10 Contoh Surat Perintah Kerja & Aturan Terbaru 2026

SURAT PERINTAH KERJA PEKERJAAN SIPIL

Nomor: [nomor_spk]

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], bertempat di [alamat], yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama_pemberi_kerja]
Jabatan : [jabatan]
Perusahaan : [nama_perusahaan]
Alamat : [alamat_perusahaan]

Selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : [nama_pemborong]
Jabatan : [jabatan_pemborong]
Perusahaan : [nama_perusahaan_pemborong]
Alamat : [alamat_pemborong]

Selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan/renovasi [jenis_proyek] yang berlokasi di [alamat_proyek], meliputi:

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan struktur.
3. Pekerjaan dinding dan pasangan.
4. Pekerjaan atap.
5. Pekerjaan finishing.
6. Pekerjaan lain yang tercantum dalam gambar kerja dan spesifikasi teknis.

Pasal 2
Nilai Pekerjaan

Nilai total pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak adalah sebesar Rp [nilai_kontrak] ([terbilang]).

Nilai tersebut sudah mencakup biaya tenaga kerja, peralatan, material, transportasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh para pihak.

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Pekerjaan dimulai pada tanggal [tanggal_mulai].
2. Pekerjaan wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal [tanggal_selesai].
3. Setiap perubahan jadwal pelaksanaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Sistem Pembayaran

Pembayaran dilakukan berdasarkan progres fisik pekerjaan yang telah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Termin I sebesar [persentase]% setelah progres pekerjaan mencapai [persentase_progres_1]%.
2. Termin II sebesar [persentase]% setelah progres pekerjaan mencapai [persentase_progres_2]%.
3. Termin III sebesar [persentase]% setelah progres pekerjaan mencapai [persentase_progres_3]%.
4. Pelunasan sebesar [persentase]% setelah pekerjaan selesai 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan.

Pembayaran dilakukan paling lambat [jumlah_hari] hari kerja setelah dokumen tagihan dan berita acara pemeriksaan progres diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis, dan instruksi PIHAK PERTAMA.
2. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten untuk pelaksanaan pekerjaan.
3. Menjaga keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan area proyek.
4. Bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan sampai masa pemeliharaan berakhir.

Pasal 6
Pengawasan dan Pemeriksaan

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan setiap saat.
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan akses yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan.
3. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan.

Pasal 7
Denda Keterlambatan

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka dikenakan denda sebesar [persentase_denda]% dari nilai pekerjaan yang belum diselesaikan untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan maksimum sebesar [persentase_maksimum_denda]% dari nilai kontrak.

Pasal 8
Keadaan Kahar

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan dan kendali para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran besar, perang, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat [jumlah_hari] hari sejak terjadinya keadaan tersebut.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Dibuat di : [kota]
Tanggal : [tanggal_penandatanganan]

SURAT PERINTAH KERJA KARYAWAN

Nomor : [nomor_spk]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama_pemberi_tugas]
Jabatan : [jabatan_pemberi_tugas]
Perusahaan : [nama_perusahaan]
Alamat : [alamat_perusahaan]

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : [nama_karyawan]
NIK : [nomor_induk_karyawan]
Jabatan : [jabatan_karyawan]
Divisi : [nama_divisi]

Untuk melaksanakan penugasan khusus sebagai berikut:

Nama Proyek/Tugas : [nama_proyek]
Latar Belakang Penugasan : [uraian_latar_belakang]
Tujuan Penugasan : [tujuan_penugasan]

Ruang Lingkup Tugas

Dalam pelaksanaan penugasan ini, karyawan diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proyek atau tugas khusus yang diberikan.
2. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menyusun laporan perkembangan pekerjaan secara berkala.
4. Menyelesaikan target yang telah ditetapkan sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi perusahaan yang diperoleh selama pelaksanaan tugas.

Periode Penugasan

Tanggal Mulai : [tanggal_mulai]
Tanggal Selesai : [tanggal_selesai]

Selama periode tersebut, karyawan tetap berkewajiban mematuhi seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.

Target Hasil Pekerjaan

Karyawan diharapkan dapat menghasilkan:

1. [target_1]
2. [target_2]
3. [target_3]

Laporan dan Evaluasi

1. Karyawan wajib menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan kepada atasan atau penanggung jawab proyek setiap [periode_laporan].
2. Hasil pekerjaan akan dievaluasi berdasarkan pencapaian target, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap instruksi yang diberikan.

Ketentuan Lain

1. Penugasan ini merupakan bagian dari kepentingan perusahaan dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila diperlukan, perusahaan dapat memberikan dukungan sumber daya, fasilitas, maupun kewenangan tertentu untuk menunjang penyelesaian tugas.
3. Perubahan ruang lingkup pekerjaan atau jangka waktu penugasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan akan diberitahukan secara tertulis.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : [kota]
Tanggal           : [tanggal_penetapan]

SURAT PERINTAH KERJA VENDOR OUTSOURCING

Nomor : [nomor_spk]

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal], yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama_pemberi_tugas]
Jabatan : [jabatan]
Perusahaan : [nama_perusahaan]
Alamat : [alamat_perusahaan]

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KERJA. Dengan ini memberikan perintah kerja kepada:

Nama Perusahaan Vendor : [nama_vendor]
Nomor Izin Usaha : [nomor_izin_usaha]
Alamat : [alamat_vendor]
Nama Penanggung Jawab : [nama_penanggung_jawab]
Jabatan : [jabatan_penanggung_jawab]

Selanjutnya disebut sebagai VENDOR.

Pasal 1
Maksud Penunjukan

PEMBERI KERJA menunjuk VENDOR untuk melaksanakan jasa outsourcing sesuai kebutuhan operasional perusahaan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

VENDOR wajib menyediakan dan melaksanakan layanan sebagai berikut:

Jenis Jasa : [security/cleaning_service/pengembangan_aplikasi/lainnya]

Rincian pekerjaan:

1. [uraian_pekerjaan_1]
2. [uraian_pekerjaan_2]
3. [uraian_pekerjaan_3]
4. [uraian_pekerjaan_4]

Lokasi pekerjaan : [lokasi_pekerjaan]

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Tanggal mulai pelaksanaan : [tanggal_mulai].
2. Tanggal berakhir : [tanggal_berakhir].
3. Jangka waktu pelaksanaan : [jangka_waktu].

Perpanjangan masa kerja dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis para pihak.

Pasal 4
Nilai dan Tata Cara Pembayaran

Nilai pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar Rp [nilai_kontrak] ([terbilang]).

Pembayaran dilakukan dengan ketentuan:

1. Berdasarkan invoice yang diajukan oleh VENDOR.
2. Setelah pekerjaan atau layanan diverifikasi dan disetujui oleh PEMBERI KERJA.
3. Pembayaran dilakukan paling lambat [jumlah_hari] hari kerja setelah dokumen tagihan diterima lengkap.

Pasal 5
Kewajiban Vendor

VENDOR wajib:

1. Menyediakan tenaga kerja atau sumber daya sesuai kebutuhan pekerjaan.
2. Menjamin kualitas layanan sesuai standar yang disepakati.
3. Mematuhi seluruh peraturan keselamatan, keamanan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan PEMBERI KERJA.
4. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan.
5. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional yang dilakukan personel VENDOR.

Pasal 6
Standar Kinerja

VENDOR wajib memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Kualitas hasil pekerjaan.
3. Kepatuhan terhadap standar operasional.
4. Respons terhadap permintaan atau keluhan dari PEMBERI KERJA.

Pasal 7
Pengawasan dan Evaluasi

PEMBERI KERJA berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan selama masa berlakunya Surat Perintah Kerja ini.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian layanan, VENDOR wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PEMBERI KERJA tanpa biaya tambahan.

Pasal 8
Kerahasiaan

VENDOR wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, sistem, dokumen, maupun aset milik PEMBERI KERJA yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan.

Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun Surat Perintah Kerja ini telah berakhir.

Pasal 9
Pengakhiran Pekerjaan

PEMBERI KERJA berhak mengakhiri Surat Perintah Kerja ini sebelum berakhirnya jangka waktu apabila:

1. VENDOR tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
2. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan perusahaan.
3. Kualitas layanan tidak memenuhi standar yang ditetapkan setelah diberikan peringatan tertulis.

Pasal 10
Penutup

Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, serta berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : [kota]
Tanggal           : [tanggal_penetapan]