– Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan melalui struktur, kewenangan, dan mekanisme kontrol yang jelas.
– Lima prinsip GCG yang umum digunakan mencakup transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness.
– Penerapan GCG perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran, batas kewenangan, pemisahan tugas, approval workflow, dan dokumentasi keputusan.
– Governance perlu ditinjau secara berkala agar struktur kewenangan, proses approval, dan kontrol tetap sesuai dengan perubahan organisasi.
– Fitur Approval Mekari Sign membantu perusahaan mengatur alur persetujuan dokumen berdasarkan pihak dan kewenangan yang ditentukan.
Dalam perusahaan dengan banyak fungsi dan jenjang kewenangan, satu keputusan dapat melibatkan beberapa pihak. Ada yang mengajukan permintaan, melakukan review, memberikan approval, lalu menjalankan keputusan tersebut.
Ketika batas kewenangan tidak jelas, proses mudah tersendat. Approval bisa berhenti pada pihak yang sudah berubah jabatan, reviewer terlewat, atau tim kesulitan menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu.
Good Corporate Governance (GCG) membantu perusahaan membangun tata kelola yang mengatur siapa yang berwenang mengambil keputusan, siapa yang melakukan pengawasan, dan bagaimana keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Apa Itu Good Corporate Governance?
Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka tata kelola yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, diawasi, dan dikendalikan melalui pembagian peran, kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang jelas. GCG merupakan singkatan dari Good Corporate Governance, yang dalam bahasa Indonesia umum diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam praktiknya, tata kelola tersebut diterapkan melalui berbagai aturan dan mekanisme yang mengatur hubungan serta tanggung jawab di dalam perusahaan. Indonesia Corporate Governance Manual dari OJK, misalnya, membahas peran organ perusahaan, hak pemegang saham, transparansi, dan pengendalian internal sebagai bagian dari penerapan tata kelola.
Struktur tata kelola perusahaan di Indonesia menggunakan sistem dua tingkat atau two-tier system, yang memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi pengurusan perusahaan. Dalam struktur ini, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi menjalankan fungsi eksekutif atau pengurusan perusahaan.
Pemisahan fungsi tersebut membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan menciptakan mekanisme pengawasan dalam pengambilan keputusan. Penelitian terhadap perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga menjelaskan bahwa pemisahan peran antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari struktur governance perusahaan di Indonesia.
Karena itu, good corporate governance artinya lebih luas daripada seperangkat aturan di tingkat manajemen. GCG menghubungkan struktur perusahaan dengan kewenangan, proses pengawasan, dan kontrol yang dijalankan dalam aktivitas sehari-hari.
Apa Saja Prinsip Good Corporate Governance?
Lima prinsip yang umum digunakan dalam pembahasan GCG adalah transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Kelima prinsip tersebut juga digunakan sebagai fondasi dalam penelitian mengenai GCG dan corporate sustainability di Indonesia.
| Prinsip | Makna | Contoh dalam Proses |
|---|---|---|
| Transparency | Menyediakan informasi yang relevan bagi pihak yang berhak. | Status dan dasar keputusan dapat ditelusuri. |
| Accountability | Menjelaskan fungsi, kewenangan, dan pihak yang bertanggung jawab. | Setiap keputusan memiliki owner yang jelas. |
| Responsibility | Memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. | Proses mengikuti policy dan prosedur yang ditetapkan. |
| Independence | Menjaga keputusan dari intervensi atau benturan kepentingan. | Fungsi review dan approval dipisahkan dari aktivitas yang diperiksa. |
| Fairness | Memberikan perlakuan yang adil sesuai hak dan kepentingan pihak terkait. | Keputusan mengikuti kewenangan dan ketentuan yang berlaku. |
Kelima prinsip tersebut bekerja sebagai satu rangkaian. Transparansi menyediakan informasi untuk pengawasan, accountability menetapkan siapa yang bertanggung jawab, sedangkan independence dan fairness membantu menjaga kualitas keputusan.
Mengapa Good Corporate Governance Penting bagi Perusahaan?
Governance menjadi semakin penting ketika keputusan melibatkan banyak fungsi, jabatan, dan kepentingan. Struktur yang jelas membantu perusahaan menentukan siapa yang memiliki kewenangan, kapan review dibutuhkan, dan bagaimana keputusan tersebut dipertanggungjawabkan.
Memperjelas Kewenangan dan Akuntabilitas
Setiap proses perlu memiliki pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan dan hasil akhirnya. RACI Matrix dapat membantu memetakan pihak yang responsible, accountable, consulted, dan informed dalam suatu proses.
RACI juga memiliki batas. Matrix tersebut menjelaskan role dan accountability, tetapi belum menentukan siapa yang memiliki hak keputusan pada nominal atau kondisi tertentu.
Karena itu, RACI sering perlu berjalan bersama delegasi wewenang atau authority matrix. Delegasi menetapkan batas keputusan yang dapat diambil seseorang sesuai jabatan dan tanggung jawabnya.
Baca juga: Panduan Segregation of Duties untuk Bisnis: Memperkuat Kontrol dan Akuntabilitas
Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian
Kontrol lebih mudah dijalankan ketika kewenangan tersebar sesuai fungsi. Pada proses yang memiliki risiko lebih tinggi, perusahaan dapat memisahkan pihak yang mengajukan, memeriksa, menyetujui, dan mengeksekusi aktivitas.
Pendekatan tersebut berkaitan dengan segregation of duties. Pemisahan tugas menciptakan pengecekan silang sehingga satu pihak tidak menguasai seluruh tahapan proses.
Mendukung Pengambilan Keputusan yang Terstruktur
Keputusan perusahaan membutuhkan informasi yang memadai, pihak yang memiliki otoritas, serta mekanisme review yang sesuai. Struktur governance perlu berjalan bersama proses dan hasil pelaksanaannya.
Pada April 2026, BPKP mencatat penguatan struktur, efektivitas pengendalian internal, dan peningkatan kualitas manajemen risiko sebagai area of improvement dalam asesmen GCG LPEI. Temuan tersebut menunjukkan hubungan erat antara governance dan kontrol yang dijalankan perusahaan.
Bagaimana Cara Menerapkan Good Corporate Governance?
Penerapan GCG perlu diterjemahkan dari prinsip ke aktivitas yang benar-benar dijalankan perusahaan. Titik awalnya adalah proses yang memiliki dampak terhadap keputusan, aset, kepatuhan, risiko, atau kepentingan stakeholder.
1. Petakan Struktur dan Pengambilan Keputusan
Identifikasi proses yang membutuhkan keputusan dan pihak yang terlibat di dalamnya. Dari sini perusahaan dapat melihat siapa yang menjalankan aktivitas, siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang memiliki authority, dan siapa yang melakukan oversight.
Pemetaan tersebut membantu menemukan titik keputusan yang masih bergantung pada orang tertentu. Ketika struktur organisasi berubah, perusahaan juga lebih mudah melihat bagian mana yang perlu diperbarui.
2. Tetapkan Batas Kewenangan
Setiap role perlu memiliki batas keputusan yang jelas. Batas tersebut dapat ditentukan berdasarkan jenis transaksi, nilai, tingkat risiko, atau dampak keputusan.
Struktur kewenangan juga perlu mengikuti perubahan organisasi. Mutasi jabatan atau restrukturisasi dapat membuat approval matrix lama tidak lagi sesuai dengan pembagian tugas yang berlaku.
3. Pisahkan Tugas yang Berpotensi Konflik
Aktivitas yang memiliki potensi benturan kepentingan sebaiknya dipisahkan antarrole. Contohnya, pihak yang mengajukan pembelian dapat berbeda dari pihak yang memeriksa, menyetujui, dan mencatat transaksi.
Pemisahan tersebut membantu menerapkan prinsip accountability dan independence pada level operasional.
4. Terapkan ke Approval Workflow
Aturan governance perlu tercermin dalam workflow agar pembagian kewenangan tidak berhenti sebagai kebijakan tertulis. Approval workflow membantu menentukan siapa yang menerima permintaan, melakukan review, dan memberikan persetujuan pada setiap tahap.
Dalam proses kontrak vendor, misalnya, Business Owner dapat menyusun permintaan, Legal melakukan review ketentuan, Procurement memeriksa aspek komersial, dan pejabat berwenang memberikan approval. Alur tersebut membuat setiap pihak memiliki fungsi yang berbeda dalam satu keputusan.
Struktur approval yang sudah ditetapkan juga perlu dikelola secara konsisten. Workflow management dapat membantu perusahaan menjaga tahapan, pihak yang terlibat, dan status pekerjaan tetap terstruktur.
5. Dokumentasikan Keputusan dan Aktivitas
Governance membutuhkan bukti yang dapat ditinjau kembali. Dokumentasi membantu perusahaan mengetahui siapa yang mengambil tindakan, kapan proses berlangsung, dan keputusan apa yang menjadi dasar suatu aktivitas.
Audit trail dapat menyediakan riwayat aktivitas sebagai bagian dari dokumentasi proses. Catatan tersebut membantu Internal Audit atau Compliance menelusuri hubungan antara kontrol yang dirancang dan pelaksanaannya.
6. Lakukan Review Secara Berkala
Review diperlukan ketika organisasi mengalami perubahan struktur, role, policy, atau workflow. Tujuannya memastikan pembagian kewenangan yang berlaku masih sesuai dengan kondisi perusahaan.
Pada Agustus 2026, BPKP DKI Jakarta dan PAM JAYA membahas penguatan GCG bersama manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan strategis sebagai bagian dari penguatan ketahanan perusahaan. Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa governance perlu menyesuaikan dinamika dan kebutuhan organisasi.
Apa Contoh Good Corporate Governance dalam Perusahaan?
Penerapan GCG terlihat dari cara perusahaan mengatur keputusan pada proses yang berbeda. Bentuk kontrolnya dapat berubah sesuai karakteristik aktivitas dan tingkat risikonya.
| Area | Contoh Penerapan GCG |
|---|---|
| Procurement | Requester, reviewer, dan approver memiliki tanggung jawab yang berbeda. |
| Finance | Transaksi tertentu memerlukan approval berdasarkan nilai atau tingkat risikonya. |
| Contract | Kontrak melewati review Legal sebelum persetujuan dan penandatanganan. |
| HR | Perubahan data atau kebijakan tertentu membutuhkan otorisasi sesuai jabatan. |
| IT | Perubahan sistem melalui review, approval, dan pencatatan aktivitas. |
Dalam proses kontrak vendor, pembagian tersebut dapat terlihat dari alurnya: Business Owner mengajukan kebutuhan, Legal meninjau ketentuan, Procurement memeriksa aspek komersial, lalu authorized signatory menandatangani dokumen.
Jika struktur tersebut sudah ditetapkan tetapi workflow masih mengirim dokumen ke approver lama, policy dan praktik operasional akhirnya tidak lagi sejalan. Kondisi seperti ini menjadi alasan mengapa governance perlu ditinjau ketika role dan proses organisasi berubah.
Bagaimana Cara Mengukur Good Corporate Governance?
Tidak ada satu rumus GCG yang berlaku untuk seluruh perusahaan. Cara mengukur governance bergantung pada tujuan evaluasi, sektor industri, framework yang digunakan, dan indikator yang dipilih.
Dalam penelitian akademik, pengukuran GCG dapat menggunakan proxy tertentu. Studi terhadap perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, misalnya, menggunakan ukuran dan latar belakang pendidikan Dewan Komisaris serta Top Management Team sebagai proxy GCG.
Untuk kebutuhan operasional, indikator dapat dibuat lebih dekat dengan proses perusahaan. Ukurannya dapat melihat apakah keputusan mengikuti authority matrix, apakah konflik kewenangan ditemukan, apakah evidence tersedia, dan apakah review dilakukan sesuai periode.
Apa Saja Indikator Good Corporate Governance?
| Area | Contoh Indikator |
|---|---|
| Authority | Kepatuhan terhadap approval matrix atau batas kewenangan. |
| Accountability | Setiap proses memiliki owner dan pihak accountable. |
| Control | Konflik kewenangan dan temuan kontrol dapat diidentifikasi. |
| Documentation | Keputusan dan aktivitas memiliki evidence yang dapat ditelusuri. |
| Review | Struktur governance ditinjau setelah perubahan organisasi atau proses. |
Indikator tersebut membantu perusahaan melihat governance dari sisi pelaksanaan. Untuk sektor yang memiliki ketentuan regulator, ukuran tambahan dapat mengikuti framework dan aturan yang berlaku.
Apa Risiko Jika Good Corporate Governance Lemah?
Kelemahan governance biasanya terlihat pada proses operasional. Approval dapat berhenti pada pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan, fungsi review terlewat, atau organisasi kesulitan membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu.
1. Konsentrasi Kewenangan
Satu pihak yang menguasai terlalu banyak tahapan dalam proses dapat menciptakan titik kontrol yang lemah. Risiko tersebut meningkat ketika pihak yang sama dapat membuat, menyetujui, dan mengeksekusi keputusan.
2. Pengawasan yang Tidak Konsisten
Kebijakan governance dapat terlihat lengkap di atas kertas, tetapi penerapannya dapat berbeda ketika proses masih bergantung pada email, chat, atau konfirmasi manual. Perbedaan antara policy dan praktik membuat efektivitas kontrol lebih sulit ditinjau.
3. Akuntabilitas Sulit Ditelusuri
Ketika aktivitas tidak tercatat dengan baik, proses review bergantung pada informasi yang dikumpulkan kembali setelah kejadian. Kondisi tersebut dapat memperpanjang pemeriksaan dan membuat evidence tersebar di beberapa tempat.
Bagaimana Teknologi Mendukung Good Corporate Governance?
Governance menjadi lebih konsisten ketika aturan mengenai role, authority, approval, dan dokumentasi diterapkan langsung dalam proses kerja. Teknologi dapat membantu menjaga struktur tersebut tetap mengikuti policy yang ditetapkan.
Approval Workflow
Approval workflow membantu perusahaan menerapkan jalur persetujuan berdasarkan pihak yang memiliki kewenangan. Aturan tersebut dapat disusun berdasarkan jenis dokumen, tingkat risiko, nilai transaksi, atau struktur organisasi.
Audit Trail
Riwayat aktivitas membantu perusahaan melihat perjalanan suatu keputusan. Informasi mengenai pihak yang melakukan tindakan, waktu aktivitas, dan perubahan status dapat memberikan evidence ketika suatu proses perlu ditinjau kembali.
Contract Workflow
Kontrak memiliki beberapa titik kewenangan yang perlu dikendalikan. Manajemen kontrak membantu perusahaan mengatur tahapan seperti drafting, review, approval, signing, dan penyimpanan dokumen secara lebih terstruktur.
Ketika volume dokumen meningkat, pengelolaan proses secara terstruktur membantu menjaga agar role, approval, dan dokumentasi tetap konsisten.
Baca juga: Audit Trail: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya
Bagaimana Memastikan Good Corporate Governance Tetap Berjalan?
Governance perlu mengikuti perubahan perusahaan. Restrukturisasi, mutasi jabatan, pembentukan fungsi baru, dan perubahan proses dapat mengubah hubungan kewenangan yang sebelumnya sudah ditetapkan.
| Area Review | Pertanyaan |
|---|---|
| Role | Apakah setiap proses memiliki pihak yang bertanggung jawab? |
| Authority | Apakah kewenangan masih sesuai jabatan terbaru? |
| Conflict | Apakah ada tugas yang seharusnya dipisahkan? |
| Workflow | Apakah alur approval masih mengikuti policy? |
| Evidence | Apakah aktivitas dan keputusan memiliki dokumentasi? |
| Review | Apakah governance ditinjau setelah perubahan organisasi atau proses? |
Checklist tersebut membantu perusahaan membandingkan governance yang dirancang dengan praktik yang berjalan. Ketika terdapat gap, perusahaan dapat memperbarui role, authority, workflow, atau kontrol yang terkait.
Penutup
Good Corporate Governance adalah kerangka untuk mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Penerapannya mencakup struktur organisasi, kewenangan, pemisahan tugas, pengendalian internal, pengambilan keputusan, dan dokumentasi.
Lima prinsip GCG, yaitu transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness, memberikan dasar bagi perusahaan untuk membangun tata kelola yang konsisten. Prinsip tersebut kemudian perlu diterjemahkan menjadi role, authority, workflow, dan mekanisme monitoring.
Kualitas governance dapat dilihat dari proses yang konkret: apakah pihak yang tepat memberikan approval, apakah konflik kewenangan sudah dikendalikan, dan apakah setiap keputusan memiliki bukti yang dapat ditinjau kembali.
Untuk proses yang melibatkan banyak dokumen, pihak, dan tahapan persetujuan, software Contract Lifecycle Management (CLM) dari Mekari Sign dapat membantu menjaga alur kontrak tetap terstruktur dari proses hingga dokumentasi.
Referensi:
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The Indonesia Corporate Governance Manual
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dorong Tata Kelola Adaptif, BPKP Berikan Rekomendasi Strategis bagi LPEI
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP DKI Jakarta dan PAM JAYA Dorong Tata Kelola Adaptif untuk Perkuat Ketahanan Perusahaan
- Heliyon. Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach
- Business Research Quarterly. Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance
