Apa Itu Non-Repudiasi? Prinsip Anti-Sangkal dalam Bisnis

Pernahkah Anda merasa cemas saat beralih dari kertas ke digital, terutama saat menandatangani kontrak bernilai besar? Mungkin terlintas pertanyaan, “Bagaimana kalau nanti klien menyangkal dan bilang bukan mereka yang tanda tangan?” Kekhawatiran ini sangat wajar. Di dunia bisnis, kepercayaan saja tidak cukup; Anda butuh bukti yang tidak bisa dibantah jika terjadi sengketa.

Untungnya, teknologi keamanan digital memiliki solusi bernama non-repudiasi atau nirsangkal yang memberikan “segel mati” pada identitas penanda tangan. Mari pelajari bagaimana prinsip ini bisa menyelamatkan bisnis Anda dari risiko sengketa hukum yang panjang.

Apa Itu Non-Repudiasi?

Non-repudiasi adalah kemampuan sistem untuk menjamin bahwa pengirim pesan atau penandatangan dokumen tidak dapat menyangkal tindakan yang telah mereka lakukan. Di Indonesia, istilah hukumnya sering disebut prinsip nirsangkal.

Dalam tanda tangan elektronik, non-repudiasi bekerja sebagai bukti digital yang kuat. Fitur ini mengikat identitas Anda dengan dokumen secara matematis. Jadi, kalau nanti ada perselisihan di pengadilan, hakim bisa melihat bukti jejak digital tersebut dan memastikan bahwa Andalah yang sah menandatangani dokumen itu, bukan orang lain yang mengaku-ngaku.

Mengapa Prinsip Ini Sangat Penting di Dunia Bisnis?

Bagi Anda yang sehari-hari berkutat dengan dokumen legal, HR, atau pengadaan barang, memahami non-repudiasi bukan sekadar urusan orang IT. Berikut alasan mengapa prinsip ini tidak boleh ditawar:

• Pondasi Kekuatan Hukum (Legal Standing): Sesuai UU ITE, agar sebuah Tanda Tangan Elektronik (TTE) dianggap sah dan punya kekuatan hukum, ia harus memenuhi prinsip nirsangkal. Tanpa ini, dokumen digital Anda bisa dianggap lemah pembuktiannya di depan hukum.
• Menjaga Keaslian Dokumen: Sistem non-repudiasi akan langsung “deteksi” jika ada perubahan data. Misal, ada satu angka saja di nominal kontrak yang diubah setelah ditandatangani, segel digitalnya akan rusak.
• Membangun Kepercayaan Mitra: Vendor atau klien besar biasanya mensyaratkan sistem yang audit-able. Dengan menggunakan sistem yang nirsangkal, Anda memberi sinyal bahwa perusahaan Anda profesional dan peduli pada keamanan data.

Dalam sengketa perdata maupun pidana, pembuktian keaslian dokumen adalah kunci. Prinsip non-repudiasi meminimalisasi celah penyangkalan dalam pembuktian hukum, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak bahwa identitas penanda tangan dan keutuhan dokumen terjaga sejak awal transaksi dilakukan.

Nukke

Senior Legal Associate di Mekari

Bagaimana Cara Kerja Non-Repudiasi?

Prinsip kerjanya mirip dengan sistem Gembok dan Kunci, sebagai berikut:

1. Kunci Privat (Private Key): Ini adalah kunci rahasia yang hanya Anda pegang (biasanya tersimpan aman di aplikasi TTE tersertifikasi atau token Anda). Saat Anda tanda tangan, Anda menggunakan kunci ini untuk “mengunci” dokumen.
2. Kunci Publik (Public Key): Ini adalah kunci yang bisa diakses oleh penerima dokumen. Kunci ini hanya bisa membuka dokumen yang dikunci oleh Kunci Privat Anda.

Jadi, ketika mitra bisnis Anda menerima kontrak dan sistem mereka berhasil memverifikasi tanda tangan tersebut menggunakan Kunci Publik, itu artinya dokumen tersebut pasti berasal dari Anda. Tidak ada kunci lain di dunia ini yang cocok selain pasangan kunci milik Anda. Inilah yang membuat penyangkalan menjadi mustahil.

Baca Juga: Perbedaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi

Bedanya Autentikasi vs. Non-Repudiasi?

Seringkali orang menganggap autentikasi (seperti login password) sama dengan non-repudiasi, padahal keduanya berbeda fungsi.

• Autentikasi: Menjawab pertanyaan “Siapa Anda?“. Contoh: Saat Anda memasukkan username dan password untuk masuk ke email kantor. Sistem percaya bahwa yang masuk adalah Anda.
• Non-Repudiasi: Menjawab tantangan “Anda tidak bisa mengelak“. Contoh: Saat Anda sudah masuk email, lalu mengirimkan persetujuan transfer dana. Non-repudiasi memastikan Anda tidak bisa bilang email itu dibajak atau dikirim orang iseng.

Autentikasi adalah pintu gerbangnya, sedangkan non-repudiasi adalah CCTV yang merekam jejak Anda secara permanen.

Baca Juga: Apa Itu Audit Trail? Ini Pengertian, Jenis & Dasar Hukumnya!

Contoh Penerapan dalam Pekerjaan Sehari-hari

Tanpa sadar, prinsip ini melindungi berbagai aktivitas profesional Anda sehari-hari:

• Kontrak Kerja Karyawan (HR): Saat merekrut karyawan remote luar kota, tim HR mengirimkan kontrak digital. Dengan non-repudiasi, karyawan tidak bisa mengklaim bahwa mereka belum menyetujui klausul penalti resign jika di kemudian hari terjadi perselisihan hubungan industrial.
• Purchase Order (Procurement): Tim pengadaan barang mengirimkan PO ke vendor. Vendor menyetujui harga dan spesifikasi lewat tanda tangan digital. Jika barang datang tidak sesuai spek, vendor tidak bisa berdalih bahwa PO yang mereka terima berbeda dengan yang Anda kirim.
• Transaksi Perbankan (Finance): Saat tim Finance melakukan transfer gaji atau pembayaran invoice dalam jumlah besar, sistem bank menggunakan prinsip nirsangkal untuk mencatat bukti transaksi yang sah.

Baca Juga: Apa itu Bukti Transaksi? Jenis, Manfaat, dan Contohnya

Non-repudiasi atau nirsangkal adalah “sabuk pengaman” bagi setiap transaksi bisnis yang Anda lakukan secara digital. Dengan memastikan bahwa setiap tanda tangan dan dokumen terkunci pada identitas yang valid, Anda melindungi perusahaan dari risiko sengketa, penipuan, dan penyangkalan sepihak yang bisa merugikan finansial maupun reputasi.

Saat beralih ke proses digital, pastikan Anda memilih layanan tanda tangan elektronik yang aman dan patuh regulasi. Lewat Mekari Sign, setiap dokumen sudah memenuhi standar nirsangkal yang berlaku Indonesia. Anda juga bisa mempelajari praktik pengelolaan dokumen bisnis yang aman lewat blog Mekari Sign.

Jangan biarkan risiko hukum menghantui bisnis Anda. Mekari Sign Sekarang!

Coba gratis

Referensi

• Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi
• National Institute of Standards and Technology (NIST)
• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)