- Perjanjian kemitraan mencatat tujuan kerja sama, kontribusi, hak dan kewajiban, serta mekanisme pembayaran atau pembagian hasil.
- KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian, sedangkan UU UMKM dan PP No. 7 Tahun 2021 mengatur kemitraan dalam konteks pelaku UMKM.
- Perjanjian tertulis perlu menjelaskan identitas, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembayaran, serta penyelesaian perselisihan.
- Perusahaan yang mengelola banyak mitra perlu menjaga konsistensi template, versi kontrak, status tanda tangan, dan tanggal berakhirnya kerja sama.
- Mekari Sign sebagai Intelligent Contract Management Software (ICMS) membantu menyiapkan perjanjian berulang melalui template dokumen dan custom fields, pengiriman massal, tanda tangan elektronik, serta pengingat kontrak.
Kerja sama dengan distributor, agen, vendor, atau mitra rujukan sering dimulai dari pembicaraan komersial. Jika batas kewenangan, pembayaran, dan tanggung jawab tidak dicatat, setiap pihak dapat memiliki penafsiran berbeda saat menjalankan kerja sama.
Perjanjian kemitraan membantu menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam dokumen yang dapat dijadikan acuan. Perjanjian kemitraan adalah kontrak bisnis yang menetapkan tujuan kerja sama, kontribusi, hak dan kewajiban, pembagian hasil, serta tanggung jawab para pihak selama kegiatan usaha berlangsung.
Artikel ini membahas dasar hukum, bentuk kemitraan, isi kontrak, dan cara mengelola dokumen ketika perusahaan bekerja dengan banyak mitra.
Apa Itu Perjanjian Kemitraan?
Perjanjian ini digunakan ketika suatu kegiatan usaha melibatkan kontribusi dari pihak lain. Kontribusi tersebut dapat berupa produk, layanan, modal, akses pasar, jaringan distribusi, teknologi, atau keahlian tertentu.
Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 angka 13 mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha antara pelaku UMKM dan Usaha Besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
Definisi dalam UU UMKM tersebut memiliki cakupan khusus. Sementara itu, perusahaan yang menjalin kerja sama komersial dengan badan usaha lain juga dapat menuangkan hubungan bisnisnya melalui perjanjian berdasarkan ketentuan hukum perdata dan regulasi yang relevan.
Perjanjian diperlukan untuk menjawab beberapa pertanyaan praktis:
- Apa tujuan dan ruang lingkup kerja sama?
- Apa kontribusi dan tanggung jawab setiap pihak?
- Bagaimana imbalan, komisi, atau pembagian hasil dihitung?
- Berapa lama kerja sama berlangsung dan bagaimana cara mengakhirinya?
- Bagaimana para pihak menyelesaikan perselisihan?
Jika kerja sama masih dalam tahap penjajakan, para pihak dapat membuat dokumen awal seperti Memorandum of Understanding (MoU). Namun, akibat hukumnya tetap bergantung pada isi dan kesepakatan yang tercantum, bukan hanya judul dokumennya.
Apa Dasar Hukum dan Bentuk Kemitraan?
Dasar hukum perlu dibaca sesuai jenis hubungan bisnis dan status para pihak. KUHPerdata mengatur ketentuan umum perjanjian, sedangkan UU UMKM dan PP No. 7 Tahun 2021 memberikan pengaturan khusus untuk kemitraan yang melibatkan UMKM.
| Dasar hukum | Ketentuan yang relevan |
|---|---|
| KUHPerdata Pasal 1320 | Menetapkan empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. |
| KUHPerdata Pasal 1338 | Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. |
| UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM | Mengatur kemitraan dalam hubungan usaha yang melibatkan UMKM dan Usaha Besar, termasuk prinsip serta pola kemitraannya. UU ini telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja. |
| PP No. 7 Tahun 2021 | Mengatur prinsip, pola, dan kewajiban perjanjian kemitraan dalam konteks UMKM, termasuk unsur minimum dalam Pasal 117. |
Pasal 104 PP No. 7 Tahun 2021 menyebut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Dalam lingkup kemitraan yang diatur pasal tersebut, para pihak juga memiliki kedudukan hukum yang setara. Ketentuan ini perlu dibaca dalam konteks hubungan kemitraan UMKM, koperasi, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang diatur PP tersebut, bukan digeneralisasi untuk semua jenis kontrak bisnis.
Apa saja pola kemitraan yang dikenal dalam regulasi UMKM?
Pasal 106 PP No. 7 Tahun 2021 menyebut pola kemitraan berikut:
| Pola kemitraan | Gambaran kerja sama |
|---|---|
| Inti-plasma | Usaha inti bekerja sama dengan mitra plasma dalam kegiatan produksi atau usaha yang disepakati. |
| Subkontrak | Satu pihak menyerahkan sebagian pekerjaan atau kebutuhan produksi kepada mitra. |
| Waralaba | Pemberian hak untuk menjalankan usaha dengan sistem dan karakteristik bisnis tertentu sesuai perjanjian waralaba. |
| Perdagangan umum | Kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan. |
| Distribusi dan keagenan | Kerja sama untuk memasarkan atau mendistribusikan barang dan jasa. |
| Rantai pasok | Kerja sama dalam aliran barang dan jasa yang melibatkan beberapa tahapan kegiatan usaha. |
| Bentuk kemitraan lain | Termasuk bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan atau joint venture, dan penyumberluaran atau outsourcing. |
Model seperti reseller, referral partner, dan white-label juga sering digunakan dalam bisnis teknologi. Namun, istilah tersebut merupakan pengaturan komersial yang perlu dilihat berdasarkan substansi hubungan para pihak, bukan otomatis menjadi kategori hukum tersendiri dalam Pasal 106. Untuk kerja sama waralaba, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan khusus dan isi perjanjian waralaba.
Apa perbedaan kemitraan dan hubungan kerja?
Nama kontrak tidak otomatis menentukan status hubungan para pihak. Perusahaan perlu melihat bentuk kegiatan, hak, kewajiban, dan cara hubungan tersebut dijalankan.
| Aspek | Kemitraan | Hubungan kerja |
|---|---|---|
| Dasar hubungan | Kesepakatan kerja sama bisnis antara para pihak. | Hubungan pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. |
| Kontribusi | Para pihak menjalankan kontribusi dan tanggung jawab sesuai pola kemitraan. | Pekerja melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan. |
| Imbalan | Dapat berupa komisi, margin, bagi hasil, atau pembayaran sesuai kesepakatan. | Memuat unsur upah atau imbalan kerja. |
| Pengaturan pelaksanaan | Mengikuti pembagian peran dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan. | Memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. |
Pasal 1 PP No. 35 Tahun 2021 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Karena itu, perusahaan tidak dapat menentukan suatu hubungan sebagai kemitraan hanya dengan memberi judul kontrak tersebut sebagai perjanjian mitra.
Apa Saja Isi Perjanjian Kemitraan?
Pasal 117 PP No. 7 Tahun 2021 menetapkan tujuh unsur minimum perjanjian untuk kemitraan yang dilakukan UMKM. Unsur tersebut dapat menjadi kerangka awal ketika perusahaan menyusun dokumen kerja sama.
| Unsur perjanjian | Informasi yang dicantumkan |
|---|---|
| Identitas para pihak | Nama individu atau badan usaha, alamat, identitas hukum, serta nama dan jabatan perwakilan yang berwenang menandatangani. |
| Kegiatan usaha | Tujuan, produk atau layanan, ruang lingkup, dan aktivitas yang dijalankan setiap pihak. |
| Hak dan kewajiban | Kontribusi, tanggung jawab, batas kewenangan, kewajiban pelaporan, serta hak yang diterima masing-masing pihak. |
| Bentuk pengembangan | Pelatihan, pendampingan, dukungan pemasaran, penyediaan teknologi, atau peningkatan kemampuan mitra. |
| Jangka waktu kemitraan | Tanggal efektif, masa berlaku, evaluasi, dan mekanisme perpanjangan. |
| Jangka waktu dan mekanisme pembayaran | Nilai dan dasar perhitungan imbalan, jadwal pembayaran, dokumen penagihan, serta perlakuan terhadap transaksi yang dibatalkan. |
| Penyelesaian perselisihan | Tahapan penyelesaian, seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. |
Untuk kebutuhan komersial tertentu, perusahaan juga dapat menambahkan klausul berikut:
| Klausul tambahan | Hal yang perlu diatur |
|---|---|
| Target dan evaluasi | Target penjualan, indikator kinerja, periode evaluasi, serta tindakan ketika target tidak tercapai. |
| Harga, komisi, dan margin | Dasar perhitungan, kewenangan memberikan diskon, waktu pembayaran, dan kondisi transaksi yang memenuhi syarat. |
| Wilayah dan pelanggan | Wilayah penjualan, segmentasi pelanggan, eksklusivitas, pendaftaran prospek, dan pengelolaan pelanggan. |
| Merek dan kekayaan intelektual | Hak menggunakan merek, logo, materi pemasaran, software, dan batas penggunaan aset milik pihak lain. |
| Kerahasiaan dan data | Jenis informasi yang dilindungi, tujuan penggunaan data, pihak yang dapat mengakses, serta kewajiban setelah kontrak berakhir. |
| Pengakhiran kerja sama | Alasan pemutusan, pemberitahuan, kewajiban yang belum selesai, dan status dokumen atau pelanggan setelah kemitraan berakhir. |
Contohnya, perjanjian reseller software perlu menjelaskan hak pemasaran, harga atau komisi, proses aktivasi lisensi, tanggung jawab dukungan pelanggan, serta batas penggunaan merek. Ketentuan lisensi dapat dirinci melalui dokumen tambahan seperti End User License Agreement (EULA). Jika kerja sama mencakup layanan berkelanjutan, perusahaan juga dapat mengatur ketentuan umum melalui Master Service Agreement (MSA).
Jika mitra memproses data pribadi pelanggan untuk kepentingan penyedia layanan, perusahaan perlu mengatur peran dan kewajiban pemrosesan data secara terpisah. Salah satu dokumen yang dapat digunakan adalah Data Processing Agreement (DPA).
Contoh ringkas struktur perjanjian kemitraan
Susunan berikut dapat digunakan sebagai kerangka awal. Isi setiap pasal perlu disesuaikan dengan bentuk dan ruang lingkup kerja sama.
| Bagian dokumen | Pokok pengaturan |
|---|---|
| Pembukaan | Judul perjanjian, tanggal, identitas, dan kewenangan para pihak. |
| Pasal 1. Tujuan dan ruang lingkup | Jenis kegiatan, produk atau layanan, serta batas kerja sama. |
| Pasal 2. Hak dan kewajiban | Kontribusi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak. |
| Pasal 3. Pengembangan dan pelaksanaan | Pelatihan, dukungan operasional, target, dan evaluasi. |
| Pasal 4. Pembayaran | Komisi, margin, bagi hasil, jadwal pembayaran, dan dokumen penagihan. |
| Pasal 5. Jangka waktu | Masa berlaku, perpanjangan, dan pengakhiran. |
| Pasal 6. Ketentuan tambahan | Kerahasiaan, penggunaan merek, data, dan kekayaan intelektual. |
| Pasal 7. Penyelesaian perselisihan | Mekanisme penyelesaian sengketa dan ketentuan penutup. |
Baca juga: 22 Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama Berbagai Keperluan
Kerangka tersebut bukan template hukum siap tanda tangan. Legal perlu memeriksa kesesuaian klausul dengan transaksi, kewenangan penandatangan, serta regulasi yang berlaku. Perusahaan juga perlu menyesuaikan dokumen dengan model kerja sama, seperti SaaS Agreement ketika hubungan bisnis melibatkan penyediaan layanan software berlangganan.
Bagaimana Mengelola Perjanjian Kemitraan dengan Banyak Mitra?
Ketika jumlah mitra bertambah, perusahaan perlu mengelola dokumen dengan ketentuan umum yang konsisten dan informasi khusus setiap mitra. Prosesnya dapat dibagi menjadi empat kegiatan berikut.
| Tahap | Yang perlu dilakukan | Dukungan Mekari Sign |
|---|---|---|
| Menyiapkan template | Buat dokumen induk dengan klausul standar dan field untuk identitas, wilayah, komisi, atau target setiap mitra. | Template Dokumen dan Custom Fields membantu menyimpan format berulang, peran penandatangan, posisi tanda tangan, dan field yang perlu diisi. |
| Mengirim dan menandatangani | Periksa data personalisasi sebelum mengirim perjanjian kepada setiap mitra. Pastikan pihak yang berwenang menandatangani dokumen. | Template mendukung pengiriman dokumen satuan maupun massal. Bulk Sign digunakan ketika penandatangan perlu menandatangani sejumlah dokumen sekaligus, bukan sebagai pengganti pengiriman dokumen ke banyak penerima. |
| Memantau masa berlaku | Catat tanggal efektif, tenggat tanda tangan, evaluasi, dan tanggal berakhirnya setiap perjanjian. | Pengingat Kontrak membantu mengatur tenggat dokumen dan pengingat sebelum kontrak berakhir. |
| Menyimpan dokumen final | Hubungkan dokumen yang telah ditandatangani dengan data mitra, versi kontrak, dan addendum terkait. | Software Manajemen Kontrak membantu perusahaan mengelola dokumen dan memantau tahapan siklus kontrak. |
Perusahaan juga perlu memeriksa kewajiban Bea Meterai untuk setiap dokumen. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2020 memasukkan surat perjanjian sebagai salah satu dokumen yang menjadi objek Bea Meterai. Pembubuhan e-Meterai resmi Peruri dapat digunakan pada dokumen elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
Meterai merupakan pajak atas dokumen, bukan pengganti syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena itu, pemeriksaan legalitas isi kontrak dan pemenuhan Bea Meterai perlu dilakukan sebagai dua hal yang berbeda.
Melalui pendekatan Contract Lifecycle Management, perusahaan dapat menjaga pengelolaan kontrak sejak persiapan, persetujuan, penandatanganan, pemantauan, hingga perpanjangan. Pelajari penerapannya melalui solusi Mekari Sign untuk bisnis large enterprise.
Kelola Dokumen Kemitraan dengan Mekari Sign!
Perusahaan yang bekerja dengan banyak mitra perlu menjaga agar setiap dokumen memiliki ketentuan yang tepat, ditandatangani pihak berwenang, dan dapat dipantau selama masa berlakunya. Mekari Sign membantu mengelola kebutuhan tersebut melalui template dokumen, pengiriman dan tanda tangan massal sesuai alur yang didukung, pengingat kontrak, serta manajemen kontrak dalam satu platform.
Dengan pengelolaan dokumen yang terstruktur, tim partnership, sales ops, dan legal dapat memantau perjanjian setiap mitra serta menyiapkan evaluasi atau perpanjangan berdasarkan data kontrak yang tersimpan.
