel ini akan membahas tuntas tentang SK, mulai dari pengertian, fungsi, unsur, format, jenis-jenisnya, hingga contoh-contohnya. Plus, ada tips praktis seputar SK yang jarang dibahas di tempat lain!

Pengertian Surat Keputusan (SK)

Surat Keputusan (SK) adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (individu, organisasi, instansi pemerintah, perusahaan) yang berisi pernyataan keputusan mengenai suatu hal.

Keputusan ini bersifat konkret (jelas, spesifik), individual (ditujukan untuk pihak tertentu), dan final (berlaku sejak ditetapkan, kecuali ada perubahan di kemudian hari), sehingga akan terbentuk sebuah konsekuensi berupa hak, kewajiban, perubahan status, atau hal lainnya yang diatur di dalam SK

Bedakan Fokus SK PNS dan Swasta

  • PNS: Surat keputusan menjadi bukti penetapan jabatan, mutasi, atau pengangkatan oleh pejabat berwenang.
  • Swasta: Surat keputusan berfungsi menetapkan kebijakan manajemen, pembentukan tim, atau penugasan kerja.

Baca juga: 10 Contoh Surat Tugas Resmi Berbagai Jenis, Terlengkap!

Fungsi Surat Keputusan

SK memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

  • Dasar Hukum: SK menjadi landasan hukum bagi suatu tindakan atau kebijakan yang diambil. Tanpa SK, tindakan tersebut bisa dianggap tidak sah atau cacat hukum.
  • Kepastian Hukum: SK memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. Dengan adanya SK, hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan terdokumentasi.
  • Bukti Tertulis: SK adalah bukti tertulis yang sah tentang adanya suatu keputusan resmi. Ini penting untuk dokumentasi, referensi di kemudian hari, dan sebagai bukti jika terjadi sengketa.
  • Pedoman Pelaksanaan: SK menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan keputusan tersebut. Semua tindakan harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam SK.
  • Tertib Administrasi: SK membantu menciptakan tertib administrasi dalam suatu organisasi, badan usaha, atau instansi. Semua keputusan penting tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
Khusus untuk instansi pemerintah
Untuk instansi pemerintah, surat keputusan harus lahir dari dasar hukum yang jelas dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Langkah ini menjaga keabsahan keputusan serta kepercayaan publik terhadap lembaga yang menerbitkannya.
Khusus untuk instansi pemerintah:

Pembuatan SK harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, bermanfaat, dan tidak sewenang-wenang.

Baca Juga: 10 Contoh Surat Resmi Berbagai Jenis, Terlengkap!

Format dan Unsur Surat Keputusan

Surat Keputusan (SK) yang baik dan benar umumnya memiliki tiga unsur utama: Konsiderans (pertimbangan), Desideratum (dasar hukum), dan Diktum (keputusan). Meskipun tidak ada standar baku yang mengikat secara hukum untuk semua jenis SK, format berikut ini biasa digunakan agar SK lebih terstruktur dan mudah dipahami:

  1. Kepala Surat (Kop Surat): Kop surat adalah identitas wajib yang terletak di bagian paling atas, menunjukkan instansi atau organisasi yang mengeluarkan SK. Biasanya, kop surat berisi nama lengkap dan resmi instansi/organisasi, alamat lengkap (termasuk kode pos), nomor telepon, dan alamat email (jika ada). Logo instansi/organisasi juga dapat ditambahkan.
  2. Judul Surat: Judul menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah Surat Keputusan. Tulis “SURAT KEPUTUSAN” dengan huruf kapital. Di bawahnya, cantumkan nomor surat (sesuai sistem penomoran organisasi Anda). Setelah nomor, tuliskan perihal SK, yang menjelaskan secara singkat isi pokok SK (contoh: “Tentang Pengangkatan Karyawan”).
  3. Konsiderans (Pertimbangan): Konsiderans menjelaskan mengapa SK tersebut perlu dibuat. Di dalamnya, termuat latar belakang, alasan, atau tujuan yang mendasari pengambilan keputusan. Diawali dengan kata “Menimbang”, poin-poin pertimbangan disusun sistematis (biasanya dengan huruf abjad: a, b, c, dst.). Poin-poin ini harus relevan, logis, dan ringkas.
  4. Desideratum (Dasar Hukum): Desideratum mencantumkan dasar hukum, peraturan, atau kebijakan yang menjadi landasan penerbitan SK. Ini sangat penting, terutama untuk SK instansi pemerintah, karena menunjukkan legalitas SK. Diawali dengan kata “Mengingat”, daftar peraturan yang relevan disusun berurutan (biasanya dengan angka: 1, 2, 3, dst.).
  5. Diktum (Keputusan): Inilah inti dari SK, yaitu pernyataan keputusan itu sendiri. Diktum harus tegas, jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami. Diawali dengan kata “MEMUTUSKAN”, lalu “Menetapkan”. Isi keputusan dirinci dalam poin-poin (KESATU, KEDUA, dst.). Setiap poin harus jelas menyatakan apa yang diputuskan, siapa yang terkena dampak, dan kapan mulai berlaku.
  6. Penutup: Penutup berisi tempat dan tanggal SK ditetapkan, jabatan pejabat yang berwenang, tanda tangan, cap/stempel instansi/organisasi (jika ada), serta nama lengkap dan gelar (jika ada) pejabat tersebut. Ini menunjukkan kapan, di mana, dan oleh siapa SK disahkan.
  7. Tembusan (Opsional): Tembusan dicantumkan jika ada pihak lain (selain yang dituju) yang perlu mengetahui isi SK.
Unsur dan Format Surat Keputusan

Berikut adalah contoh format SK:

[KOP SURAT ORGANISASI / PERUSAHAAN]  

Nama Instansi / Organisasi  

Alamat: [alamat lengkap]  

Telepon: [nomor telepon] | Email: [alamat email]  

SURAT KEPUTUSAN  

Nomor: [Nomor Surat]  

TENTANG  

[Judul atau Perihal Keputusan]  

Menimbang:  

  1. bahwa untuk [alasan atau tujuan penerbitan SK];  
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang [perihal keputusan].  

Mengingat:  

  1. [Nama peraturan atau dasar hukum pertama];  
  2. [Nama peraturan atau dasar hukum kedua];  
  3. [Peraturan internal atau kebijakan perusahaan jika ada].  

MEMUTUSKAN  

Menetapkan:  

  • KESATU: Menetapkan [uraian keputusan utama, misalnya pengangkatan, penunjukan, perubahan jabatan, atau penetapan tugas].  
  • KEDUA: [Penjelasan tambahan terkait pelaksanaan keputusan, misalnya masa berlaku, tanggung jawab, atau kewajiban pihak terkait].  
  • KETIGA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal [tanggal berlaku] dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan.  

Ditetapkan di [nama kota]  

pada tanggal [tanggal penetapan]  

[Jabatan Pejabat yang Berwenang]  

Tanda tangan:  

Cap / Stempel Resmi (jika ada)  

(…………………………………….)  

Nama: [Nama Pejabat Penandatangan]  

NIP / ID Pegawai: [Nomor Induk Pegawai atau Nomor Karyawan]  

Tembusan:  

  1. [Nama pihak atau divisi yang menerima tembusan]  
  2. Arsip  


Jenis-Jenis Surat Keputusan pada Umumnya

Surat Keputusan terbagi ke beberapa jenis sesuai tujuan dan penerbitnya. Tabel berikut menjelaskan kategori utama dan contohnya masing-masing:

Jenis SK

Tujuan dan Fungsi Utama

Contoh SK Umum

Penerbit SK

SK Pekerjaan

Menetapkan status, hak, dan kewajiban karyawan dalam hubungan kerja.

HRD atau pimpinan perusahaan

SK Jabatan

Menetapkan atau mengubah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi.

  • SK Kenaikan Pangkat Reguler 
  • SK Kenaikan Pangkat Pilihan 
  • SK Anumerta (PNS/TNI/Polri) 
  • SK Jabatan Struktural/Fungsional 
  • SK Pemberhentian Jabatan 
  • SK Penyesuaian Gaji Berkala

Pejabat berwenang di instansi atau pimpinan unit kerja

SK Organisasi (Non-Kepegawaian)

Menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan, kegiatan, dan struktur organisasi.

  • SK Pembentukan Panitia/Tim 
  • SK Pengangkatan Pengurus 
  • SK Program atau Rencana Kerja 
  • SK Perubahan AD/ART 
  • SK Struktur Organisasi 
  • SK Kebijakan dan SOP 
  • SK Tarif/Harga 
  • SK Visi Misi 
  • SK Pengesahan Anggaran

Pimpinan organisasi, rektor, kepala instansi, atau ketua yayasan

Contoh Surat Keputusan

Berikut adalah beberapa contoh Surat Keputusan (SK) untuk berbagai keperluan.

Perlu diingat, contoh-contoh ini bersifat umum:

Format dan isi SK yang sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung pada kebijakan instansi/organisasi, jenis keputusan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selalu sesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di tempat Anda.

1. Contoh SK Pengangkatan Jabatan

Surat keputusan pengangkatan jabatan menetapkan tanggung jawab baru bagi karyawan atau pejabat agar pelaksanaan tugas berlangsung terarah dan sesuai wewenang.

Contoh SK Pengangkatan Jabatan

DOWNLOAD TEMPLATE SK PENGANGKATAN JABATAN GRATIS

2. Contoh SK Pengurus Organisasi

Surat keputusan pengurus organisasi memberi kejelasan struktur kepemimpinan serta memastikan pembagian tugas berjalan efektif sejak awal masa jabatan.

Contoh SK Pengurus Organisasi UGM
Sumber: Scribd

3. Contoh SK Kerja

Surat keputusan kerja menetapkan status, hak, dan kewajiban karyawan agar hubungan kerja berlangsung sah serta memiliki dasar hukum yang kuat.

Contoh SK Kerja
Sumber: Scribd

4. Contoh SK Direksi

Surat keputusan direksi menetapkan perubahan struktur pimpinan atau penunjukan tanggung jawab strategis untuk menjaga arah kebijakan perusahaan.

Contoh SK Direksi
Sumber: Scribd

5. Contoh SK Dinas

Surat keputusan dinas menetapkan pelaksanaan tugas resmi bagi pegawai agar kegiatan instansi berjalan sesuai ketentuan administrasi.

Contoh SK Dinas
Sumber: Scribd

6. Contoh SK Rektor

Surat keputusan rektor menetapkan kebijakan akademik, struktur fakultas, atau jabatan fungsional untuk menjaga tata kelola perguruan tinggi tetap terarah.

Contoh SK Rektor
Sumber: Manajemen FE Unsri

7. Contoh SK Yayasan

Surat keputusan yayasan menetapkan kebijakan, pengurus, atau program kerja agar kegiatan sosial maupun pendidikan berjalan sesuai tujuan lembaga.

Contoh SK Yayasan
Sumber: Scribd

8. Contoh SK Kepala Sekolah

Surat keputusan kepala sekolah menetapkan kebijakan operasional dan penugasan guru untuk mendukung kelancaran proses belajar di lingkungan sekolah.

Contoh SK Kepala Sekolah
Sumber: Scribd

9. Contoh SK Kepanitiaan

Surat keputusan kepanitiaan menetapkan struktur tim dan tugas masing-masing anggota agar pelaksanaan acara berlangsung tertib dan terukur.

Contoh SK Kepanitiaan
Sumber: Scribd

10. Contoh SK Struktur Organisasi

Surat keputusan struktur organisasi menetapkan pembagian fungsi dan tanggung jawab antarbagian agar koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan efisien.

Contoh SK Struktur Organisasi
Sumber: Scribd

Tips Praktis dalam Membuat dan Menerima Surat Keputusan

Tips berikut membantu Anda menghindari kesalahan umum serta memastikan SK sah secara administratif.

  • Tentukan tujuan sejak awal: Tanpa tujuan jelas, SK berpotensi ambigu dan menimbulkan kebingungan penerima.
  • Perhitungkan dampak untuk semua pihak: Mengabaikan pihak terdampak membuat keputusan rawan ditolak atau menimbulkan sengketa.
  • Gunakan kata tegas dan spesifik: bahasa samar membuka celah interpretasi, mengurangi otoritas SK.
  • Susun logika unsur SK secara runtut: Konsiderans, Desideratum, dan Diktum yang acak membuat pembaca bingung dan menunda eksekusi.
  • Pastikan referensi hukum lengkap: Lupa mencantumkan dasar hukum berisiko SK dianggap tidak sah.
  • Lampirkan dokumen pendukung bila relevan: Tanpa bukti pendukung, SK kehilangan konteks penting.
  • Cantumkan waktu berlaku jelas: SK tanpa tanggal mulai atau masa berlaku menciptakan ketidakjelasan eksekusi dan pengawasan.

Itulah panduan lengkap tentang surat keputusan dari Mekari Sign, yang menguraikan struktur, jenis, dan contoh penerapannya. Semua elemen ini saling terkait untuk memastikan setiap keputusan organisasi atau instansi memiliki dasar hukum kuat, pelaksanaan tertib, dan bukti tertulis sah.

Dengan memahami keterkaitan struktur, jenis, dan contoh SK, Anda dapat menyiapkan dokumen resmi dengan tepat. Jelajahi artikel lain di blog Mekari Sign untuk panduan tambahan seputar administrasi legal dan pengelolaan dokumen yang relevan dan terpercaya.

Lengkapi SK Anda dengan tanda tangan digital!

CTA Banner Tanda Tangan Digital
WhatsApp WhatsApp Sales