Apa Itu Joint Venture? Pengertian & Contoh Nyatanya

Bagi banyak pelaku usaha di Indonesia, joint venture menjadi strategi efektif untuk menjangkau pasar internasional dan mengakses teknologi yang lebih maju. Aliansi ini memungkinkan perusahaan lokal bertransformasi lebih cepat dengan dukungan mitra yang memiliki pengalaman dan sumber daya kuat.

Dengan regulasi yang semakin mendukung kolaborasi lintas negara, peluang joint venture terus terbuka lebar. Bagaimana bentuk kerja sama ini dijalankan dan siapa saja yang telah sukses menerapkannya, akan dibahas selengkapnya dalam artikel ini.

Apa Itu Joint Venture? Definisi dan Esensinya

Joint venture (JV) adalah kerja sama bisnis antara dua perusahaan atau lebih yang membentuk entitas baru untuk menjalankan proyek atau usaha tertentu. Masing-masing pihak berbagi tanggung jawab atas modal, keuntungan, risiko, dan pengelolaan operasional.

Strategi ini dimanfaatkan untuk menggabungkan kekuatan, seperti teknologi dan jaringan distribusi, demi mencapai tujuan yang lebih besar. Di Indonesia, joint venture dengan investor asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas dan tunduk pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Secara umum, joint venture terbagi menjadi dua jenis: Domestik, jika melibatkan sesama perusahaan lokal, dan Internasional, jika melibatkan mitra asing dalam struktur kepemilikan.

Dasar Hukum dan Regulasi JV di Indonesia

Joint venture di Indonesia wajib tunduk pada sejumlah regulasi, terutama jika melibatkan penanaman modal asing (PMA). Berikut peraturan penting yang harus diperhatikan sebelum membentuk JV:

• UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT): JV dengan modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai entitas hukum.
• UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UU PMA): Mengatur ketentuan JV antara investor asing dan lokal, dikenal sebagai PT PMA.
• UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja: Menyederhanakan proses pendirian PT PMA dan perizinan melalui OSS-RBA.
• PERPRES No. 10/2021 (Daftar Prioritas Investasi): Menentukan bidang usaha yang terbuka penuh atau terbatas untuk modal asing.
• Peraturan BKPM No. 4/2021: Mengatur teknis perizinan berusaha berbasis risiko dan pendaftaran JV.
• UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli: JV dilarang menyebabkan monopoli atau persaingan tidak sehat. KPPU berwenang mengawasi jika JV berpotensi mengganggu pasar.
• Joint Venture Agreement (JVA): Dokumen kontraktual yang mengatur hak, kewajiban, pembagian keuntungan, dan penyelesaian sengketa. Kekuatan hukumnya mengacu pada asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata.

Jenis Joint Venture yang Perlu Diketahui

Joint venture dapat dibedakan berdasarkan struktur kerja sama dan asal mitra. Berikut  perbedaannya yang membantu menentukan model yang paling tepat sesuai tujuan bisnis:

Baca juga: 16 Contoh Surat Bisnis Berbagai Keperluan, Terlengkap!

Keuntungan dan Risiko Joint Venture

Joint venture menawarkan kombinasi kekuatan strategis, tetapi juga menyimpan potensi risiko. Penting bagi pelaku usaha untuk memahami keduanya sebelum menjalin kemitraan.

Keuntungan Joint Venture

Kolaborasi melalui JV dapat membuka peluang bisnis baru, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi di pasar. Beberapa manfaat utamanya antara lain:

• Akses pasar baru: Bermitra dengan perusahaan lokal memberi keunggulan dalam menjangkau pasar baru melalui jaringan distribusi dan pemahaman budaya.
• Sinergi sumber daya: JV memungkinkan penggabungan modal, teknologi, dan keahlian untuk mendorong inovasi dan efisiensi operasional.
• Efisiensi biaya: Berbagi biaya operasional, produksi, dan pemasaran mendorong tercapainya skala ekonomi yang lebih optimal.
• Pembagian risiko: Risiko finansial dan operasional dapat dibagi antara mitra, terutama pada proyek berskala besar atau di pasar asing.

Risiko dan Tantangan

Di balik keunggulannya, JV juga memiliki tantangan yang tidak bisa diabaikan. Berikut beberapa risiko yang umum terjadi dalam pelaksanaan JV:

• Potensi konflik internal: Perbedaan budaya, gaya manajemen, atau visi dapat menimbulkan friksi jika tidak diatur dalam perjanjian sejak awal.
• Ketimpangan kontrol: Pembagian saham belum tentu mencerminkan keseimbangan kendali, terutama jika salah satu pihak lebih dominan.
• Risiko informasi rahasia: Berbagi teknologi dan data pelanggan dapat membuka celah penyalahgunaan atau pelanggaran kekayaan intelektual.
• Pengawasan regulasi: JV antara pemain besar bisa diawasi oleh KPPU jika berpotensi menimbulkan monopoli atau kartel.

Banyak yang fokus pada pendirian PT-nya, padahal jantung dari sebuah joint venture adalah JVA-nya. Di sinilah semua skenario, mulai dari pembagian keuntungan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga strategi jalan keluar diatur. JVA yang lemah adalah resep untuk konflik di kemudian hari.

Yocky

Legal Professional di Mekari

Baca juga: Surat Perjanjian Lisensi: Prosedur, Hal yang Dilarang, dan Contohnya

Bagaimana Tahapan Mendirikan Joint Venture di Indonesia?

Mendirikan joint venture, khususnya dalam bentuk PT Penanaman Modal Asing (PT PMA), membutuhkan tahapan legal yang sistematis. Berikut penjelasan tiap tahapnya secara ringkas:

1. Uji Tuntas dan Kesepakatan Awal

Tahapan awal melibatkan uji kelayakan terhadap calon mitra baik dari sisi legalitas, keuangan, maupun nilai bisnis. Jika cocok, para pihak akan menyusun kesepakatan awal dalam bentuk MoU atau Term Sheet sebagai pijakan awal sebelum kontrak resmi disusun.

2. Penyusunan Joint Venture Agreement (JVA)

Selanjutnya, pihak-pihak menyusun JVA sebagai dasar hukum kerja sama. Dokumen ini memuat rincian tujuan bisnis, struktur kepemilikan saham, manajemen, skema pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penyusunan JVA sebaiknya melibatkan penasihat hukum berpengalaman.

3. Pendirian PT PMA sebagai Entitas Hukum

Dengan JVA yang disepakati, perusahaan patungan didirikan dalam bentuk PT PMA. Prosesnya melibatkan notaris untuk menyusun akta pendirian dan pengesahan resmi dari Kemenkumham agar entitas ini sah secara hukum di Indonesia.

4. Pendaftaran OSS dan Penerbitan NIB

Setelah entitas berdiri, perusahaan wajib mendaftar ke sistem OSS-RBA untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB ini juga berfungsi sebagai TDP, API, dan akses perizinan lainnya yang dibutuhkan untuk mulai beroperasi.

5. Setoran Modal dan Pengurusan NPWP

Modal awal disetor sesuai kesepakatan, lalu perusahaan wajib mendaftarkan NPWP serta, jika relevan, menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ini menjadi syarat untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan taat pajak.

6. Pelaporan LKPM dan Kesiapan Operasional

Tahap akhir adalah pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala ke BKPM melalui OSS. Di saat yang sama, perusahaan perlu memastikan semua izin teknis atau sektoral telah dikantongi sebelum memulai kegiatan operasional.

Baca juga: Inilah Dokumen Usaha yang Wajib Dimiliki Perusahaan [Terbaru]

Contoh Joint Venture Populer di Indonesia

Untuk memberikan gambaran nyata, berikut adalah beberapa contoh perusahaan patungan yang berhasil di berbagai sektor industri di Indonesia.

• PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia: Kolaborasi ikonik antara raksasa pangan global, Nestle, dengan pemimpin pasar lokal, Indofood. JV ini dibentuk untuk mendominasi pasar bumbu masak dengan menggabungkan keahlian R&D global Nestle dan kekuatan distribusi Indofood di seluruh Indonesia.
• Telkom-Telstra: Contoh JV di sektor B2B antara PT Telkom Indonesia Tbk dan Telstra dari Australia. Perusahaan patungan ini fokus menyediakan layanan telekomunikasi dan aplikasi jaringan terintegrasi untuk pelanggan korporasi di Indonesia, memanfaatkan jangkauan domestik Telkom dan keahlian teknologi Telstra.
• PT Sari Husada (Kimia Farma & Tigaraksa Satria): Contoh JV domestik di mana PT Kimia Farma Tbk dan PT Tigaraksa Satria Tbk bekerja sama untuk meningkatkan modal dan menciptakan produk-produk nutrisi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.
• Garudafood – Suntory: Pada tahun 2011, Garudafood (Indonesia) dan Suntory (Jepang) menandatangani perjanjian untuk membentuk perusahaan patungan di industri minuman non-alkohol, menggabungkan keahlian produksi dan pemasaran keduanya.

Baca Juga: Franchise Adalah: Panduan Lengkap untuk Calon Pebisnis

Tips Penting Sebelum Memulai Joint Venture

Membentuk joint venture adalah komitmen bisnis jangka panjang. Keputusan yang tergesa-gesa dapat berakibat fatal. Pertimbangkan beberapa tips kunci berikut sebelum menandatangani perjanjian.

• Pilih Mitra yang Tepat: Lakukan uji tuntas (due diligence) secara mendalam. Pastikan calon mitra tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga memiliki budaya kerja dan visi yang selaras dengan perusahaan Anda.
• Definisikan Tujuan dengan Jelas: Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana kesuksesan akan diukur, dan berapa lama kerja sama akan berlangsung.
• Buat Perjanjian yang Solid: Joint Venture Agreement (JVA) adalah dokumen paling krusial. Perjanjian ini harus mengatur secara detail semua aspek kerja sama, mulai dari kontribusi modal, pembagian keuntungan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
• Rencanakan Exit Strategy: Sejak awal, sepakati bagaimana “perkawinan bisnis” ini akan berakhir. Apakah salah satu pihak akan mengakuisisi saham mitranya, atau perusahaan akan dilikuidasi setelah tujuan tercapai? Memiliki rencana keluar yang jelas akan mencegah konflik di kemudian hari.

Baca Juga: 20+ Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Berbagai Keperluan! (GRATIS Template)

Joint venture adalah strategi bisnis yang ampuh untuk mengakselerasi pertumbuhan, berbagi risiko, dan menggabungkan kekuatan. Kunci keberhasilannya terletak pada pemilihan mitra yang selaras, tujuan yang jelas, serta perjanjian kerja sama (Joint Venture Agreement) yang solid dan mengikat secara hukum. Dengan memahami pengertian, manfaat, risiko, dan melihat contoh nyata, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih matang sebelum melangkah ke dalam sebuah usaha patungan.

Untuk memastikan semua dokumen krusial dalam proses joint venture mulai dari MoU hingga JVA dapat disahkan dengan cepat dan aman, manfaatkan Mekari Sign. Teknologi ini tidak hanya mempercepat alur kerja tetapi juga memberikan kekuatan hukum yang sah pada setiap dokumen Anda. Jelajahi wawasan bisnis dan legalitas lainnya dengan membaca Blog Mekari Sign.

Jangan Tunda Kolaborasi. Sahkan Dokumen dengan Mekari Sign Hari Ini

Coba Sekarang

Referensi

• Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal.
• Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
• Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
• Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.