![[Sign] Expert Opinion Andreas Panggabean](https://mekarisign.com/wp-content/uploads/2026/08/Sign-Expert-Opinion-Andreas-Panggabean-1024x586.webp)
Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp511,26 triliun pada Juni 2026. Pada periode yang sama, rasio Non-Performing Financing atau NPF gross tercatat 3,01 persen. Gambar 1 – Total Piutang dan Risiko NPF Industri Pembiayaan Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2026 Angka Rp511,26 triliun tersebut bukanlah sekadar metrik pencapaian, melainkan wujud nyata dari besarnya skala kapital yang dikelola dan dipertaruhkan oleh industri pembiayaan. Di sisi lain, kehadiran rasio NPF gross sebesar 3,01 persen menandakan selalu adanya porsi penyaluran dana yang pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan rencana bisnis. Jika diurai lebih jauh ke dalam proporsi keseluruhan, rasio kredit bermasalah ini memang terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan total piutang yang berstatus lancar, sebagaimana terlihat pada visualisasi berikut. Dok. Mekari Sign Dari visualisasi data di atas, meskipun 96,99 persen piutang berstatus lancar, porsi 3,01 persen NPF dari total Rp511,26 triliun bukanlah sekadar angka statistik. Persentase tersebut setara dengan belasan triliun rupiah yang memasuki fase penagihan agresif, eksekusi jaminan, atau bahkan sengketa hukum. Angka tersebut menggambarkan skala dana yang dikelola industri pembiayaan. Namun, ketika hubungan pembiayaan mulai bermasalah, persoalan perusahaan tidak berhenti pada bagaimana dana disalurkan. Ada fase ketika perusahaan harus menagih, mengeksekusi jaminan, atau mempertahankan haknya dalam sengketa. Pada titik tersebut, dokumen yang sebelumnya terlihat seperti bagian dari proses administratif dapat memiliki fungsi yang berbeda. Perspektif ini relevan dengan pengalaman Andreas Panggabean, S.H., M.M. yang saat ini berperan sebagai Legal Expert dan Area Collection & Recovery Senior Manager PT Moladin Finance Indonesia. Dalam perannya, Andreas masih menangani persoalan kredit macet, lelang, dan eksekusi. Pengalaman tersebut membuat Andreas melihat kontrak dari titik yang berbeda. Ia tidak hanya melihat bagaimana perjanjian dibuat dan ditandatangani, tetapi juga apa yang terjadi ketika dokumen tersebut harus digunakan untuk menangani kredit bermasalah dan mempertahankan hak perusahaan. Menurut Andreas, justru pada fase inilah sebuah kontrak benar-benar diuji. Kontrak pembiayaan benar-benar diuji ketika terjadi wanprestasi dan perusahaan harus menggunakan dokumen untuk melakukan penagihan, mengeksekusi jaminan, atau menghadapi sengketa. “Sebuah perjanjian pembiayaan sebenarnya baru diuji bukan pada saat ditandatangani. Pengujian atas perjanjian pembiayaan dimulai ketika terjadi wanprestasi dan ketika perusahaan pembiayaan harus melakukan penagihan, mengeksekusi jaminan, atau berhadapan dengan gugatan atau perlawanan dari debitur,” tuturnya, Sabtu (29/08/2026). Selama hubungan pembiayaan berjalan lancar, kontrak dapat lebih banyak berfungsi sebagai arsip administratif. Namun, seperti yang tergambar pada siklus di bawah ini, terdapat pergeseran fungsi dokumen yang drastis seiring berjalannya waktu. Gambar 3 – Transformasi Peran Dokumen dalam Siklus Pembiayaan Sumber: Mekari Sign, 2026 Fase ketiga pada alur tersebut menunjukkan realitas di lapangan. Ketika terjadi masalah, fungsi dokumen berubah total. Dokumen harus membantu perusahaan menjelaskan dasar haknya dan menunjukkan bahwa proses yang menghasilkan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Titik ujinya justru muncul di ujung siklus yaitu saat dokumen itu harus ‘berbicara sendiri’ di hadapan pihak ketiga seperti Pengadilan,” ujarnya. Cara pandang tersebut mengubah pertanyaan tentang kualitas kontrak. Pertanyaannya bukan hanya apakah kontrak sudah ditandatangani. Perusahaan juga perlu melihat apakah dokumen tersebut masih dapat digunakan ketika hubungan bisnis tidak lagi berjalan sesuai rencana. Persoalan dapat muncul pada besaran utang, pemberian peringatan, kewenangan penandatangan, verifikasi identitas, hingga keutuhan dokumen elektronik. Kontrak yang sudah ditandatangani tidak otomatis mengakhiri seluruh persoalan pembuktian. Dalam pengalaman Andreas, ketika perjanjian pembiayaan masuk ke sengketa, pihak lawan dapat mempertanyakan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Misalnya, apakah perhitungan utangnya benar, apakah peringatan telah diberikan dan diterima, apakah pihak yang menandatangani memang memiliki kewenangan, serta apakah identitas penandatangan dapat diverifikasi. Keutuhan dokumen elektronik juga dapat menjadi perhatian. Perusahaan perlu dapat menunjukkan bahwa dokumen yang digunakan dalam proses tersebut merupakan dokumen yang sama dan tidak mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Andreas melihat persoalan seperti ini lebih banyak berkaitan dengan prosedur yang mengelilingi kontrak. “Persoalan hukum lebih sering diarahkan ke prosedur, bukan ke isi perjanjian,” katanya. Pernyataan tersebut merupakan pengamatan Andreas berdasarkan pengalaman profesionalnya, bukan statistik mengenai seluruh sengketa pembiayaan. Dari sisi regulasi, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dengan ketentuan tertentu. UU Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur persyaratan terkait penggunaan sistem elektronik dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Karena itu, keberadaan dokumen saja belum menjawab seluruh kebutuhan pembuktian. Proses yang menghasilkan dan menjaga dokumen tersebut juga perlu dapat ditelusuri. Menurut Andreas, perusahaan perlu memperhatikan jejak proses penandatanganan, verifikasi identitas, jenis tanda tangan elektronik yang digunakan, serta bagaimana dokumen disimpan dan dipertahankan setelah ditandatangani. Andreas mengidentifikasi beberapa area utama yang menurut pengalamannya dapat menjadi titik persoalan ketika dokumen harus digunakan dalam proses sengketa. Gambar 4 – Tingkat Kerentanan Hukum pada Prosedur Dokumen Sumber: Mekari Sign, 2026 Sebagaimana tergambar pada tingkat kerentanan di atas, titik lemah tertinggi justru bersumber pada hal yang sifatnya prosedural: Ketiga hal tersebut memiliki persoalan yang sama. Ketika dokumen dibutuhkan kembali di Pengadilan, perusahaan harus mampu menjelaskan bagaimana dokumen dibuat, siapa yang terlibat, dan bagaimana keutuhannya dipertahankan. Dalam tanda tangan elektronik, UU ITE juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan identifikasi penandatangan serta perubahan terhadap tanda tangan dan informasi elektronik setelah proses penandatanganan. Artinya, kualitas dokumen perlu dilihat bersama dengan proses yang menghasilkan dan menjaganya. Pastikan perusahaan juga dapat menjawab: siapa yang menandatangani, kapan proses dilakukan, bagaimana prosesnya dapat ditelusuri, dan bagaimana keutuhan dokumen dapat dibuktikan ketika dokumen tersebut dibutuhkan kembali. Masalah dokumen tidak selalu dimulai dari persoalan hukum yang kompleks. Penundaan proses dapat pula berawal dari kesalahan administratif yang terlihat sederhana. Gambar 5 – Distribusi Cacat Administrasi yang Menghambat Eksekusi KPKNL Sumber: Mekari Sign, 2026 Distribusi pada visual di atas memperlihatkan contoh jenis hambatan administratif yang digunakan dalam analisis artikel. Andreas secara khusus menyoroti human error seperti kesalahan pengetikan pada nominal pembiayaan dan nilai Hak Tanggungan (HT), yang dalam visualisasi tersebut mencakup porsi 38 persen. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perjanjian pembiayaan dan dokumen jaminan, menurutnya kondisi tersebut dapat secara langsung menunda proses eksekusi lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ia juga menyoroti pengiriman salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur sebagai salah satu bagian proses yang dapat terlewat. Contoh tersebut memperlihatkan konsekuensi dari masalah yang terlihat administratif. Ketika dokumen dibuat, perbedaan angka mungkin terlihat seperti kesalahan yang dapat diperbaiki. Namun, ketika dokumen tersebut sudah menjadi bagian dari proses penagihan atau eksekusi, perusahaan perlu memberikan penjelasan dan memastikan kembali konsistensi dokumen yang menjadi dasar haknya. Dalam konteks inilah kualitas dokumen menjadi persoalan bisnis. Masalah yang muncul pada tahap awal dapat kembali muncul ketika perusahaan membutuhkan dokumen tersebut untuk melakukan tindakan yang lebih besar. Untuk dokumen yang saling berkaitan, periksa konsistensi data antar dokumen sebelum proses berlanjut. Kesalahan pada satu dokumen dapat menjadi persoalan ketika dokumen lain digunakan sebagai dasar untuk menjalankan hak perusahaan. Catatan contoh ini tetap diposisikan sebagai pengalaman dan pengamatan Andreas, bukan klaim bahwa setiap kesalahan data akan otomatis menghambat eksekusi. Kecepatan tetap penting, tetapi menurut Andreas ada kontrol minimum yang perlu dipertahankan, terutama untuk dokumen bernilai atau berisiko tinggi. Proses pembiayaan membutuhkan kecepatan. Penyelesaian dokumen yang lebih cepat dapat mendukung proses bisnis berikutnya. Namun, percepatan proses juga memiliki batas ketika kontrol yang dibutuhkan untuk pembuktian mulai dikurangi. Gambar 6 – Komparasi Metode Tanda Tangan Sumber: Mekari Sign, 2026 Visualisasi pada Gambar 5 membandingkan tiga metode berdasarkan kecepatan proses, otentikasi dan audit trail, serta ketahanan pembuktian sengketa. Namun, skor dalam visualisasi ini merupakan penilaian yang digunakan dalam artikel dan bukan benchmark independen. Karena itu, visual sebaiknya digunakan untuk membantu menjelaskan kerangka berpikir Andreas, bukan sebagai bukti bahwa TTE tersertifikasi secara empiris selalu lebih cepat atau memiliki “ketahanan pembuktian” yang lebih tinggi daripada metode lain. “Kecepatan proses boleh dikompromikan sejauh tidak mengorbankan elemen-elemen minimum ini,” jelasnya. Gambar 7 – Matriks Prioritas Kontrol Minimum Prosedur Kontrak Sumber: Mekari Sign, 2026 Jika diberi kewenangan menetapkan standar, Andreas merujuk pada elemen-elemen matriks di atas sebagai parameter yang wajib dijaga ketat. Di antaranya: Dalam pengalamannya, pengendalian tersebut juga dapat didukung oleh tim yang melakukan pemantauan dan Quality Control (QC) terhadap dokumen perjanjian dan jaminan. Persoalannya kemudian bukan sekadar memilih antara cepat atau aman. Pertanyaan yang lebih relevan untuk para pemimpin bisnis adalah: Kontrol apa yang tidak boleh hilang ketika perusahaan berusaha mempercepat proses pencairan? Jika kontrak suatu hari harus digunakan untuk menagih atau mempertahankan hak perusahaan, beberapa pertanyaan perlu sudah memiliki jawaban. Pertanyaan tersebut tidak berarti setiap kontrak akan berakhir di pengadilan. Tujuannya adalah memastikan perusahaan tidak baru memeriksa kualitas dokumen setelah masalah muncul. Kontrak pembiayaan dibuat ketika hubungan bisnis sedang berjalan. Namun, kekuatan praktisnya dapat terlihat ketika hubungan tersebut tidak lagi berjalan sesuai rencana. Itulah perspektif yang dibawa Andreas. Dokumen yang selesai ditandatangani belum tentu selesai dari sudut pandang pengelolaan risiko. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apa yang terjadi jika dokumen tersebut beberapa waktu kemudian harus digunakan untuk menagih, mengeksekusi jaminan, atau mempertahankan hak dalam sengketa. Pada tahap tersebut, tanda tangan hanyalah salah satu bagian dari rangkaian pembuktian. Identitas penandatangan, jejak proses, keutuhan dokumen, konsistensi data, dan kemampuan menemukan kembali dokumen ikut menentukan kesiapan perusahaan. Pada akhirnya, kontrak yang kuat bukan hanya kontrak yang berhasil ditandatangani. Kontrak yang kuat adalah kontrak yang masih mampu menjelaskan dirinya sendiri ketika perusahaan benar-benar membutuhkannya. Referensi
Kontrak baru benar-benar diuji saat hubungan bermasalah
Apa yang masih bisa dipersoalkan setelah kontrak ditandatangani?
Di mana titik lemah dokumen bisa muncul?
Bagaimana kesalahan kecil bisa menghambat proses eksekusi?
Seberapa jauh kecepatan proses boleh dikompromikan?
Apa yang perlu dipastikan sebelum kontrak benar-benar dibutuhkan?
Kontrak yang kuat terlihat ketika perusahaan membutuhkannya
