- Pemalsuan identitas tidak hanya berupa KTP atau nama palsu. Penggunaan identitas orang lain, jabatan palsu, atau kewenangan yang sudah tidak berlaku juga dapat menimbulkan risiko.
- Jerat hukum pemalsuan identitas bergantung pada bentuk dan tujuan perbuatannya, termasuk jika berkaitan dengan penipuan, pemalsuan surat, atau penyalahgunaan data pribadi.
- Verifikasi identitas tidak sama dengan verifikasi kewenangan. Seseorang bisa saja benar-benar orang yang diklaim, tetapi belum tentu berhak mewakili perusahaan.
- Perusahaan dapat mengurangi risiko melalui verifikasi identitas, pemeriksaan kewenangan, tanda tangan elektronik, audit trail, dan kontrol akses data pribadi.
Pemalsuan identitas dalam bisnis tidak selalu dimulai dari KTP palsu. Risiko juga dapat muncul ketika seseorang menggunakan identitas pihak lain, mengaku memiliki jabatan tertentu, atau menandatangani dokumen dengan kewenangan yang sebenarnya sudah berakhir.
Masalahnya, dokumen yang digunakan dalam transaksi bisa terlihat lengkap. Nama perusahaan benar, nama penandatangan benar, bahkan tanda tangannya terlihat sesuai. Namun, orang tersebut belum tentu memiliki hak untuk bertindak atas nama perusahaan.
Karena itu, perusahaan perlu memastikan bukan hanya siapa yang bertransaksi, tetapi juga apakah orang tersebut memang berwenang melakukan tindakan tersebut.
Apa Itu Pemalsuan Identitas?
Pemalsuan identitas adalah tindakan menggunakan, membuat, atau memanipulasi identitas yang tidak benar sehingga pihak lain percaya bahwa identitas tersebut benar. Identitas dapat mencakup nama, alamat, jabatan, status, maupun data pribadi lainnya.
Dalam transaksi bisnis, bentuknya tidak selalu berupa dokumen identitas palsu. Beberapa bentuk yang perlu diperhatikan antara lain:
| Bentuk | Contoh dalam Bisnis |
|---|---|
| Menggunakan identitas orang lain | Menggunakan nama atau data pribadi pihak lain untuk melakukan transaksi. |
| Mengaku memiliki jabatan tertentu | Mengaku sebagai direktur, manajer, atau perwakilan resmi perusahaan. |
| Menggunakan kewenangan yang sudah berakhir | Menggunakan jabatan atau mandat lama untuk menandatangani dokumen. |
| Memanipulasi informasi | Mengubah nama, jabatan, alamat, atau informasi lain agar terlihat sebagai pihak yang berhak melakukan transaksi. |
Dalam transaksi antarbisnis, kasus seperti ini bisa sulit dikenali. Identitas orangnya benar, tetapi kewenangannya ternyata sudah tidak berlaku. Jadi, memastikan identitas seseorang benar belum otomatis berarti transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Jika pemalsuan juga melibatkan perubahan atau pembuatan dokumen, lihat juga pembahasan tentang pemalsuan dokumen dan ancaman hukumnya.
Apa Jerat Hukum Pemalsuan Identitas di Indonesia?
Pemalsuan identitas tidak memiliki satu pasal yang berlaku untuk seluruh kasus. Ketentuan hukum yang digunakan bergantung pada tindakan yang dilakukan, objek yang dipalsukan, tujuan penggunaannya, dan unsur yang dapat dibuktikan.
Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) telah berlaku. Beberapa ketentuan yang dapat berkaitan dengan pemalsuan identitas antara lain:
| Konteks | Ketentuan | Ancaman |
|---|---|---|
| Nama atau kedudukan palsu untuk menipu | Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 | Penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V. |
| Pemalsuan surat tertentu | Pasal 392 UU No. 1 Tahun 2023 | Penjara paling lama 8 tahun. |
| Pembuatan atau pemalsuan data pribadi | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Pidana dan denda bergantung pada bentuk perbuatannya. |
Misalnya, penggunaan nama atau kedudukan palsu untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau membuat pengakuan utang dapat berkaitan dengan ketentuan penipuan. Jika kasusnya melibatkan data pribadi, ketentuan dalam UU PDP juga perlu diperhatikan.
UU No. 27 Tahun 2022 mengatur denda paling banyak Rp6 miliar untuk perbuatan membuat atau memalsukan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 68. Artinya pemalsuan yang melibatkan data pribadi dapat membawa konsekuensi hukum dan finansial yang serius.
Untuk memahami kewajiban perusahaan dalam mengelola data pribadi, baca juga panduan UU Perlindungan Data Pribadi. Untuk kasus tertentu, penerapan pasal tetap perlu dilihat berdasarkan fakta dan unsur perbuatannya.
Apa Dampak Pemalsuan Identitas bagi Bisnis?
Masalahnya tidak selalu berhenti ketika transaksi selesai. Jika identitas atau kewenangan pihak yang terlibat ternyata bermasalah, perusahaan bisa baru mengetahui dampaknya setelah dokumen digunakan atau transaksi berjalan.
| Risiko | Dampak bagi Perusahaan |
|---|---|
| Kerugian finansial | Pembayaran, pengiriman barang, atau transaksi dapat dilakukan kepada pihak yang tidak semestinya. |
| Sengketa kontrak | Dokumen dapat dipersoalkan ketika penandatangan ternyata tidak memiliki kewenangan. |
| Penyalahgunaan data | Data pelanggan, karyawan, vendor, atau pihak lain dapat digunakan tanpa hak. |
| Kerugian reputasi | Kepercayaan pelanggan dan mitra dapat terdampak. |
| Biaya investigasi | Perusahaan perlu menelusuri dokumen, komunikasi, persetujuan, dan transaksi. |
Identitas dan Kewenangan: Dua Hal yang Perlu Diverifikasi
Memastikan identitas seseorang benar belum menjawab satu pertanyaan penting: apakah orang tersebut berhak melakukan tindakan yang dimaksud?
Misalnya, seseorang memang benar merupakan karyawan sebuah perusahaan. Namun, belum tentu ia memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak, menyetujui pembelian, atau mewakili perusahaan dalam transaksi tertentu.
| Yang Diverifikasi | Pertanyaan |
|---|---|
| Identitas | Apakah orang yang berinteraksi sesuai dengan identitas yang diklaim? |
| Kewenangan | Apakah orang tersebut memiliki hak atau mandat untuk bertindak atas nama pihak yang diwakilinya? |
| Dokumen | Apakah dokumen yang digunakan sesuai dengan transaksi? |
| Proses | Apakah persetujuan dan penandatanganan dilakukan melalui prosedur perusahaan? |
Bagaimana Cara Mencegah Pemalsuan Identitas dalam Bisnis?
Tidak semua transaksi membutuhkan tingkat pemeriksaan yang sama. Semakin besar nilai atau dampak transaksi bagi perusahaan, semakin penting memastikan identitas pihak yang terlibat, kewenangannya, dan jejak prosesnya.
| Kontrol | Yang Perlu Dilakukan |
|---|---|
| Verifikasi identitas | Pastikan pelanggan, vendor, mitra, atau penandatangan sesuai dengan identitas yang diklaim. |
| Periksa kewenangan | Pastikan penandatangan memang memiliki hak untuk mewakili perusahaan atau melakukan transaksi. |
| Gunakan tanda tangan elektronik | Pilih mekanisme penandatanganan yang memungkinkan identitas dan prosesnya diverifikasi. |
| Simpan audit trail | Catat informasi penting seperti pihak yang terlibat, waktu, dan aktivitas selama proses dokumen. |
| Batasi akses data | Berikan akses terhadap data identitas hanya kepada pihak yang membutuhkannya. |
Bagaimana Cara Melaporkan Pemalsuan Identitas?
Jika menemukan dugaan pemalsuan identitas, amankan bukti terlebih dahulu. Jangan mengubah atau menghapus dokumen, percakapan, bukti transaksi, maupun informasi digital yang berkaitan dengan kejadian.
| Langkah | Yang Perlu Dilakukan |
|---|---|
| 1. Amankan bukti | Simpan dokumen, email, percakapan, bukti transaksi, dan informasi digital terkait. |
| 2. Catat kronologi | Dokumentasikan pihak yang terlibat, waktu kejadian, dokumen yang digunakan, dan tindakan yang terjadi. |
| 3. Buat laporan | Jika terdapat dugaan tindak pidana, korban dapat melaporkannya kepada kepolisian dengan membawa bukti yang relevan. |
| 4. Amankan proses | Hentikan sementara transaksi atau akses yang berpotensi memperbesar kerugian jika diperlukan. |
Baca juga: hukum pemalsuan tanda tangan dan cara melaporkannya.
Bagaimana Teknologi Membantu Mengurangi Risiko Pemalsuan Identitas?
Teknologi bukan pengganti pemeriksaan bisnis maupun hukum. Perannya adalah membantu perusahaan melakukan verifikasi dan mencatat proses secara lebih konsisten.
Salah satunya melalui e-KYC, yang dapat membantu memverifikasi identitas seseorang secara digital melalui dokumen identitas dan metode pemeriksaan lain sesuai layanan yang digunakan. Mekari Sign menyediakan fitur eKYC untuk verifikasi identitas digital yang mencakup pemeriksaan identitas dan liveness.
Untuk dokumen yang sudah masuk ke tahap penandatanganan, tanda tangan elektronik dan audit trail dapat membantu perusahaan mengetahui siapa yang menandatangani serta menelusuri proses yang terjadi.
Contoh Pencegahan Pemalsuan Identitas dalam Proses Dokumen
Perusahaan akan menandatangani kontrak dengan vendor baru. Dokumen mencantumkan nama seorang direktur sebagai penandatangan, tetapi perusahaan tetap perlu memastikan bahwa orang tersebut benar-benar merupakan pihak yang bersangkutan dan memiliki kewenangan mewakili vendor.
Setelah identitas dan kewenangannya diperiksa, dokumen dapat diproses melalui mekanisme tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi. Audit trail kemudian menjadi bagian dari catatan proses sehingga aktivitas penandatanganan dapat ditelusuri kembali jika dibutuhkan.
Dengan pendekatan tersebut, pemeriksaan tidak berhenti pada pertanyaan “Apakah tanda tangannya terlihat benar?”, tetapi juga mencakup “Siapa yang menandatangani, apakah dia berwenang, dan apakah prosesnya dapat ditelusuri?”
Pemalsuan identitas dalam bisnis tidak terbatas pada penggunaan KTP atau nama palsu. Identitas orang lain dapat disalahgunakan, jabatan dapat diklaim secara tidak benar, dan kewenangan yang sudah berakhir dapat tetap digunakan untuk melakukan transaksi.
Perusahaan perlu memastikan dua hal: siapa pihak yang bertransaksi dan apakah pihak tersebut berwenang melakukan tindakan yang dimaksud. Verifikasi identitas, pemeriksaan kewenangan, tanda tangan elektronik, audit trail, dan kontrol akses dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tingkat risiko transaksi.
Jika pemalsuan identitas sudah terjadi, amankan bukti, catat kronologi, dan gunakan jalur pelaporan yang sesuai. Untuk menentukan penerapan pasal atau langkah hukum pada kasus tertentu, konsultasikan dengan profesional hukum.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Hukumonline, Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP.
- Hukumonline, Cara Melaporkan Pelaku Pemalsuan Identitas
