Pada Februari 2023, Kementerian Kesehatan mengumumkan pemangkasan pelaporan kesehatan yang sebelumnya tersebar di lebih dari 400 aplikasi menjadi delapan melalui SATUSEHAT. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi pengumpulan data berulang dan beban pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan.
Namun, menyatukan jalur pelaporan belum otomatis membuat data dari berbagai rumah sakit dapat saling dipahami. Sistem mungkin berhasil mengirim informasi, tetapi istilah, kode, dan struktur yang digunakan setiap fasilitas belum tentu memiliki arti yang sama.
Direktorat Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, melihat persoalan tersebut sebagai salah satu tantangan utama integrasi data kesehatan. Sebelum menjabat di BPJS Kesehatan, ia pernah memimpin Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan ketika SATUSEHAT mulai dikembangkan.
Ia menggambarkan persoalan itu melalui sebuah kata yang memiliki makna berbeda dalam dua bahasa daerah: “atos”.
Mengapa dua rumah sakit bisa memahami data yang sama secara berbeda?
Dua rumah sakit dapat menggunakan istilah, kode, dan format pencatatan yang berbeda untuk kondisi klinis yang sama. Akibatnya, data berhasil dikirim, tetapi sistem penerima belum tentu memahami maknanya secara konsisten.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, menjelaskan persoalan tersebut melalui analogi bahasa.
“Kalau saya bicara bahasa Sunda dan Anda bahasa Jawa, kata ‘atos’ bisa bermakna beda,” tuturnya dalam wawancara pada Selasa (10/11/2026).
Analogi itu menggambarkan apa yang dapat terjadi ketika data klinis berpindah antarrumah sakit. Sistem pengirim dan penerima mungkin sudah terhubung. Informasi juga berhasil dikirim. Namun, keduanya belum tentu menggunakan istilah atau kode yang memiliki arti sama.
“Di satu tempat pasien ditulis begini, di tempat lain ditulis beda. Kodenya harus distandarkan, sehingga begitu data masuk, jelas, ini pasien A dengan penyakit X yang mendapat treatment Y,” jelasnya.
Dalam integrasi data kesehatan, kemampuan sistem bertukar informasi disebut interoperabilitas teknis. Sementara itu, kemampuan sistem memahami informasi dengan makna yang konsisten disebut interoperabilitas semantik.
Keduanya diperlukan agar data yang dikirim dapat digunakan dengan tepat oleh sistem dan tenaga kesehatan lain. Tanpa kesamaan makna, integrasi berisiko berhenti pada keberhasilan pengiriman data.
Setiaji juga menyoroti standardisasi sebagai tantangan utama integrasi data kesehatan dalam wawancaranya dengan GovInsider. Salah satu standar pertukaran yang digunakan dalam ekosistem SATUSEHAT adalah Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7 FHIR).
Standardisasi tersebut mencakup berbagai informasi klinis, seperti diagnosis, obat, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Tujuannya agar informasi dari fasilitas kesehatan yang berbeda dapat dibaca dan diproses secara konsisten oleh sistem penerima.
Kebutuhan standardisasi tersebut juga perlu dibaca dalam konteks ketentuan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia.
Mengapa SATUSEHAT memilih model platform?
SATUSEHAT menggunakan pendekatan platform agar fasilitas kesehatan dapat mempertahankan sistem yang sesuai dengan proses bisnisnya, sambil mengikuti standar pertukaran data yang sama.
Persoalan perbedaan sistem sudah muncul ketika SATUSEHAT dirancang. Menurut Setiaji, saat itu terdapat dua pendekatan yang dapat dipilih.
Pertama, membangun satu aplikasi umum yang digunakan seluruh fasilitas kesehatan. Kedua, menyediakan platform pertukaran data agar sistem yang sudah digunakan masing-masing fasilitas dapat saling berkomunikasi.
“Kami memilih platform, karena proses bisnis tiap faskes berbeda. Ada yang bayar di depan, ada yang langsung ke poli,” ujarnya.
Gambar 1. Lebih dari 400 Aplikasi Pelaporan Dipangkas Menjadi 8

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 23 Februari 2023.
Pilihan tersebut memberi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk tetap menggunakan sistem masing-masing. Namun, setiap sistem harus mengikuti standar yang memungkinkan data dipertukarkan dan dipahami secara konsisten.
“Konsekuensinya, harus ada standardisasi, interoperabilitasnya pakai apa, kamus datanya pakai yang mana,” kata Setiaji.
Dokumentasi resmi SATUSEHAT menjelaskan platform ini sebagai ekosistem pertukaran data kesehatan yang menghubungkan fasilitas pelayanan kesehatan, regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital. Platform tersebut menyediakan spesifikasi serta mekanisme standar untuk proses bisnis, data, teknis, dan keamanan, termasuk pertukaran melalui HL7 FHIR dan HTTPS REST API.
Artinya, setiap fasilitas tidak harus menggunakan aplikasi yang identik. Namun, sistem yang berbeda tetap perlu mengikuti kesepakatan mengenai struktur data, identitas, terminologi, dan mekanisme pertukaran.
Setiaji juga melihat persoalan integrasi sebagai masalah tata kelola antarlembaga. Menurutnya, terlalu banyak aplikasi yang dibangun secara terpisah oleh kementerian dan institusi justru membuat pihak yang harus mengisi data menanggung beban administrasi berulang.
“Menurut saya, penting untuk meninggalkan ego sektoral, melakukan integrasi, dan mengembangkan platform untuk membangun ekosistem,” tuturnya.
Bagi organisasi kesehatan, pelajarannya adalah pilihan arsitektur teknologi perlu mengikuti kebutuhan proses bisnis. Menyeragamkan aplikasi dapat mempermudah pengendalian sistem, tetapi platform pertukaran data dapat memberi fleksibilitas ketika setiap entitas memiliki alur layanan yang berbeda.
Keduanya memiliki konsekuensi. Apa pun pendekatannya, organisasi tetap membutuhkan standar data dan mekanisme tata kelola yang disepakati bersama.
Mengapa sistem yang terhubung belum tentu saling memahami?
Koneksi API hanya memastikan sistem dapat bertukar data. Agar informasi dapat digunakan, struktur, kode, istilah klinis, dan kualitas data yang dikirim juga harus sesuai dengan standar yang disepakati.
Setiaji membedakan infrastruktur penghubung dengan kesesuaian informasi yang dikirim.
“Infrastruktur untuk menghubungkan sudah ada, ibaratnya jalannya. Tapi isiannya juga harus cocok, seperti puzzle,” ujarnya.
Masalah tersebut terlihat dari perkembangan penerapan rekam medis elektronik (RME) di rumah sakit. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 27 Oktober 2025, sebanyak 3.138 dari 3.239 rumah sakit telah menerapkan RME. Namun, 495 rumah sakit di antaranya belum mencakup enam layanan inti, yaitu pendaftaran, instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, layanan penunjang, dan farmasi.
Gambar 2. Penerapan RME di Rumah Sakit Indonesia

Sumber: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 28 Oktober 2025.
Angka tersebut menggambarkan penerapan RME, bukan tingkat keberhasilan pertukaran seluruh data rumah sakit ke SATUSEHAT. Rumah sakit yang sudah memiliki RME masih perlu memastikan data tercatat dengan benar, memenuhi standar, dan berhasil dikirimkan.
Kewajiban penerapan RME juga telah diatur dalam regulasi rekam medis elektronik di Indonesia. Namun, kepemilikan sistem tetap perlu diikuti kesiapan data dan proses operasional agar informasi dapat dipertukarkan.
Dokumentasi SATUSEHAT menyediakan dashboard untuk memantau pengiriman data RME. Fasilitas kesehatan dan penyedia sistem dapat melihat ringkasan transaksi FHIR serta log pengiriman yang berhasil maupun gagal berdasarkan resource ID.
Namun, keberhasilan transaksi belum otomatis membuktikan bahwa isi data sudah benar. Sistem dapat menerima informasi dengan format yang sesuai, sementara diagnosis atau kode klinis yang dikirim masih tidak lengkap atau tidak tepat.
Studi satu RSUD memperlihatkan kesenjangan kualitas data
Persoalan tersebut terlihat lebih rinci dalam penelitian Muhriati dan Lutfan Lazuardi dari Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini mengevaluasi 373 rekam medis elektronik rawat jalan di RSUD La Patarai Barru pada periode Desember 2024 hingga Februari 2025.
Gambar 3. NIK Terisi 100%, Kode Diagnosis Hanya 9,9% di Satu RSUD

Sumber: Muhriati dan Lutfan Lazuardi, penelitian kualitas data RME di RSUD La Patarai Barru, 2025.
Hasil penelitian menunjukkan nama pasien dan NIK tercatat lengkap pada seluruh sampel. Namun, diagnosis hanya tertulis pada 79,6% rekam medis, sedangkan kode diagnosis hanya terisi pada 9,9%.
Peneliti juga menemukan bahwa pencatatan data belum optimal. Diagnosis masih dapat ditulis sebagai teks bebas tanpa kewajiban pengisian kode. Validasi kode oleh petugas rekam medis juga belum berjalan secara memadai.
Temuan ini perlu dibaca sesuai ruang lingkup penelitian. Studi tersebut hanya mencakup satu rumah sakit tipe C sehingga tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi seluruh rumah sakit di Indonesia.
Meski demikian, hasilnya memperlihatkan satu persoalan penting: identitas pasien dapat tercatat lengkap, sementara informasi klinis yang dibutuhkan untuk pertukaran data masih belum memadai.
Masalah kualitas data juga dipengaruhi faktor di luar teknologi. Penelitian tersebut mengidentifikasi beban kerja, pelatihan, ketiadaan SOP, evaluasi manajerial, keterbatasan jaringan, referensi obat, dan duplikasi data sebagai faktor yang memengaruhi kualitas pencatatan.
Artinya, memperbaiki interoperabilitas membutuhkan perhatian pada proses sejak data pertama kali dibuat. Sistem yang terhubung tetap akan menghasilkan informasi yang kurang berguna apabila data dari titik pelayanan tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak diperbarui.
Organisasi perlu memantau dua hal secara terpisah: apakah data berhasil dikirim dan apakah isi data sudah lengkap, tepat, serta sesuai standar. Keberhasilan transaksi API tidak cukup untuk memastikan informasi dapat digunakan oleh sistem penerima.
Baca juga: Peraturan Rekam Medis Elektronik di Indonesia dan Kewajiban Fasilitas Kesehatan
Apa saja syarat agar data rumah sakit dapat saling memahami?
Interoperabilitas membutuhkan identitas pasien yang valid, bahasa data yang seragam, dan tata kelola yang menjaga kualitas serta penggunaan data. Ketiga lapisan ini harus berjalan bersama.
Setiaji merangkum hambatan interoperabilitas ke dalam enam hal. Pertukaran data dapat terganggu ketika NIK pasien tidak valid, klasifikasi tidak seragam, kualitas data buruk, standardisasi tidak tepat, kamus data tidak memadai, dan institusi belum memiliki komitmen untuk berbagi data.
Enam hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga lapisan kesiapan interoperabilitas.
Tabel 1. Tiga Lapisan Kesiapan Interoperabilitas Data Rumah Sakit
| Lapisan | Pertanyaan utama | Elemen yang perlu dipastikan |
|---|---|---|
| Identitas | Apakah data merujuk pada pasien yang sama? | NIK pasien valid |
| Bahasa data | Apakah sistem menggunakan definisi yang sama? | Klasifikasi seragam, standar pertukaran, dan kamus data |
| Tata kelola | Apakah data dapat dipercaya dan dibagikan sesuai kewenangan? | Kualitas data terjaga dan komitmen berbagi data |
Sumber: Sintesis editorial Mekari Sign berdasarkan wawancara Setiaji, 2026.
1. Identitas: memastikan data merujuk pada pasien yang sama
Lapisan pertama adalah identitas pasien. NIK menjadi salah satu pengenal yang membantu memastikan informasi dari fasilitas kesehatan berbeda merujuk pada individu yang sama.
Dalam ekosistem SATUSEHAT, identitas pasien juga berkaitan dengan nomor IHS atau Indonesia Health Services. Pengenal ini digunakan dalam pertukaran data kesehatan agar informasi pasien dapat dihubungkan secara konsisten.
Namun, kesesuaian identitas tetap perlu diperiksa. Data yang salah, duplikasi rekam medis, atau ketidaksesuaian informasi pasien dapat membuat riwayat kesehatan terpisah meskipun sistem sudah terintegrasi.
Karena itu, rumah sakit perlu memiliki prosedur untuk memeriksa identitas pasien, menangani duplikasi, dan memastikan perubahan data tercatat dengan benar.
Dalam praktik layanan digital, pengelolaan identitas juga berkaitan dengan manfaat identitas digital untuk layanan kesehatan, terutama ketika informasi pasien perlu dicocokkan antarsistem. Untuk kebutuhan pemeriksaan identitas secara elektronik, organisasi juga dapat mempelajari pendekatan e-KYC yang digunakan dalam proses verifikasi identitas digital.
2. Bahasa data: menyepakati standar dan kamus yang sama
Lapisan kedua adalah bahasa data. Setiap rumah sakit perlu memiliki kesepakatan mengenai istilah, kode, struktur, dan format informasi yang digunakan.
Dalam konteks ini, HL7 FHIR dan standar terminologi klinis memiliki fungsi yang berbeda.
HL7 FHIR mengatur struktur serta mekanisme pertukaran data antarsistem. Sementara itu, standar terminologi klinis membantu menyamakan istilah dan kode yang digunakan untuk menggambarkan informasi kesehatan.
Sebagai contoh, ICD-10 digunakan untuk klasifikasi diagnosis. LOINC digunakan untuk mengidentifikasi pengamatan dan pemeriksaan, sedangkan SNOMED CT menyediakan terminologi klinis yang lebih luas. Setiap standar memiliki ruang lingkup dan fungsi tersendiri.
Karena itu, menggunakan FHIR saja belum cukup untuk memastikan seluruh informasi klinis memiliki makna yang sama. Rumah sakit juga perlu memastikan pemetaan kode dan terminologi sesuai dengan kebutuhan serta spesifikasi pertukaran data.
Untuk memahami hubungan antara identitas pasien dan informasi klinis, organisasi juga perlu memperhatikan peran identitas digital dalam layanan kesehatan.
3. Tata kelola: menjaga kualitas dan tanggung jawab penggunaan data
Lapisan ketiga adalah tata kelola. Data yang sudah memiliki identitas dan standar tetap perlu dijaga kualitasnya agar dapat dipercaya.
Setiaji menjelaskan kepada GovInsider bahwa pasien dapat memberikan persetujuan agar dokter yang menanganinya mengakses informasi medis. Dalam praktiknya, pertukaran data kesehatan perlu mengikuti ketentuan mengenai hak akses, persetujuan, dan pelindungan data pribadi.
Pengaturan akses tersebut perlu berjalan bersama pelindungan data pribadi dalam layanan kesehatan digital agar penggunaan informasi pasien tetap sesuai kewenangan dan tujuan pemrosesannya.
Bagi rumah sakit, tata kelola juga menyangkut pembagian tanggung jawab. Tim IT dapat mengelola integrasi dan infrastruktur, tetapi kualitas informasi klinis membutuhkan keterlibatan tenaga kesehatan, petugas rekam medis, manajemen, dan pemilik proses bisnis.
Karena itu, organisasi perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas master data, siapa yang memvalidasi kode klinis, siapa yang menyetujui perubahan standar, dan siapa yang memantau kualitas data.
Tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas, kesalahan pencatatan dapat terus berulang meskipun sistem sudah diperbarui.
Baca juga: Pentingnya Pelindungan Data Pribadi dalam Layanan Kesehatan Digital
Siapa yang bertanggung jawab menjaga konsistensi kamus data?
Pemerintah menetapkan standar dan referensi data sesuai kewenangannya. Rumah sakit tetap perlu menerjemahkan standar tersebut ke dalam sistem, SOP, validasi, dan pembaruan data di tingkat operasional.
Lalu, siapa yang memastikan istilah dan kode yang digunakan tetap konsisten?
Setiaji merujuk pada kebijakan Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengatur tata kelola data pemerintah agar data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dibagipakaikan antarinstansi.
Prinsip Satu Data Indonesia mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan/atau data induk. Dalam kerangka tersebut, pembina data memiliki peran dalam menetapkan standar dan metadata sesuai sektor masing-masing.
Untuk sektor kesehatan, Setiaji menjelaskan bahwa peran pembina data berada di Kementerian Kesehatan.
Namun, penyusunan standar tidak berhenti ketika kamus data diterbitkan. Referensi klinis dapat berubah mengikuti perkembangan pengetahuan, layanan, obat, dan kebutuhan pencatatan.
“Tugasnya bukan hanya membuat, tapi juga memperbarui. Akan selalu ada penyakit baru dan obat baru,” paparnya.
Bagi rumah sakit, perubahan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam sistem dan proses kerja. Pembaruan kode di tingkat nasional perlu diterapkan pada master data, formulir yang digunakan tenaga kesehatan, sistem RME, dan prosedur validasi.
Data governance membutuhkan pemilik yang jelas
Di tingkat grup rumah sakit, tanggung jawab pengelolaan data tidak dapat diletakkan pada satu tim saja.
Organisasi perlu menetapkan pemilik data dan penanggung jawab kualitas untuk setiap domain. Misalnya, data pasien, diagnosis, obat, tindakan, dan hasil pemeriksaan dapat memiliki kebutuhan pengelolaan yang berbeda.
Berikut contoh pembagian peran yang dapat dipertimbangkan:
| Area pengelolaan | Peran yang perlu dilibatkan | Tanggung jawab utama |
|---|---|---|
| Identitas pasien | Pendaftaran, rekam medis, dan IT | Memastikan identitas konsisten dan menangani duplikasi |
| Data klinis | Dokter, tenaga kesehatan, dan rekam medis | Memastikan pencatatan dan kode klinis sesuai |
| Master data | Pemilik proses, rekam medis, farmasi, dan IT | Mengelola referensi dan pembaruan data |
| Integrasi sistem | Tim IT dan penyedia SIMRS | Menjaga pemetaan, pengiriman, dan penanganan error |
| Pengawasan | Manajemen dan fungsi kepatuhan | Memantau kualitas, akses, dan akuntabilitas data |
Pembagian tersebut merupakan kerangka pengelolaan yang dapat disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing rumah sakit. Peran dan kewenangannya perlu ditetapkan secara formal agar perubahan data memiliki proses persetujuan dan dokumentasi yang jelas.
Apa yang perlu dipertimbangkan grup rumah sakit saat memilih pendekatan integrasi?
Grup rumah sakit menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena setiap entitas dapat memiliki proses pendaftaran, sistem informasi, dan kebiasaan pencatatan yang berbeda.
Sebagian grup memilih menggunakan satu sistem untuk seluruh rumah sakit. Sebagian lainnya mempertahankan sistem masing-masing, lalu menghubungkannya melalui platform pertukaran data.
Kedua pendekatan dapat digunakan, bergantung pada kebutuhan operasional dan kemampuan organisasi.
Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Integrasi Grup Rumah Sakit
| Pendekatan | Karakteristik | Kapan masuk akal | Konsekuensi |
|---|---|---|---|
| Aplikasi seragam | Seluruh entitas menggunakan aplikasi dengan standar dan alur utama yang sama | Proses bisnis relatif seragam dan kendali operasional terpusat | Migrasi, perubahan alur kerja, dan pengelolaan sistem perlu dikendalikan di tingkat grup |
| Platform pertukaran data | Setiap entitas dapat mempertahankan sistemnya dengan standar pertukaran bersama | Proses bisnis dan sistem antarentitas berbeda | Membutuhkan standardisasi terminologi, pemetaan data, API, dan tata kelola lintas entitas |
Sumber: Sintesis editorial Mekari Sign berdasarkan wawancara Setiaji, 2026.
Kedua pendekatan tersebut tidak harus dipilih secara mutlak. Grup rumah sakit dapat mempertahankan beberapa aplikasi yang berbeda, tetapi tetap menyeragamkan identitas pasien, master data, terminologi klinis, dan standar pertukaran.
Keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan beberapa pertanyaan:
- Seberapa berbeda proses bisnis setiap rumah sakit?
- Apakah setiap entitas menggunakan definisi dan kode data yang sama?
- Siapa yang memiliki kewenangan mengubah master data?
- Apakah SIMRS mendukung integrasi dan pemetaan data sesuai standar?
- Bagaimana kualitas data diukur dan divalidasi?
- Siapa yang bertanggung jawab ketika data gagal dikirim atau tidak sesuai?
Dampaknya terhadap proses klaim JKN
Kebutuhan standardisasi data juga semakin relevan dalam pengelolaan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada 30 Juli 2026, Kementerian Kesehatan bersama KPK, Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan BSSN menandatangani Surat Edaran Bersama mengenai percepatan implementasi RME yang terintegrasi dengan SATUSEHAT dalam pengelolaan klaim JKN.
Kebijakan tersebut mendorong penggunaan RME berbasis NIK yang terintegrasi dengan SATUSEHAT sebagai dokumen elektronik pendukung pengelolaan klaim. Kemenkes menjelaskan bahwa integrasi ini diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan proses pelayanan maupun pembiayaan kesehatan.
SATUSEHAT juga telah menyediakan dokumentasi teknis untuk integrasi pembiayaan kesehatan dan klaim BPJS Kesehatan. Namun, dokumentasi tersebut masih mencantumkan bahwa modul berada dalam tahap pengembangan dan hanya tersedia pada lingkungan Sandbox.
Karena itu, organisasi perlu membedakan arah kebijakan, kesiapan teknis, dan status implementasi di lapangan. Penandatanganan kebijakan belum berarti seluruh rumah sakit telah menggunakan alur klaim elektronik yang sama atau seluruh proses sudah berjalan penuh.
Bagi grup rumah sakit, perubahan ini tetap menjadi alasan untuk mengevaluasi kesiapan data. Diagnosis, obat, tindakan, dan informasi pelayanan perlu dicatat secara konsisten agar dapat digunakan dalam proses administrasi, pelaporan, dan pengelolaan klaim.
Salah satu dokumen administratif yang berkaitan dengan proses tersebut adalah Surat Eligibilitas Peserta untuk kebutuhan klaim BPJS.
Perbedaan kode atau data yang tidak lengkap berpotensi menambah pekerjaan verifikasi dan rekonsiliasi. Namun, dampak terhadap nilai klaim, penolakan, atau waktu pembayaran perlu dibuktikan dengan data operasional masing-masing organisasi.
Checklist kesiapan interoperabilitas grup rumah sakit
Sebelum memperluas integrasi, manajemen dapat menggunakan beberapa indikator berikut untuk mengevaluasi kesiapan setiap entitas.
Rumah sakit perlu memiliki indikator yang dapat menunjukkan apakah data sudah siap dipertukarkan dan digunakan. Jumlah koneksi atau transaksi yang berhasil belum cukup untuk menilai kualitas interoperabilitas.
| Area evaluasi | Pertanyaan pemeriksaan | Contoh indikator |
|---|---|---|
| Identitas pasien | Apakah data pasien dapat dicocokkan antarentitas? | Tingkat duplikasi dan ketepatan identitas |
| Kelengkapan data | Apakah elemen wajib sudah terisi? | Persentase kelengkapan data |
| Ketepatan kode | Apakah diagnosis dan tindakan menggunakan kode yang sesuai? | Tingkat ketepatan pengodean |
| Konsistensi terminologi | Apakah istilah dan referensi sama di seluruh entitas? | Jumlah ketidaksesuaian pemetaan |
| Keberhasilan integrasi | Apakah data berhasil dikirim ke sistem penerima? | Persentase transaksi berhasil dan gagal |
| Keterkinian data | Apakah informasi diperbarui sesuai kebutuhan layanan? | Keterlambatan pembaruan data |
| Tata kelola | Apakah setiap domain data memiliki pemilik dan SOP? | Ketersediaan penanggung jawab dan proses validasi |
Indikator tersebut dapat disesuaikan dengan sistem, proses bisnis, dan kebutuhan pelaporan setiap grup rumah sakit. Tujuannya adalah membantu manajemen melihat sumber masalah secara lebih spesifik, bukan sekadar mengandalkan status integrasi.
Pada akhirnya, pertanyaan penting bagi grup rumah sakit bukan hanya apakah seluruh sistem sudah terhubung. Organisasi juga perlu memastikan setiap entitas menggunakan bahasa data yang sama, menjaga kualitas informasi sejak pencatatan, dan memiliki pihak yang bertanggung jawab atas pembaruannya.
Dalam konteks pengelolaan dokumen elektronik, rumah sakit juga perlu menilai kebutuhan pengesahan dan autentikasi berdasarkan jenis dokumen serta risiko penggunaannya. Tanda tangan digital resmi dapat menjadi salah satu mekanisme verifikasi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Organisasi dapat mempelajari cara memeriksa validitas tanda tangan elektronik serta memahami jenis tanda tangan elektronik untuk menentukan tingkat jaminan yang sesuai.
Sebelum memutuskan apakah seluruh rumah sakit perlu menggunakan aplikasi yang sama, manajemen perlu memastikan satu hal terlebih dahulu: apakah setiap entitas sudah menulis “atos” dengan arti yang sama?
Referensi
- Kementerian Kesehatan RI. Apa Itu SATUSEHAT?. Dokumentasi resmi SATUSEHAT Platform.
- Kementerian Kesehatan RI. Dashboard Monitoring Integrasi SATUSEHAT. Dokumentasi resmi pemantauan pengiriman data RME dan transaksi FHIR.
- Kementerian Kesehatan RI. Wajib Integrasi Satu Sehat, Kemenkes Desak Percepatan RME di Fasyankes. 28 Oktober 2025.
- Muhriati dan Lutfan Lazuardi. “Meningkatkan Mutu Informasi Kesehatan melalui Evaluasi Kualitas Data Rekam Medis Elektronik.” Journal of Information Systems for Public Health, Vol. 10 No. 2, Agustus 2025.
- Universitas Gadjah Mada. Evaluasi Kualitas Data Rekam Medis Elektronik di RSUD La Patarai Barru. 2025.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes Perkuat Tata Kelola Klaim JKN melalui Integrasi Rekam Medis Elektronik dengan SATUSEHAT. 30 Juli 2026.
- Kementerian Kesehatan RI. Pembiayaan Kesehatan Klaim BPJS Kesehatan. Dokumentasi teknis SATUSEHAT Platform.
