icon
Dokumen Administrasi
13 min read

Kenali Apa itu Perjanjian Vendor serta Contoh Suratnya!

Ditulis oleh:
Mekari Sign Author Trie Aprilia
Diperbarui
Share
WhatsApp X LinkedIn Facebook
Cari tahu apa itu perjanjian vendor dan bagaimana contoh suratnya melalui artikel ini!
Kenali Apa itu Perjanjian Vendor serta Contoh Suratnya!
Mekari Sign Highlights

  • Perjanjian vendor adalah kontrak tertulis antara perusahaan dan penyedia barang atau jasa yang mengatur hak, kewajiban, serta ketentuan kerja sama kedua pihak.
  • Isi perjanjian perlu mengatur ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi atau hasil yang diharapkan, harga, pembayaran, pengiriman, standar kualitas, dan tanggung jawab para pihak.
  • Jenis perjanjian vendor dapat mencakup pengadaan barang, penyediaan jasa, konsultasi, pemeliharaan, distribusi, serta layanan teknologi sesuai kebutuhan bisnis.
  • Mekari Sign membantu perusahaan mengelola siklus hidup kontrak vendor melalui template dokumen, approval, tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengarsipan, dan pengingat kontrak.

Perusahaan sering bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa, seperti pengadaan bahan baku, pengiriman produk, layanan katering, hingga pemeliharaan peralatan. Agar setiap pihak memahami tanggung jawab dan ketentuan kerja sama, perusahaan perlu mendokumentasikan kesepakatan tersebut dalam perjanjian vendor.

Perjanjian vendor membantu mengatur ruang lingkup pekerjaan, standar hasil, pembayaran, jangka waktu, dan tanggung jawab perusahaan maupun penyedia barang atau jasa. Artikel ini membahas pengertian, fungsi, isi penting, serta contoh surat perjanjian kerja sama vendor yang dapat dijadikan referensi.


Apa Itu Perjanjian Vendor?

Perjanjian vendor adalah kontrak tertulis antara perusahaan sebagai pengguna atau pembeli dengan pihak penyedia barang atau jasa (vendor) yang mengatur ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban, ketentuan pembayaran, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Perjanjian ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang maupun penyediaan jasa. Misalnya, perusahaan manufaktur membuat perjanjian dengan supplier bahan baku, perusahaan menggunakan jasa vendor logistik untuk pengiriman produk, atau bisnis bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi.

Dalam transaksi leasing atau pembiayaan, perjanjian vendor juga dapat mengatur hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan pemasok barang. Namun, penggunaannya tidak terbatas pada industri tersebut karena setiap perusahaan yang menggunakan penyedia barang atau jasa dapat membutuhkan perjanjian vendor sesuai karakteristik kerja samanya.

Pelajari juga: Apa Perbedaan MoU dan Perjanjian? Awas, Jangan Tertukar!


Apa Saja Jenis Perjanjian Vendor?

Jenis perjanjian vendor dapat dibedakan berdasarkan barang atau jasa yang disediakan serta bentuk hubungan bisnis antara perusahaan dan vendor. Berikut beberapa bentuk yang umum digunakan.

1. Perjanjian Pengadaan Barang

Perjanjian ini mengatur pembelian atau pasokan barang dari vendor kepada perusahaan. Isinya dapat mencakup jenis dan spesifikasi produk, kuantitas, harga, jadwal pengiriman, standar kualitas, serta ketentuan penggantian apabila barang tidak sesuai pesanan.

2. Perjanjian Penyediaan Jasa

Perjanjian jasa digunakan ketika perusahaan menunjuk vendor untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya jasa logistik, katering, kebersihan, keamanan, produksi, atau pemasaran. Ruang lingkup layanan, hasil pekerjaan, jadwal, dan standar pelayanan perlu dijelaskan dalam perjanjian.

3. Perjanjian Konsultasi

Perjanjian konsultasi mengatur penyediaan keahlian atau saran profesional dari konsultan eksternal. Dokumen ini dapat memuat ruang lingkup konsultasi, hasil analisis atau rekomendasi, durasi penugasan, biaya, serta ketentuan kerahasiaan informasi.

4. Perjanjian Pemeliharaan

Perjanjian pemeliharaan digunakan untuk mengatur layanan perawatan atau perbaikan aset, perangkat, dan fasilitas perusahaan. Klausulnya dapat mencakup jadwal pemeliharaan, cakupan layanan, waktu respons, biaya, serta ketentuan penanganan kerusakan.

5. Perjanjian Penyediaan Software atau Layanan Teknologi

Perjanjian ini mengatur penggunaan software, layanan cloud, pengembangan sistem, atau dukungan teknologi dari vendor. Isi perjanjian dapat mencakup hak penggunaan lisensi, akses data, keamanan informasi, pembaruan, dukungan teknis, dan ketentuan penghentian layanan.

6. Perjanjian Distribusi atau Keagenan

Perjanjian distribusi atau keagenan mengatur penunjukan pihak untuk memasarkan, menjual, atau menyalurkan produk perusahaan. Ketentuan yang perlu diperjelas antara lain wilayah distribusi, target atau ketentuan penjualan, harga, komisi, persediaan barang, dan tanggung jawab masing-masing pihak.


Apa Fungsi Perjanjian Kerja Sama Vendor?

Perjanjian kerja sama vendor memberikan acuan tertulis bagi perusahaan dan penyedia barang atau jasa dalam menjalankan hubungan bisnis. Beberapa fungsi utamanya meliputi:

  • Memperjelas ruang lingkup dan ekspektasi: menjelaskan barang atau jasa yang harus disediakan, standar hasil, jadwal, serta tanggung jawab setiap pihak.
  • Mengatur hak dan kewajiban: menjadi acuan mengenai pembayaran, pengiriman, pemenuhan layanan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan maupun vendor.
  • Mengelola risiko operasional dan komersial: membantu mengantisipasi masalah seperti keterlambatan, barang tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan tidak selesai, atau pelanggaran kerahasiaan.
  • Menjadi acuan penyelesaian perselisihan: menyediakan ketentuan yang dapat dirujuk apabila terjadi perbedaan penafsiran atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Apa Saja Isi Penting dalam Perjanjian Vendor?

Isi perjanjian vendor perlu disesuaikan dengan jenis barang atau jasa yang disediakan. Namun, terdapat beberapa klausul penting yang umumnya perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan kerja sama memiliki ketentuan yang jelas.

1. Identitas dan Kewenangan Para Pihak

Cantumkan nama perusahaan, alamat, identitas badan usaha yang relevan, serta nama dan jabatan perwakilan yang menandatangani perjanjian. Pastikan setiap perwakilan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama pihak yang diwakilinya.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi

Jelaskan secara rinci barang atau jasa yang harus disediakan vendor. Untuk pengadaan barang, cantumkan jenis, jumlah, spesifikasi, dan standar kualitas. Untuk penyediaan jasa, uraikan aktivitas, hasil pekerjaan (deliverables), batas revisi jika relevan, serta pihak yang bertanggung jawab memberikan persetujuan.

3. Jadwal Pengiriman dan Serah Terima

Atur waktu dan lokasi pengiriman barang atau pelaksanaan jasa, metode penyerahan, serta pihak yang menanggung biaya pengiriman. Perjanjian juga perlu menjelaskan prosedur pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan, termasuk penanganan barang rusak, tidak lengkap, atau tidak sesuai spesifikasi.

4. Harga dan Ketentuan Pembayaran

Cantumkan harga barang atau jasa, total nilai kontrak, pajak dan biaya tambahan yang relevan, metode pembayaran, serta jadwal pelunasan. Jika pembayaran dilakukan bertahap, jelaskan dasar setiap termin, misalnya berdasarkan tahapan pekerjaan, penyerahan barang, atau penerimaan hasil.

5. Standar Kualitas, Garansi, dan Tingkat Layanan

Tentukan standar kualitas barang atau layanan yang harus dipenuhi vendor. Untuk produk, ketentuan dapat mencakup masa garansi, prosedur penggantian, dan penanganan produk cacat. Untuk jasa atau layanan teknologi, perusahaan dapat mengatur indikator tingkat layanan atau Service Level Agreement (SLA), seperti waktu respons dan jadwal penyelesaian gangguan jika relevan.

6. Kerahasiaan Informasi dan Perlindungan Data

Jika vendor memperoleh akses ke informasi internal, data pelanggan, atau dokumen perusahaan, atur batas penggunaan dan kewajiban menjaga kerahasiaannya. Jelaskan pihak yang boleh mengakses informasi, cara pengelolaannya, serta tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi kebocoran atau penggunaan tanpa izin.

7. Hak Kekayaan Intelektual

Untuk kerja sama yang menghasilkan desain, konten, software, foto, video, atau materi lainnya, jelaskan siapa yang memiliki hak atas hasil pekerjaan dan bagaimana pihak lain boleh menggunakannya. Atur juga penyerahan file sumber, lisensi pihak ketiga, atau izin penggunaan hasil kerja jika diperlukan.

8. Tanggung Jawab dan Konsekuensi Pelanggaran

Jelaskan tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi keterlambatan, kegagalan pemenuhan spesifikasi, kerusakan, atau pelanggaran kewajiban. Ketentuan dapat mencakup perbaikan pekerjaan, penggantian barang, ganti rugi, atau mekanisme lain yang disepakati sesuai hukum yang berlaku.

9. Jangka Waktu, Perubahan, dan Pengakhiran Perjanjian

Cantumkan tanggal mulai dan berakhirnya kerja sama, ketentuan perpanjangan, serta prosedur perubahan ruang lingkup atau biaya. Jelaskan pula kondisi yang dapat menyebabkan perjanjian diakhiri lebih awal, termasuk pemberitahuan kepada pihak terkait dan penyelesaian kewajiban yang masih berjalan.

10. Keadaan Kahar dan Penyelesaian Perselisihan

Atur langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan di luar kendali para pihak yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam atau gangguan besar lainnya. Cantumkan pula mekanisme penyelesaian sengketa, misalnya musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.


Apa Perbedaan Perjanjian Vendor dan Purchase Order?

Perjanjian vendor dan Purchase Order (PO) sama-sama digunakan dalam proses pengadaan, tetapi memiliki fungsi berbeda. Perjanjian vendor mengatur ketentuan umum hubungan kerja sama, sedangkan PO mencatat kebutuhan pembelian tertentu yang diajukan perusahaan kepada vendor.

Aspek Perjanjian Vendor Purchase Order (PO)
Fungsi Mengatur hubungan dan ketentuan kerja sama perusahaan dengan vendor. Mencatat pesanan barang atau jasa tertentu.
Isi Hak dan kewajiban, spesifikasi, harga, pembayaran, garansi, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Jenis barang atau jasa, kuantitas, harga, vendor, dan tanggal pengiriman.
Periode Dapat berlaku untuk satu proyek atau hubungan kerja sama berulang. Umumnya terkait dengan satu pesanan atau transaksi tertentu.
Penggunaan Menjadi acuan umum untuk transaksi dengan vendor. Menjadi dokumen pemesanan yang dapat diterbitkan berdasarkan ketentuan perjanjian vendor.
Geser tabel

Contohnya, perusahaan dapat memiliki perjanjian kerja sama dengan supplier untuk mengatur harga, standar kualitas, dan ketentuan pembayaran. Ketika perusahaan membutuhkan barang dalam jumlah tertentu, tim Procurement menerbitkan PO yang mencantumkan spesifikasi dan jadwal pengirimannya.


Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Vendor

Berikut beberapa contoh surat perjanjian kerja sama vendor berdasarkan jenis layanan atau hubungan bisnis. Contoh ini dapat menjadi referensi awal untuk memahami struktur dokumen dan klausul yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan transaksi.

1. Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Vendor (Umum)

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Nomor: [Nomor Perjanjian]

Pada hari [Hari], tanggal [Tanggal, Bulan, Tahun], bertempat di [Kota], para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan]

Alamat: [Alamat Perusahaan]

Diwakili oleh: [Nama Perwakilan]

Jabatan: [Jabatan]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Perusahaan], selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA

Nama Perusahaan/Vendor: [Nama Vendor]

Alamat: [Alamat Vendor]

Diwakili oleh: [Nama Perwakilan]

Jabatan: [Jabatan]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Vendor], selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyediaan barang dan/atau jasa dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 – Ruang Lingkup Kerja Sama

  1. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan barang dan/atau jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa [uraian barang atau jasa].
  2. Spesifikasi, jumlah, lokasi, jadwal penyerahan, serta hasil pekerjaan yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA tercantum dalam [lampiran atau dokumen pesanan] yang menjadi bagian dari perjanjian ini.
  3. Perubahan ruang lingkup kerja sama harus disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 – Hak dan Kewajiban Para Pihak

  1. PIHAK PERTAMA berhak menerima barang dan/atau jasa sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah disepakati.
  2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi dan akses yang diperlukan serta melakukan pembayaran sesuai ketentuan perjanjian.
  3. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas barang dan/atau jasa yang telah diserahkan sesuai ketentuan perjanjian.
  4. PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi ruang lingkup pekerjaan, menjaga kualitas hasil, dan mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 3 – Harga dan Ketentuan Pembayaran

  1. Nilai kerja sama disepakati sebesar Rp[Jumlah] ([Terbilang]), dengan ketentuan pajak [termasuk/belum termasuk] sesuai peraturan yang berlaku.
  2. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA berikut: [Nama Bank, Nomor Rekening, dan Nama Pemilik Rekening].
  3. Pembayaran dilakukan berdasarkan [tahapan pembayaran/jadwal yang disepakati] setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen tagihan dan persyaratan pembayaran yang lengkap.

Pasal 4 – Penyerahan Barang dan/atau Hasil Pekerjaan

  1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang dan/atau hasil pekerjaan sesuai jadwal dan lokasi yang telah disepakati, yaitu [Jadwal dan Lokasi].
  2. PIHAK PERTAMA berhak memeriksa kesesuaian barang dan/atau hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang disepakati.
  3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan atau penggantian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 – Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal [Tanggal Mulai] sampai dengan [Tanggal Berakhir], kecuali diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis atau ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 6 – Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

  1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi bisnis, data, dokumen, dan informasi lain yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama.
  2. Informasi rahasia hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  3. Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah perjanjian berakhir sesuai ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7 – Kelalaian dan Wanprestasi

  1. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, pihak lainnya berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk meminta pemenuhan kewajiban atau perbaikan.
  2. Apabila pelanggaran tidak diperbaiki dalam waktu [Jumlah Hari] hari kalender sejak pemberitahuan diterima, PARA PIHAK dapat menyepakati tindakan penyelesaian, termasuk pengakhiran perjanjian dan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8 – Keadaan Kahar (Force Majeure)

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang secara langsung disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar, seperti bencana alam, perang, kerusuhan, kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang disepakati sebagai keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu [Jumlah Hari] hari sejak kejadian diketahui.

Pasal 9 – Pengakhiran Perjanjian

  1. Perjanjian dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau karena kondisi pengakhiran yang diatur dalam perjanjian ini.
  2. PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat [Jumlah Hari] hari kalender sebelumnya, kecuali pengakhiran dilakukan karena pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7.
  3. Pengakhiran perjanjian tidak menghapus kewajiban pembayaran atau kewajiban lain yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran.

Pasal 10 – Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu [Jumlah Hari] hari kalender, perselisihan akan diselesaikan melalui [mekanisme atau lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati] sesuai hukum Republik Indonesia.

Pasal 11 – Ketentuan Penutup

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK melalui addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian.
  2. Perjanjian ini dibuat dalam [Jumlah] rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  3. PARA PIHAK menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

[Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

PIHAK PERTAMA

[Nama Perwakilan]
[Jabatan]

PIHAK KEDUA

[Nama Perwakilan]
[Jabatan]

Catatan: Contoh perjanjian vendor ini merupakan templat umum. Sesuaikan isi, lampiran, spesifikasi, mekanisme pembayaran, dan ketentuan lainnya dengan jenis transaksi serta kebutuhan PARA PIHAK. Untuk kerja sama bernilai besar atau berisiko tinggi, mintalah pemeriksaan tenaga hukum sebelum perjanjian ditandatangani.

2. Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Vendor Logistik

Perjanjian dengan vendor logistik dapat mengatur cakupan pengiriman, wilayah layanan, jadwal, biaya transportasi, penanganan barang rusak atau hilang, serta tanggung jawab selama proses distribusi.

Contoh surat perjanjian vendor logistik

Sumber gambar: Scribd

Baca juga: Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Supplier Terbaru

3. Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Vendor Catering

Kerja sama dengan vendor katering perlu menjelaskan jenis dan jumlah makanan, standar kebersihan, jadwal penyediaan, lokasi pengiriman, biaya, serta prosedur penanganan pesanan yang tidak sesuai.

 

Contoh surat perjanjian vendor catering

Sumber gambar: Scribd

4. Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Vendor Agen

Perjanjian dengan agen perlu mengatur wilayah atau cakupan pemasaran, produk yang ditawarkan, target atau ketentuan penjualan jika disepakati, komisi, pelaporan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Contoh surat perjanjian vendor agen

Sumber gambar: Scribd

Kelola Perjanjian Vendor secara Digital dengan Mekari Sign!

mekari sign sebagai solusi intelligent contract management software

Perjanjian vendor membantu perusahaan mengatur kerja sama dengan penyedia barang atau jasa melalui ketentuan tertulis mengenai ruang lingkup, pembayaran, kualitas, hak, dan tanggung jawab setiap pihak. Setelah isi perjanjian disepakati, perusahaan juga perlu mengelola proses persetujuan, penandatanganan, dan penyimpanan dokumen agar mudah ditelusuri ketika dibutuhkan.

Mekari Sign merupakan Intelligent Contract Management Software (ICMS) yang membantu perusahaan mengelola siklus hidup kontrak dalam satu platform. Kapabilitasnya mencakup template dokumen, approval bertingkat, tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui kemitraan dengan PSrE PT Tilaka Nusa Teknologi, pengarsipan kontrak, serta pengingat masa berlaku.

Melalui fitur Manajemen Kontrak, perusahaan dapat menyimpan perjanjian vendor dalam arsip terpusat, mengatur hak akses pengguna, memantau status dokumen, dan mencatat aktivitas melalui audit trail. Dokumen yang membutuhkan Bea Meterai juga dapat diproses menggunakan e-Meterai resmi Peruri sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan proses dokumentasi yang lebih terorganisasi, tim Legal, Procurement, dan Finance dapat mengelola persetujuan serta dokumen kerja sama vendor dengan lebih terkontrol.

Mulai atur dokumen Anda hari ini!

CTA Banner Tanda Tangan Digital
WhatsApp WhatsApp Sales