icon
Dokumen Administrasi
13 min read

Kontrak Kerja Remote: Aturan dan Klausul yang Perlu Diatur

Ditulis oleh:
Mekari Sign Author Almer Alyafaras
Tayang
Share
WhatsApp X LinkedIn Facebook
featured image kontrak kerja remote
Kontrak Kerja Remote: Aturan dan Klausul yang Perlu Diatur
Mekari Sign Highlight

  • Kontrak kerja remote mengatur pelaksanaan hubungan kerja dari lokasi di luar kantor, termasuk tempat kerja, jam kerja, fasilitas, dan tanggung jawab para pihak.
  • Kerja remote tidak mengubah jenis hubungan kerja menjadi status tersendiri. Perusahaan tetap perlu menentukan apakah hubungan tersebut menggunakan PKWT atau PKWTT.
  • UU Nomor 27 Tahun 2026 mencantumkan tempat pekerjaan sebagai salah satu unsur minimum dalam perjanjian kerja tertulis.
  • Pengaturan remote perlu mencakup keamanan informasi, perlindungan K3, penggunaan perangkat, komunikasi, hingga prosedur perubahan lokasi kerja.
  • Mekari Sign sebagai Intelligent Contract Management Software (ICMS) membantu perusahaan mengelola kontrak kerja remote melalui persetujuan, tanda tangan elektronik, dan pemantauan dokumen.

Karyawan yang bekerja dari rumah, coworking space, atau kota berbeda tetap membutuhkan ketentuan kerja yang jelas. Tanpa pengaturan tertulis, perusahaan dapat menghadapi perbedaan pemahaman mengenai lokasi kerja, jam operasional, penggunaan perangkat, hingga tanggung jawab ketika terjadi insiden.

Kontrak kerja remote adalah perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh yang mengatur hak serta kewajiban para pihak sekaligus ketentuan pelaksanaan pekerjaan dari lokasi di luar kantor, termasuk lokasi kerja, jam kerja, fasilitas, komunikasi, dan keamanan informasi.

Perjanjian ini membantu perusahaan menyelaraskan kebijakan kerja jarak jauh dengan ketentuan ketenagakerjaan. Artikel ini membahas dasar hukum, perbedaan status kerja, klausul yang perlu disiapkan, dan cara mengelola dokumennya secara terstruktur. Perusahaan juga dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menyelesaikan penandatanganan tanpa mempertemukan para pihak secara fisik.

Apa Perbedaan Kerja Remote, WFH, dan Hybrid?

Kerja remote, Work From Home (WFH), dan hybrid sama-sama menggambarkan cara seseorang menjalankan pekerjaan di luar pola kerja penuh dari kantor. Namun, ketiganya memiliki cakupan yang berbeda dalam kebijakan perusahaan.

Pola kerja Pengertian Contoh pengaturan
Remote working Pekerjaan dilakukan dari lokasi di luar kantor perusahaan sesuai kesepakatan. Karyawan bekerja dari rumah atau lokasi lain yang disetujui perusahaan.
Work From Home (WFH) Pekerjaan dilakukan dari rumah pekerja. Karyawan bekerja dari rumah pada hari tertentu atau secara penuh.
Hybrid working Kombinasi bekerja dari kantor dan lokasi lain. Karyawan hadir di kantor pada hari tertentu dan bekerja dari rumah pada hari lainnya.
Geser tabel

Istilah tersebut merupakan pengelompokan pola kerja dalam praktik perusahaan, bukan tiga jenis perjanjian kerja yang berdiri sendiri dalam UU 27/2026. Karena itu, perusahaan tetap perlu menentukan status hubungan kerja dan menuangkan pengaturan lokasi serta pelaksanaannya dalam dokumen yang sesuai.

Apakah Kerja Remote Mengubah Status Hubungan Kerja?

Tidak. Lokasi kerja tidak dengan sendirinya menentukan status seseorang sebagai karyawan atau pekerja independen. Perusahaan perlu melihat karakter hubungan para pihak, bukan hanya istilah remote, freelance, atau contractor yang digunakan dalam dokumen.

Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2026 mendefinisikan Hubungan Kerja sebagai hubungan antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, perusahaan perlu menilai ketiga unsur tersebut ketika menentukan bentuk kerja sama.

PKWT, PKWTT, atau perjanjian jasa?

Jika hubungan tersebut memenuhi unsur hubungan kerja, perusahaan perlu menentukan jenis perjanjian sesuai karakter pekerjaannya. Secara umum, pilihan yang tersedia adalah PKWT atau PKWTT.

Jenis perjanjian Karakteristik Hal yang perlu diperhatikan
PKWT Perjanjian untuk pekerjaan berdasarkan jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Wajib tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh mensyaratkan masa percobaan.
PKWTT Perjanjian untuk hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Dapat dibuat tertulis atau lisan. Jika lisan, Pemberi Kerja wajib memberikan surat pengangkatan tertulis. Masa percobaan dapat disyaratkan paling lama tiga bulan sesuai ketentuan.
Perjanjian jasa atau kemitraan Mengatur pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hubungan kontraktual di luar hubungan kerja. Perlu memastikan karakter hubungan sebenarnya. Penggunaan istilah freelancer atau contractor tidak otomatis menghilangkan unsur hubungan kerja.
Geser tabel

Perusahaan juga perlu memperhatikan Pasal 82 dan Pasal 87 UU 27/2026 ketika menggunakan PKWT. Perjanjian ini hanya dapat digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu yang sifat atau kegiatannya memang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu, bukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Untuk membandingkan ketentuan masing-masing jenis hubungan kerja, perusahaan dapat merujuk pada perbedaan PKWT dan PKWTT beserta karakteristiknya. Contoh dokumennya juga tersedia dalam format kontrak kerja karyawan PKWT dan PKWTT.

Bagaimana jika perusahaan mempekerjakan freelancer secara remote?

Freelancer tidak otomatis berstatus PKWT hanya karena menerima pekerjaan untuk periode tertentu. Perusahaan perlu menilai apakah hubungan tersebut merupakan hubungan kerja dengan unsur pekerjaan, upah, dan perintah, atau hubungan pekerjaan berdasarkan perjanjian jasa maupun kemitraan.

UU 27/2026 juga mengatur hubungan pekerjaan tertentu yang memiliki karakter fleksibel berdasarkan kesepakatan melalui perjanjian kemitraan atau perjanjian lainnya. Namun, klasifikasi kontrak tetap perlu mengikuti karakter hubungan yang sebenarnya dan ketentuan yang berlaku.

Untuk pekerjaan berbasis proyek yang benar-benar merupakan jasa independen, perusahaan dapat mengatur ruang lingkup, hasil pekerjaan, tenggat, biaya, kepemilikan hasil kerja, dan pengakhiran dalam perjanjian jasa. Pembahasannya berbeda dari kontrak kerja karyawan. Anda dapat melihat karakteristik pekerjaan freelance dan cara kerjanya sebagai konteks tambahan.

Apa Dasar Hukum Kontrak Kerja Remote di Indonesia?

Dasar hukum hubungan kerja di Indonesia saat ini mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU 27/2026 tidak menetapkan kontrak kerja remote sebagai jenis perjanjian tersendiri. Namun, Pasal 77 mengatur bahwa perjanjian kerja tertulis paling sedikit memuat identitas para pihak, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, upah, hak dan kewajiban, serta jangka waktu perjanjian dan informasi lainnya.

Ketentuan mengenai tempat pekerjaan menjadi penting ketika perusahaan menerapkan remote atau hybrid working. Perusahaan perlu memastikan pengaturan lokasi kerja yang disepakati tercermin dalam kontrak, lampiran, atau dokumen perubahan yang relevan.

Apakah perusahaan wajib menerapkan WFH?

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam seminggu sesuai kondisi masing-masing perusahaan.

Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa pekerja yang menjalankan WFH tetap memperoleh upah dan hak lainnya, tidak kehilangan cuti tahunan, serta tetap melaksanakan tugas sesuai kewajibannya. Karena bentuknya berupa imbauan, surat edaran ini tidak berarti setiap perusahaan wajib menerapkan pola WFH yang sama.

Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan kerja jarak jauh dengan kebutuhan operasional, karakter pekerjaan, dan ketentuan hubungan kerja yang berlaku.

Apa Saja Klausul Penting dalam Kontrak Kerja Remote?

Kontrak kerja remote perlu memuat ketentuan dasar hubungan kerja sekaligus aturan operasional yang muncul karena pekerja menjalankan tugas di luar kantor. Berikut klausul yang perlu dipertimbangkan perusahaan.

1. Lokasi kerja dan mekanisme perubahan lokasi

Lokasi kerja perlu dijelaskan secara spesifik. Perusahaan dapat menetapkan apakah pekerja menjalankan tugas dari alamat rumah yang disetujui, lokasi tertentu, atau beberapa lokasi yang diperbolehkan berdasarkan kebijakan perusahaan.

Untuk organisasi yang menerapkan remote lintas kota atau negara, perusahaan juga perlu mengatur mekanisme persetujuan ketika pekerja ingin berpindah lokasi. Perubahan lokasi dapat memengaruhi jadwal kerja, kebutuhan perangkat, kewajiban administrasi, dan penanganan keamanan informasi.

Contoh hal yang perlu dicantumkan:

  • Alamat atau wilayah kerja yang disetujui.
  • Apakah pekerja boleh bekerja dari coworking space atau lokasi lain.
  • Prosedur pemberitahuan dan persetujuan sebelum berpindah lokasi.
  • Ketentuan kehadiran di kantor untuk rapat, pelatihan, atau kebutuhan operasional.
  • Pembagian biaya perjalanan ketika perusahaan meminta kehadiran fisik.

Apabila perusahaan memindahkan pekerja dari kantor ke pola remote secara permanen, penyesuaian kontrak atau addendum tertulis dapat membantu memastikan kesepakatan baru terdokumentasi dengan jelas.

2. Jam kerja, zona waktu, dan lembur

Kerja remote tidak otomatis menghapus ketentuan waktu kerja. Perusahaan tetap perlu menentukan jadwal, waktu istirahat, hari kerja, serta mekanisme lembur berdasarkan status hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 115 UU 27/2026 menetapkan waktu kerja normal sebagai berikut:

Pola hari kerja Waktu kerja harian Total mingguan
6 hari kerja 7 jam per hari 40 jam per minggu
5 hari kerja 8 jam per hari 40 jam per minggu
Geser tabel

Ketentuan tersebut memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu. Pelaksanaan jam kerja perusahaan perlu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perjanjian juga perlu menjelaskan hal-hal berikut:

  • Jam mulai dan selesai bekerja serta waktu istirahat.
  • Jam inti ketika pekerja harus tersedia untuk koordinasi.
  • Zona waktu yang menjadi acuan jika pekerja berada di kota atau negara berbeda.
  • Prosedur pengajuan dan persetujuan lembur.
  • Mekanisme pelaporan pekerjaan dan pencatatan jam kerja.

Pasal 116 mengatur persetujuan pekerja dan perintah lembur tertulis dan/atau melalui media digital, serta batas lembur umum paling lama empat jam sehari dan 18 jam seminggu. Pemberi Kerja juga wajib membayar upah lembur sesuai ketentuan. Karena itu, sistem kerja berbasis target atau output tidak boleh langsung dianggap menghapus kewajiban pengaturan waktu kerja dan lembur.

3. Upah, tunjangan, dan biaya operasional

Kontrak perlu menjelaskan besaran upah, cara pembayaran, tanggal pembayaran, dan komponen tunjangan. Pengaturan ini menjadi lebih penting ketika pekerja menerima kompensasi tambahan untuk menjalankan pekerjaan dari luar kantor.

Perusahaan dapat menetapkan kebijakan mengenai:

  • Tunjangan internet atau komunikasi.
  • Penggantian biaya listrik atau biaya operasional tertentu.
  • Pengadaan dan pemeliharaan perangkat kerja.
  • Penggantian biaya perjalanan ketika pekerja diminta hadir ke kantor.
  • Ketentuan pembayaran, potongan, bonus, dan insentif sesuai perjanjian.

Tunjangan internet dan biaya listrik sebaiknya dibedakan dari upah. Perusahaan perlu menjelaskan jenis biaya yang ditanggung, batas penggantian, bukti pembayaran yang diperlukan, dan prosedur reimbursement. Jangan mengandalkan kesepakatan lisan yang belum tercatat dalam kebijakan atau dokumen kerja.

4. Perangkat kerja dan keamanan informasi

Pekerjaan remote membuat akses terhadap dokumen dan sistem perusahaan berlangsung dari lokasi yang tidak selalu berada dalam pengawasan fisik kantor. Karena itu, kontrak dan kebijakan kerja perlu menjelaskan tanggung jawab penggunaan perangkat serta perlindungan informasi.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Kepemilikan dan pemeliharaan laptop, ponsel, serta perangkat pendukung.
  • Penggunaan perangkat pribadi atau Bring Your Own Device (BYOD).
  • Pengamanan akun, autentikasi, dan akses ke sistem perusahaan.
  • Larangan memindahkan dokumen rahasia ke penyimpanan pribadi tanpa izin.
  • Prosedur pelaporan ketika perangkat hilang, dicuri, atau mengalami insiden keamanan.
  • Kewajiban mengembalikan perangkat dan data perusahaan ketika hubungan kerja berakhir.

Pengaturan ini dapat dilengkapi dengan kebijakan keamanan informasi dan pengendalian risiko penggunaan perangkat pribadi dalam lingkungan kerja. Perusahaan juga perlu menetapkan klausul kerahasiaan dan kepemilikan hasil pekerjaan. NDA dapat digunakan untuk memperjelas kewajiban tersebut, tetapi tidak menggantikan seluruh ketentuan dalam perjanjian kerja. Pelajari juga fungsi dan klausul Non-Disclosure Agreement (NDA).

5. Target pekerjaan, komunikasi, dan pengawasan

Pengaturan remote perlu menjelaskan bagaimana perusahaan menilai pekerjaan tanpa mengandalkan kehadiran fisik. Kontrak atau kebijakan turunannya dapat memuat target, indikator kinerja, tenggat, pelaporan, serta jalur komunikasi untuk kebutuhan operasional.

Perusahaan sebaiknya membedakan pengawasan hasil kerja dari pemantauan aktivitas pribadi. Jika menggunakan aplikasi pemantauan, jelaskan data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, pihak yang dapat mengakses, dan batas pemantauan kepada pekerja.

Untuk organisasi yang beroperasi lintas wilayah, pengaturan komunikasi juga perlu menetapkan jam koordinasi bersama, prosedur serah terima pekerjaan, dan mekanisme eskalasi ketika pekerja tidak dapat dihubungi.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Lokasi kerja yang berbeda tidak menghilangkan kebutuhan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja. Pasal 127 sampai 129 UU 27/2026 mengatur ruang lingkup K3, kewajiban Pemberi Kerja untuk menerapkan K3, serta hak pekerja atas perlindungan fisik dan mental di tempat kerja.

Dalam kebijakan remote working, perusahaan dapat mengatur standar dasar ruang kerja, penggunaan perangkat yang ergonomis, waktu istirahat, pencegahan kelelahan, dan prosedur pelaporan insiden yang berkaitan dengan pekerjaan.

Namun, jangan menganggap semua kecelakaan yang terjadi di rumah atau lokasi remote otomatis merupakan kecelakaan kerja. Penilaian tetap perlu memperhatikan hubungan kejadian dengan pekerjaan dan ketentuan jaminan kecelakaan kerja yang relevan.

7. Kerahasiaan, kepemilikan hasil kerja, dan pengakhiran hubungan

Kontrak perlu menjelaskan kepemilikan hasil pekerjaan, perlindungan informasi perusahaan, serta penggunaan dokumen dan aset setelah pekerja tidak lagi bekerja. Pengaturan ini penting ketika hasil pekerjaan melibatkan source code, materi pemasaran, desain, data pelanggan, atau informasi bisnis yang sensitif.

Perusahaan juga perlu mengatur prosedur pengakhiran hubungan kerja atau berakhirnya PKWT, termasuk:

  • Pemberitahuan dan prosedur pengakhiran sesuai ketentuan hukum.
  • Penyelesaian upah, kompensasi, dan hak lain yang masih harus dibayarkan.
  • Serah terima pekerjaan dan dokumen.
  • Pengembalian perangkat serta pencabutan akses ke sistem perusahaan.
  • Penghapusan salinan data perusahaan dari perangkat pribadi sesuai kebijakan.

Pengaturan pengakhiran perlu selaras dengan jenis hubungan kerja dan alasan berakhirnya perjanjian. Perusahaan dapat mempelajari celah klausul kontrak kerja yang berpotensi menimbulkan sengketa PHK sebelum menyusun ketentuannya.

Apa yang Perlu Diperhatikan Perusahaan saat Mempekerjakan Karyawan Remote Lintas Negara?

Pengaturan remote menjadi lebih kompleks ketika pekerja berada di negara berbeda dari entitas perusahaan yang mempekerjakannya. Perusahaan perlu membedakan pekerja yang dipekerjakan melalui badan hukum lokal dengan tenaga kerja yang dikontrak langsung oleh perusahaan luar negeri.

Lokasi pekerja dapat memengaruhi beberapa aspek berikut:

  • Identitas pemberi kerja. Pastikan badan hukum yang menandatangani perjanjian, membayar kompensasi, dan mengelola hubungan kerja teridentifikasi dengan jelas.
  • Hukum dan yurisdiksi. Periksa hukum ketenagakerjaan yang relevan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pilihan hukum dalam kontrak tidak boleh dianggap otomatis menghapus kewajiban hukum yang berlaku di lokasi pekerja.
  • Pajak dan penggajian. Evaluasi kewajiban pemotongan, pelaporan pajak, mata uang, dan mekanisme pembayaran.
  • Jaminan sosial. Periksa kewajiban kepesertaan dan skema perlindungan sosial berdasarkan status hubungan dan lokasi kerja.
  • Keamanan serta transfer data. Tinjau akses sistem, penyimpanan data, dan kemungkinan transfer data pribadi lintas negara.
  • Jam kerja. Tetapkan zona waktu, pola shift, waktu koordinasi, dan batas ketersediaan pekerja.

Perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan Legal, HR, pajak, dan keamanan informasi sebelum mengizinkan karyawan bekerja lintas negara secara permanen. Klausul kontrak saja tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh konsekuensi lintas yurisdiksi.

Checklist Kontrak Kerja Remote Sebelum Ditandatangani

Sebelum kontrak disetujui, perusahaan dapat menggunakan checklist berikut untuk memastikan pengaturan remote telah mencakup kebutuhan hubungan kerja dan operasional.

  • Identitas Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh sudah benar.
  • Jenis hubungan kerja dan bentuk perjanjian sesuai karakter pekerjaan.
  • Lokasi kerja dan prosedur perubahan lokasi telah disepakati.
  • Jam kerja, zona waktu, waktu istirahat, dan lembur dijelaskan.
  • Upah, tunjangan, reimbursement, serta tanggal pembayaran tercantum.
  • Perangkat kerja dan tanggung jawab pemeliharaannya jelas.
  • Aturan keamanan informasi dan kerahasiaan telah ditentukan.
  • Target kerja, komunikasi, dan mekanisme pelaporan disepakati.
  • Pengaturan K3 dan pelaporan insiden telah disiapkan.
  • Ketentuan pengakhiran, serah terima, dan pengembalian aset telah dijelaskan.

Jika perusahaan memakai template kontrak yang sama untuk banyak karyawan, pastikan setiap dokumen tetap mencerminkan lokasi, jenis pekerjaan, status hubungan kerja, dan kebijakan yang berlaku bagi individu tersebut. Template umum dapat menjadi awal, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan perjanjian dan kebutuhan operasional.

Bagaimana Mengelola Kontrak Kerja Remote Secara Digital dengan Mekari Sign?

ilustrasi manajemen siklus hidup kontrak

Perusahaan dengan banyak pekerja dan unit bisnis perlu mengelola kontrak kerja, addendum, serta dokumen pendukung secara konsisten. Penyimpanan yang tersebar dapat menyulitkan pencarian versi terakhir, pemantauan persetujuan, dan penelusuran riwayat dokumen ketika terjadi perubahan kebijakan kerja.

Mekari Sign merupakan Intelligent Contract Management Software (ICMS) yang menyatukan pengelolaan dokumen dan kontrak, termasuk tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui kemitraan dengan PSrE PT Tilaka Nusa Teknologi, e-Meterai, eKYC, audit trail, contract management, dan integrasi sistem.

Untuk mendukung administrasi kontrak kerja remote, Mekari Sign dapat membantu:

  • Standarisasi dan pengelolaan kontrak. Contract Lifecycle Management (CLM) dan software manajemen kontrak membantu mengelola dokumen sejak persiapan, persetujuan, penandatanganan, hingga penyimpanan.
  • Persetujuan lintas fungsi. Fitur approval mendukung proses persetujuan kontrak sebelum dokumen dikirim kepada pekerja untuk ditandatangani.
  • Penandatanganan dari lokasi berbeda. Tanda tangan elektronik tersertifikasi membantu perusahaan menyelesaikan penandatanganan tanpa mengharuskan para pihak berada di tempat yang sama.
  • Ketertelusuran dokumen. Audit trail mencatat aktivitas dokumen sehingga riwayat proses dapat ditelusuri saat dibutuhkan.
  • Pemantauan masa berlaku. Document Reminder membantu mengingatkan perusahaan mengenai tanggal penting, seperti masa berlaku kontrak dan jadwal pembaruan.
  • Dokumen yang lebih konsisten. Template dokumen membantu menyiapkan format yang dapat digunakan kembali dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan perjanjian.

Dengan pengelolaan terpusat, perusahaan dapat menjaga proses persetujuan, penandatanganan, dan dokumentasi kontrak kerja lebih teratur meskipun para pihak bekerja dari lokasi berbeda.

Mekari Sign mendukung pengelolaan dokumen dan kontrak, bukan menggantikan penilaian hukum ketenagakerjaan, penetapan status hubungan kerja, pengelolaan payroll, atau pengawasan K3. Perusahaan tetap perlu memastikan isi kontrak dan kebijakan remote sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelajari bagaimana Mekari Sign dapat mendukung pengelolaan kontrak kerja dan dokumen perusahaan.

Referensi hukum:

WhatsApp WhatsApp Sales