- ESG adalah singkatan dari Environmental, Social, dan Governance, tiga aspek yang membantu perusahaan mengelola dampak, risiko, dan keberlanjutan bisnis.
- Penerapan ESG berkaitan dengan pengelolaan risiko, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga target dan proses perlu dapat dipantau serta dievaluasi.
- Tiga pilar ESG memiliki fokus yang berbeda, mulai dari pengelolaan lingkungan, hubungan dengan manusia dan pemangku kepentingan, hingga tata kelola perusahaan.
- Governance menjadi fondasi penting dalam ESG karena mencakup kewenangan, approval, tanggung jawab, dokumentasi, dan pengawasan proses.
- Pengelolaan kontrak dan dokumen yang terstruktur mendukung governance ESG melalui Contract Lifecycle Management Mekari Sign.
ESG merupakan kerangka yang membantu perusahaan menilai dan mengelola dampak serta risiko terkait environmental, social, dan governance dalam kegiatan bisnis.
Penerapannya berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan risiko, hubungan dengan pemangku kepentingan, hingga pelaporan kinerja keberlanjutan. Karena itu, perusahaan membutuhkan proses yang terukur serta bukti yang dapat ditelusuri.
Apa Itu ESG?
ESG adalah kerangka yang digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan mengelola tiga aspek utama, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Ketiganya membantu perusahaan memahami dampak kegiatan bisnis, mengidentifikasi risiko, dan membangun pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.
ESG juga semakin berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi keberlanjutan yang transparan dan dapat dibandingkan. Karena itu, pembahasannya mencakup pengelolaan risiko, pengambilan keputusan, dan pelaporan perusahaan.
Dalam praktiknya, ESG perlu diterjemahkan ke dalam target, kebijakan, proses, pengukuran, serta dokumentasi agar pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi.
Mengapa ESG Penting bagi Bisnis?
ESG membantu perusahaan melihat risiko dan peluang bisnis dari perspektif yang lebih luas. Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat memengaruhi operasional, reputasi, hubungan dengan investor, serta keberlanjutan bisnis.
Kebutuhan terhadap informasi ESG juga semakin serius. Studi IFAC, AICPA, dan CIMA menunjukkan bahwa 97% perusahaan mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan pada 2024, sementara 75% memperoleh assurance atas setidaknya sebagian informasi tersebut.
Mengelola Risiko ESG
Risiko ESG dapat muncul dari berbagai sumber, seperti dampak lingkungan, isu ketenagakerjaan, keamanan data, hingga kelemahan tata kelola.
Dengan kerangka ESG, perusahaan dapat memetakan isu yang paling material dan menghubungkannya dengan kebijakan, prosedur, kontrol, serta evaluasi risiko.
Meningkatkan Transparansi
Perusahaan perlu menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan dikelola dan bagaimana kinerjanya diukur. Karena itu, sumber data, metode pengukuran, proses validasi, dan dokumentasi pendukung menjadi penting.
Studi PwC dan NUS Business School menunjukkan bahwa 86% perusahaan di Asia Pasifik mengungkapkan tanggung jawab Direksi terhadap keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara ESG dan tanggung jawab di tingkat pimpinan.
Memperjelas Akuntabilitas
Setiap target ESG membutuhkan pihak yang bertanggung jawab, pihak yang mengambil keputusan, dan pihak yang memberikan persetujuan.
RACI Matrix dapat membantu memperjelas peran dalam suatu proses, sedangkan delegasi wewenang membantu mengatur kewenangan persetujuan sesuai struktur perusahaan.
Apa Saja 3 Pilar ESG?
Ketiga pilar ESG memiliki fokus berbeda, tetapi saling terhubung dalam membentuk cara perusahaan menjalankan bisnis.
| Pilar | Fokus | Contoh Penerapan |
|---|---|---|
| Environmental | Dampak dan pengelolaan lingkungan | Penggunaan energi, emisi, limbah, konsumsi sumber daya, dan strategi perubahan iklim |
| Social | Dampak terhadap manusia dan pemangku kepentingan | Hak tenaga kerja, keselamatan kerja, keberagaman, perlindungan konsumen, dan privasi data |
| Governance | Pengarahan, pengawasan, dan akuntabilitas | Struktur organisasi, pengambilan keputusan, kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal |
Environmental
Environmental berkaitan dengan dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan cara perusahaan mengelolanya.
Perusahaan dapat menerapkannya melalui kebijakan penggunaan sumber daya, target pengurangan emisi, pengelolaan limbah, hingga digitalisasi proses administrasi. Paperless dan tanda tangan digital dapat membantu mengurangi penggunaan dokumen fisik dalam proses bisnis.
Social
Social berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pihak lain yang terdampak oleh aktivitas bisnis.
Aspeknya mencakup hak tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, keberagaman, pengembangan karyawan, perlindungan konsumen, dan privasi data.
Untuk proses yang melibatkan data pribadi, perusahaan juga perlu memiliki kebijakan dan kontrol yang jelas. Pemahaman mengenai privasi data menjadi bagian penting dari pengelolaan aspek sosial dan kepatuhan.
Governance
Governance berkaitan dengan bagaimana perusahaan diarahkan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Aspeknya meliputi struktur organisasi, pengambilan keputusan, etika bisnis, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, dan transparansi.
Dalam penerapan ESG, governance menjadi penghubung antara target dan pelaksanaan. Setiap target perlu diterjemahkan menjadi kebijakan, ditetapkan melalui otoritas yang jelas, lalu dibuktikan melalui proses dan dokumentasi.
Bagaimana ESG Diterapkan dalam Bisnis?
Penerapan ESG dapat dimulai dengan memilih isu yang paling relevan bagi bisnis, kemudian menerjemahkannya menjadi target, kebijakan, proses, dan indikator yang dapat diukur.
| Tahap | Yang Dilakukan | Output |
|---|---|---|
| 1. Menentukan prioritas | Mengidentifikasi isu ESG yang material bagi bisnis dan pemangku kepentingan | Prioritas dan target ESG |
| 2. Mengelola risiko dan kepatuhan | Menerjemahkan target ke dalam kebijakan, prosedur, dan kontrol | Kebijakan dan mekanisme kontrol |
| 3. Mengukur kinerja | Menetapkan indikator dan mengumpulkan data secara konsisten | Data dan indikator ESG |
| 4. Melaporkan dan mengevaluasi | Meninjau hasil dan menyiapkan informasi untuk kebutuhan pelaporan | Laporan dan bukti pendukung |
Menentukan Prioritas dan Target
Perusahaan dapat memulai dengan mengidentifikasi isu ESG yang paling material terhadap bisnis dan pemangku kepentingannya. Hasilnya digunakan untuk menentukan prioritas serta target yang realistis dan dapat diukur.
Metode seperti PDCA dapat membantu perusahaan mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Mengelola Risiko dan Kepatuhan
Target ESG perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
Perusahaan juga perlu menyesuaikan praktiknya dengan regulasi, standar industri, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Pengelolaan data compliance menjadi salah satu contoh kontrol yang dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis.
Mengukur dan Melaporkan Kinerja
Perusahaan perlu menentukan indikator untuk menilai apakah target ESG tercapai. Data tersebut kemudian digunakan untuk evaluasi internal dan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan.
Proses ini membutuhkan sumber data yang jelas, metode pengukuran yang konsisten, dan dokumentasi yang dapat mendukung informasi yang dilaporkan.
Bagaimana Governance Menjadi Bagian Penting dalam ESG?
Governance menjadi penghubung antara target ESG dan pelaksanaan di lapangan. Struktur pengambilan keputusan yang jelas membantu memastikan setiap target memiliki pemilik, otoritas, dan mekanisme pengawasan.
Misalnya, perusahaan menetapkan target pengurangan penggunaan kertas untuk proses administrasi. Target tersebut membutuhkan kebijakan, penanggung jawab, persetujuan, prosedur pelaksanaan, dan bukti bahwa perubahan proses benar-benar dijalankan.
Pola yang sama berlaku untuk perlindungan data, pengelolaan pemasok, kebijakan ketenagakerjaan, dan manajemen risiko. Setiap keputusan perlu memiliki otoritas yang jelas dan setiap proses perlu memiliki pihak yang bertanggung jawab.
Temuan Ipieca menunjukkan bahwa 80% perusahaan yang disurvei memberikan persetujuan Direksi atau CEO atas pengungkapan ESG utama. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi keberlanjutan semakin terhubung dengan tanggung jawab di tingkat pimpinan.
Apa Peran Dokumen dalam Penerapan ESG?
Dokumen membantu perusahaan menerjemahkan kebijakan ESG menjadi bukti yang dapat diperiksa. Kebijakan, kontrak, SOP, persetujuan, laporan, dan catatan aktivitas dapat menunjukkan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana proses dijalankan.
| Kebutuhan Governance | Dokumen atau Bukti | Yang Perlu Ditelusuri |
|---|---|---|
| Penetapan kebijakan | Kebijakan dan SOP | Versi dan tanggal berlaku |
| Persetujuan | Approval dan dokumen yang disetujui | Pihak dan waktu persetujuan |
| Pelaksanaan | Kontrak, laporan, dan catatan aktivitas | Pihak yang menjalankan proses |
| Evaluasi | Review dan bukti pendukung | Riwayat perubahan dan tindakan |
Karena itu, pengelolaan dokumen menjadi bagian dari kontrol proses, bukan sekadar aktivitas administratif.
Approval dan Akuntabilitas
Persetujuan menunjukkan bahwa kebijakan atau keputusan telah melalui otoritas yang sesuai. Alur approval yang jelas juga membantu memastikan dokumen sampai kepada pihak yang tepat sebelum diberlakukan.
Dengan approval workflow, perusahaan dapat mengatur alur persetujuan berdasarkan peran dan kebutuhan proses. Pendekatan ini membantu mengurangi proses manual sekaligus memperjelas tanggung jawab.
Audit Trail dan Bukti Pelaksanaan
Saat proses ESG ditinjau, perusahaan membutuhkan bukti yang menunjukkan apa yang terjadi selama proses berlangsung.
Informasi seperti waktu tindakan, pihak yang terlibat, dan status dokumen dapat membangun jejak yang lebih mudah ditelusuri. Audit trail dapat mendukung evaluasi internal maupun proses assurance.
Bagaimana Teknologi Membantu Penerapan ESG?
Teknologi dapat membantu perusahaan mengurangi pekerjaan administratif sekaligus membuat proses ESG lebih mudah ditelusuri. Perannya adalah memperkuat proses yang telah ditetapkan perusahaan.
Digitalisasi Dokumen untuk Aspek Environmental
Perpindahan dari dokumen fisik ke proses digital dapat mengurangi kebutuhan pencetakan, penyimpanan, dan distribusi dokumen secara manual.
Perusahaan dapat memulai dari proses dengan volume dokumen tinggi, seperti kontrak, persetujuan internal, dan dokumen kerja sama. Digitalisasi dokumen membantu proses tersebut menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses.
Dokumentasi untuk Aspek Governance
Dalam governance, teknologi membantu mengatur alur persetujuan, menyimpan dokumen, dan mencatat aktivitas yang terjadi selama proses.
Otomatisasi juga dapat mengurangi perpindahan dokumen melalui email atau proses manual yang sulit dilacak. Pendekatan business process automation dapat diterapkan pada proses yang berulang dan membutuhkan kontrol konsisten.
Contoh Penerapan ESG dalam Proses Bisnis
Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan ESG dalam proses pemilihan dan pengelolaan pemasok.
| Tahap | Contoh Aktivitas | Dokumen atau Bukti |
|---|---|---|
| Pemilihan | Menentukan kriteria ESG untuk pemasok | Kriteria atau supplier checklist |
| Penetapan | Menyusun supplier code of conduct | Kebijakan atau dokumen persyaratan pemasok |
| Persetujuan | Mendapatkan approval dari pihak terkait | Catatan approval |
| Kerja sama | Menandatangani perjanjian dengan pemasok | Perjanjian kerja sama supplier |
| Evaluasi | Meninjau kepatuhan pemasok terhadap persyaratan | Laporan evaluasi dan dokumen pendukung |
Dengan proses yang terdokumentasi, perusahaan dapat menelusuri kriteria yang digunakan, pihak yang menyetujui, dokumen yang berlaku, dan tindakan yang telah dilakukan.
Bagaimana Perusahaan Mempersiapkan ESG untuk 2027?
Perusahaan di Indonesia perlu memperhatikan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan yang semakin terstruktur. IAI menetapkan PSPK 1 dan PSPK 2 efektif mulai 1 Januari 2027, dengan PSPK 1 mengatur persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan PSPK 2 mengatur pengungkapan terkait iklim.
Kedua standar tersebut dikembangkan secara konvergen dengan IFRS Sustainability Disclosure Standards. Karena itu, persiapan sebaiknya dilakukan sebelum periode pelaporan dimulai.
| Area Persiapan | Yang Perlu Ditinjau |
|---|---|
| Data | Informasi ESG yang dibutuhkan dan sumber datanya |
| Pemilik proses | Pihak yang bertanggung jawab atas data dan pelaporan |
| Kebijakan | Kebijakan dan prosedur yang mendukung target ESG |
| Dokumentasi | Bukti, persetujuan, dan riwayat aktivitas yang perlu disimpan |
| Pelaporan | Proses pengumpulan, validasi, review, dan approval informasi |
Perkembangan regulasi di Indonesia juga semakin luas. OJK menerbitkan TKBI Versi 3 pada 5 Februari 2026 dan memperbaruinya pada 31 Maret 2026, dengan pengembangan klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan yang mencakup sektor tambahan serta mekanisme penilaian pada tingkat entitas dan portofolio.
Ketika kebutuhan pengungkapan berkembang, perusahaan membutuhkan proses yang mudah ditinjau dan diperbarui. Struktur dokumen, alur persetujuan, dan riwayat aktivitas menjadi semakin relevan saat informasi ESG perlu ditelusuri kembali.
Untuk proses yang melibatkan banyak kontrak dan dokumen sepanjang siklus kerja sama, Contract Lifecycle Management dapat membantu mengelola dokumen sejak pembuatan, review, persetujuan, penandatanganan, hingga penyimpanan secara lebih terstruktur.
Penutup
ESG adalah kerangka yang membantu perusahaan mengelola aspek Environmental, Social, dan Governance dalam kegiatan bisnis. Penerapannya mencakup penentuan prioritas, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, pelaporan, dan penguatan tata kelola.
Governance menjadi fondasi penting karena setiap target membutuhkan pemilik, keputusan, persetujuan, serta bukti pelaksanaan yang jelas. Dokumentasi yang tertata membantu perusahaan menjaga akuntabilitas sekaligus memudahkan evaluasi dan assurance.
Perusahaan yang mulai mempersiapkan ESG dari proses bisnis akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan dan dokumentasinya ketika kebutuhan pelaporan berkembang.
Mekari Sign membantu perusahaan mengelola proses persetujuan, penandatanganan, dokumen, dan kontrak secara digital. Melalui Contract Lifecycle Management, perusahaan dapat mengelola siklus kontrak secara lebih terstruktur, mulai dari pembuatan, review, approval, penandatanganan, hingga penyimpanan.
Referensi
- IFAC, AICPA & CIMA. State of Play: Sustainability Disclosure and Assurance, 2026.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Pengungkapan Keberlanjutan Efektif 1 Januari 2027.
- Otoritas Jasa Keuangan. Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3, 2026.
- PwC & NUS Business School. Sustainability Counts III: Sustainability Reporting in Asia Pacific, 2025.
- Ipieca. Sustainability Reporting Survey Highlights, 2025.
